Warga Aceh Timur Siap Gelar Aksi, Soroti Penanganan Banjir

- Redaksi

Minggu, 29 Maret 2026 - 10:48

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aceh Timur, CNN Indonesia.id-
Warga Aceh Timur menyatakan siap menggelar aksi demonstrasi pada Kamis (2/4/2026) sebagai bentuk protes terhadap penanganan korban banjir yang dinilai belum tuntas dan masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan.

Aksi dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB dari Masjid Agung Darus Shalihin, Idi Rayeuk, sebelum massa bergerak menuju Pendopo Bupati Aceh Timur untuk menyampaikan tuntutan secara langsung.

Rencana aksi ini mencuat di tengah keluhan masyarakat terkait distribusi bantuan yang belum merata serta data penerima bantuan yang disebut masih simpang siur.

Sejumlah warga menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya koordinasi dalam penanganan pascabencana.

Desakan ke Pemerintah
Dalam aksi tersebut, massa akan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat dan daerah, termasuk:

••Mendesak pemerintah pusat segera menuntaskan seluruh persoalan korban banjir Aceh, khususnya di Aceh Timur.

••Meminta BNPB, BPBD Aceh Timur, serta Kementerian Sosial memastikan penyaluran bantuan dilakukan secara adil tanpa diskriminasi.

Baca Juga:  Bogor dan Bekasi Banjir, Menteri Nusron Akan Berkoordinasi dengan Pemda untuk Tertibkan Tata Ruang di Jabodetabek-Punjur

••Menagih komitmen Presiden RI, Prabowo Subianto, terkait kemampuan negara dalam menangani bencana secara mandiri.
••Mendorong evaluasi menyeluruh terhadap data penerima bantuan yang dinilai belum akurat.

••Mendesak pemerintah daerah mempercepat pemulihan korban secara adil dan berkelanjutan.

Masalah Pascabencana Masih Berlanjut
Hingga kini, sejumlah wilayah di Aceh Timur masih menghadapi dampak serius pascabanjir, mulai dari kerusakan infrastruktur hingga terganggunya aktivitas ekonomi warga.

Kondisi ini memicu kekecewaan di tengah masyarakat yang berharap adanya langkah konkret dan terukur dari pemerintah.

Aksi Jadi Saluran Tekanan Publik
Rencana aksi tersebut dinilai menjadi bentuk tekanan publik agar pemerintah segera mempercepat penanganan dan memastikan keadilan bagi seluruh korban.

Warga berharap aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti secara serius, sehingga persoalan yang ada tidak berlarut-larut.

Rasyidin

Berita Terkait

Khaidir Nst, SH., A.Ptnh, angkat bicara Terkait Eks BPN Madina
Normalisasi Batang Anai Anduriang Dibahas di Rapat Paripurna, Bunda Endarmy Temui Wagub Vasko Ruseimy
Bertemu Wali Kota Wesly, Pimpinan IPK dan PP Sepakat Jaga Kondusivitas, Dukung Pemerintahan, dan Tingkatkan Toleransi di Pematangsiantar
Aktivitas Tambang Diduga Ilegal di Wilayah Tombang Mulai Menuai Sorotan
Kantor Imigrasi Agam Proses Deportasi WNA Malaysia Usai Jalani Hukuman Narkotika
IPM Desak Polisi Antisipasi Bandar Asal Padangsidimpuan Buka Pasar di Madina
Presidium Terpilih Mundur Di Tengah Forum, Muswil KAHMI Sumut Jadi Sorotan
Launching Program MBG di Desa Dalan Lidang, 1.389 Anak dan Tenaga Pendidik Mendapat Makanan Bergizi Gratis
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 15 Mei 2026 - 09:07

Khaidir Nst, SH., A.Ptnh, angkat bicara Terkait Eks BPN Madina

Rabu, 13 Mei 2026 - 13:39

Normalisasi Batang Anai Anduriang Dibahas di Rapat Paripurna, Bunda Endarmy Temui Wagub Vasko Ruseimy

Selasa, 12 Mei 2026 - 14:56

Bertemu Wali Kota Wesly, Pimpinan IPK dan PP Sepakat Jaga Kondusivitas, Dukung Pemerintahan, dan Tingkatkan Toleransi di Pematangsiantar

Selasa, 12 Mei 2026 - 13:02

Aktivitas Tambang Diduga Ilegal di Wilayah Tombang Mulai Menuai Sorotan

Selasa, 12 Mei 2026 - 11:14

Kantor Imigrasi Agam Proses Deportasi WNA Malaysia Usai Jalani Hukuman Narkotika

Selasa, 12 Mei 2026 - 01:16

Presidium Terpilih Mundur Di Tengah Forum, Muswil KAHMI Sumut Jadi Sorotan

Senin, 11 Mei 2026 - 08:48

Launching Program MBG di Desa Dalan Lidang, 1.389 Anak dan Tenaga Pendidik Mendapat Makanan Bergizi Gratis

Sabtu, 9 Mei 2026 - 00:00

Sentralisasi SDA Dinilai “Mengudeta” Otonomi Daerah, Akademisi dan Tokoh Masyarakat Soroti Dominasi Pemerintah Pusat

Berita Terbaru