Tangerang Selatan \u2014 Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang\/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR\/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa Pengadaan Tanah ke depan harus memprioritaskan keberlanjutan hidup masyarakat. Tidak hanya menyelesaikan urusan lahan, tetapi juga memastikan warga terdampak dapat melanjutkan hidupnya secara layak dan bermartabat.<\/p>\n
\u201cPembangunan memang penting, tapi kita tidak boleh meninggalkan masyarakat yang lahannya diambil. Kita ingin setiap proses Pengadaan Tanah juga jadi awal bagi kehidupan yang lebih baik,\u201d tegas Wamen Ossy dalam Indonesia International Valuation Conference (IIVC) 2025, di Tangerang Selatan, Kamis (24\/04\/2025).<\/p>\n
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan sosial dalam proses penilaian ganti kerugian. \u201cKompensasi bukan akhir dari proses, melainkan awal dari transformasi sosial. Kita ingin masyarakat tidak hanya diganti, tapi juga diberdayakan untuk bangkit lebih baik,\u201d ujar Wamen Ossy.<\/p>\n
Dalam pendekatan baru ini, kompensasi bagi masyarakat terdampak tidak lagi berdiri sendiri. Pemerintah menghubungkannya dengan program bantuan seperti hunian pengganti, pelatihan kerja, pendampingan usaha, dan bantuan hukum. Tujuannya adalah agar masyarakat tidak hanya menerima uang, tetapi juga solusi jangka panjang.<\/p>\n
Penilaian dampak sosial atau _Social Impact Assessment_ (SIA) menjadi bagian penting dari setiap tahapan Pengadaan Tanah. Hasil kajian menunjukkan bahwa kelompok rentan, seperti petani kecil sering kali kehilangan tanah, pekerjaan, bahkan akses sosial tanpa pendampingan yang memadai.<\/p>\n
Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP), Embun Sari, di kesempatan ini mengungkapkan pedoman yang ia gunakan dalam Pengadaan Tanah. \u201cParadigma Pengadaan Tanah yang kami terapkan sekarang berbasis pada empat pilar, yaitu penguasaan, penggunaan, pengembangan, dan nilai tanah. Semua ini diarahkan untuk menciptakan layanan pertanahan yang berkeadilan, produktif, berkelanjutan, dan berstandar dunia,\u201d jelasnya.<\/p>\n
Langkah ini merupakan bagian dari pembaruan sistem pertanahan nasional. Pemerintah juga terus berkomitmen memastikan seluruh bidang tanah terdaftar, dan Pengadaan Tanah berjalan secara manusiawi, adil, serta sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia.<\/p>\n
Turut hadir mendampingi Wamen ATR\/Waka BPN dalam kesempatan ini, Direktur Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan, Agustin Iterson Samosir, Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Sudaryanto beserta jajaran. Hadir dalam kegiatan ini, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional MAPPI, Budi Prasodjo. (JM\/YZ)<\/p>\n
#KementerianATRBPN
\n#MelayaniProfesionalTerpercaya
\n#MajuDanModern
\n#MenujuPelayananKelasDunia<\/p>\n
Biro Hubungan Masyarakat
\nKementerian Agraria dan Tata Ruang\/
\nBadan Pertanahan Nasional<\/p>\n
X: x.com\/kem_atrbpn
\nInstagram: instagram.com\/kementerian.atrbpn\/
\nFanpage facebook: facebook.com\/kementerianATRBPN
\nYoutube: youtube.com\/KementerianATRBPN
\nTikTok: tiktok.com\/@kementerian.atrbpn
\nSitus: atrbpn.go.id
\nPPID: ppid.atrbpn.go.id
\nWhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Tangerang Selatan \u2014 Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang\/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR\/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa Pengadaan Tanah ke depan…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":10679,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"gallery","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-10678","post","type-post","status-publish","format-gallery","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional","post_format-post-format-gallery"],"yoast_head":"\n