{"id":32189,"date":"2026-05-09T00:00:46","date_gmt":"2026-05-09T00:00:46","guid":{"rendered":"https:\/\/cnnindonesia.id\/?p=32189"},"modified":"2026-05-09T00:00:46","modified_gmt":"2026-05-09T00:00:46","slug":"sentralisasi-sda-dinilai-mengudeta-otonomi-daerah-akademisi-dan-tokoh-masyarakat-soroti-dominasi-pemerintah-pusat","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cnnindonesia.id\/?p=32189","title":{"rendered":"Sentralisasi SDA Dinilai \u201cMengudeta\u201d Otonomi Daerah, Akademisi dan Tokoh Masyarakat Soroti Dominasi Pemerintah Pusat"},"content":{"rendered":"

Medan, Sumut, CNN Indonesia.Id—<\/strong>
\nGelombang kritik terhadap kebijakan sentralisasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) kembali mencuat. Sejumlah tokoh masyarakat dan pemerhati kebijakan daerah menilai pemerintah pusat melalui regulasi sektor pertambangan, kehutanan, dan pemerintahan daerah telah mempersempit bahkan \u201cmengambil alih\u201d kewenangan pemerintah kabupaten dan provinsi dalam mengelola kekayaan alam di wilayahnya sendiri.<\/p>\n

Pernyataan keras itu disampaikan tokoh masyarakat Mandailing Natal, H. Syahrir Nasution S.E, M.M Glr. Sutan Kumala Bulan , MANAGING DIRECTOR – PECI INDONESIA ( POLITICAL & ECONOMIC CONSULTING INSTITUTE – Indonesia ). yang menilai lahirnya sejumlah regulasi nasional menjadi instrumen politik hukum yang memperkuat sentralisasi kekuasaan negara atas sumber daya alam.<\/p>\n

Menurutnya, semangat otonomi daerah yang dahulu memberikan ruang kepada kepala daerah untuk mengelola potensi wilayah kini semakin terkikis sejak kewenangan strategis sektor pertambangan dan kehutanan dipindahkan ke pemerintah pusat.<\/p>\n

\u201cUndang-Undang Minerba, UU Kehutanan, dan UU Pemerintahan Daerah telah mengubah arah kekuasaan pengelolaan SDA. Kewenangan yang dulunya berada di tangan bupati dan gubernur kini ditarik menjadi kewenangan Menteri ESDM dan pemerintah pusat,\u201d tegas Syahrir dalam keterangannya, Kamis (8\/5\/2026).<\/p>\n

Menyoroti Regulasi Nasional
\nKritik tersebut merujuk pada beberapa regulasi penting nasional, di antaranya:<\/p>\n

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pengalihan kewenangan sektor energi dan sumber daya mineral dari pemerintah kabupaten\/kota ke pemerintah provinsi dan pusat.<\/p>\n

UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba), yang memperkuat dominasi pemerintah pusat dalam pemberian izin usaha pertambangan.<\/p>\n

UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menempatkan negara sebagai pemegang otoritas utama penguasaan kawasan hutan.<\/p>\n

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyebut:<\/p>\n

\u201cBumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.\u201d<\/p>\n

Menurut sejumlah pengamat, tafsir \u201cdikuasai negara\u201d dalam praktiknya sering dimonopoli pemerintah pusat, sementara daerah yang terdampak langsung justru minim ruang menentukan arah pengelolaan kekayaan alamnya sendiri.<\/p>\n

Dinilai Menggerus Semangat Otonomi Daerah<\/p>\n

Syahrir menilai kondisi tersebut memunculkan ketimpangan baru di daerah penghasil sumber daya alam.<\/p>\n

Selain itu Syahrir juga menambahkan baik Gubernur sebagai Kepala daerah di tingkat Provinsi maupun BUPATI di tingkat Kabupaten , tidak ada yang berani menyanggah kondisi HAL INI, seolah olah PENGERTIAN OTONOMI DAERAH TK. II itu hanya sebagai \u201c Penghias Bibir belaka, dan Penghibur Telinga \u201c Rakyat didaerah nya, sementara Mereka Menerima \u201c RENTE EKONOMI \u201c ( ECONOMIC RENT) dari para Investor yang medapatkan Izin Usaha tersebut dari Pemerintah Pusat secara nyaman , sedangkan Rakyatnya di daerah menerima \u201c AMPAS AMPAS NYA\u201d dari SDA YANG DI KURAS nya itu oleh para Oligharchie tersebut.<\/p>\n

Kabupaten dan provinsi yang memiliki tambang, hutan, maupun potensi energi besar dinilai hanya menjadi penonton, sementara keuntungan strategis dan pengambilan keputusan berada di Jakarta.<\/p>\n

Ia juga menyinggung adanya dugaan dominasi kepentingan politik dan oligarki dalam pembentukan regulasi nasional.
\n\u201cKetika partai politik dan oligarki ekonomi menguasai instrumen legislasi, maka arah kebijakan negara akan cenderung berpihak pada sentralisasi kekuasaan dan kepentingan modal besar,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Menurutnya, masyarakat adat dan daerah kehilangan posisi tawar terhadap kekayaan alam yang secara historis berada di wilayah mereka.<\/p>\n

Akademisi dan Praktisi Hukum Dinilai Bungkam<\/p>\n

Dalam pernyataannya, Syahrir juga menyayangkan minimnya kritik terbuka dari kalangan akademisi, pakar hukum, maupun praktisi politik terhadap fenomena sentralisasi kewenangan SDA tersebut.<\/p>\n

Ia menilai banyak kalangan intelektual memilih diam karena kuatnya tekanan politik nasional.<\/p>\n

\u201cSedikit sekali yang berani mengkritik arus besar sentralisasi ini. Padahal semangat reformasi lahir untuk memperkuat daerah, bukan menarik seluruh kewenangan kembali ke pusat,\u201d katanya.<\/p>\n

Perspektif Hukum dan Demokrasi
\nSecara hukum tata negara, sistem otonomi daerah memang diatur dalam:<\/p>\n

Pasal 18 UUD 1945
\nUU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah<\/p>\n

Namun dalam praktiknya, pemerintah pusat memiliki kewenangan strategis terhadap sektor yang dianggap menyangkut kepentingan nasional, termasuk energi, kehutanan, dan pertambangan.<\/p>\n

Pemerintah pusat selama ini beralasan bahwa sentralisasi perizinan dilakukan untuk:<\/p>\n

menekan korupsi izin daerah,<\/p>\n

menghindari tumpang tindih regulasi,<\/p>\n

meningkatkan investasi nasional,<\/p>\n

serta menjaga stabilitas pengelolaan SDA.<\/p>\n

Meski demikian, kritik terhadap ketimpangan kewenangan pusat-daerah terus berkembang, terutama di wilayah kaya sumber daya alam seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.<\/p>\n

Tetap Dalam Koridor Demokrasi dan Kebebasan Pers<\/p>\n

Rilisan ini disusun dalam kerangka kebebasan berpendapat yang dijamin oleh:<\/p>\n

Pasal 28E UUD 1945<\/p>\n

UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang<\/p>\n

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum<\/p>\n

UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
\nSementara dalam publikasi digital, media dan masyarakat tetap wajib memperhatikan ketentuan:<\/p>\n

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024, khususnya terkait larangan penyebaran fitnah, hoaks, ujaran kebencian, dan pencemaran nama baik.<\/p>\n

Karena itu, seluruh opini dalam rilisan ini merupakan bentuk kritik sosial-politik dalam negara demokrasi yang tetap harus menghormati prinsip hukum, asas praduga tak bersalah, dan etika jurnalistik.<\/p>\n

Penutup<\/p>\n

Polemik soal sentralisasi pengelolaan sumber daya alam diperkirakan akan terus menjadi perdebatan nasional. Di satu sisi pemerintah pusat mengklaim penguatan kontrol negara diperlukan demi investasi dan stabilitas nasional, namun di sisi lain daerah menilai otonomi yang dijanjikan reformasi perlahan kehilangan makna substantifnya.<\/p>\n

Kini publik menunggu: apakah negara akan membuka kembali ruang keadilan bagi daerah penghasil sumber daya alam, atau justru semakin mempertegas sentralisasi kekuasaan di bawah kendali pusat.<\/p>\n

(M.SN)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Medan, Sumut, CNN Indonesia.Id— Gelombang kritik terhadap kebijakan sentralisasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) kembali mencuat. Sejumlah tokoh masyarakat dan pemerhati kebijakan daerah menilai…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":32190,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"gallery","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-32189","post","type-post","status-publish","format-gallery","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional","post_format-post-format-gallery"],"yoast_head":"\nSentralisasi SDA Dinilai \u201cMengudeta\u201d Otonomi Daerah, Akademisi dan Tokoh Masyarakat Soroti Dominasi Pemerintah Pusat - CNN INDONESIA.ID<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/cnnindonesia.id\/?p=32189\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Sentralisasi SDA Dinilai \u201cMengudeta\u201d Otonomi Daerah, Akademisi dan Tokoh Masyarakat Soroti Dominasi Pemerintah Pusat - CNN INDONESIA.ID\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Medan, Sumut, CNN Indonesia.Id— Gelombang kritik terhadap kebijakan sentralisasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) kembali mencuat. Sejumlah tokoh masyarakat dan pemerhati kebijakan daerah menilai...\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/cnnindonesia.id\/?p=32189\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"CNN INDONESIA.ID\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2026-05-09T00:00:46+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/cnnindonesia.id\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/IMG-20260509-WA0007.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"959\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1280\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Admin CI\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ditulis oleh\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Admin CI\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimasi waktu membaca\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"5 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/cnnindonesia.id\/?p=32189#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/cnnindonesia.id\/?p=32189\"},\"author\":{\"name\":\"Admin CI\",\"@id\":\"https:\/\/cnnindonesia.id\/#\/schema\/person\/93bca830baf73861baaf701b014babef\"},\"headline\":\"Sentralisasi SDA Dinilai \u201cMengudeta\u201d Otonomi Daerah, Akademisi dan Tokoh Masyarakat Soroti Dominasi Pemerintah Pusat\",\"datePublished\":\"2026-05-09T00:00:46+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/cnnindonesia.id\/?p=32189\"},\"wordCount\":815,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/cnnindonesia.id\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/cnnindonesia.id\/?p=32189#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/cnnindonesia.id\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/IMG-20260509-WA0007.jpg\",\"articleSection\":[\"Nasional\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/cnnindonesia.id\/?p=32189#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/cnnindonesia.id\/?p=32189\",\"url\":\"https:\/\/cnnindonesia.id\/?p=32189\",\"name\":\"Sentralisasi SDA Dinilai \u201cMengudeta\u201d Otonomi Daerah, Akademisi dan Tokoh Masyarakat Soroti Dominasi Pemerintah Pusat - CNN INDONESIA.ID\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/cnnindonesia.id\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/cnnindonesia.id\/?p=32189#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/cnnindonesia.id\/?p=32189#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/cnnindonesia.id\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/IMG-20260509-WA0007.jpg\",\"datePublished\":\"2026-05-09T00:00:46+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/cnnindonesia.id\/?p=32189#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/cnnindonesia.id\/?p=32189\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/cnnindonesia.id\/?p=32189#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/cnnindonesia.id\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/IMG-20260509-WA0007.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/cnnindonesia.id\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/IMG-20260509-WA0007.jpg\",\"width\":959,\"height\":1280},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/cnnindonesia.id\/?p=32189#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Beranda\",\"item\":\"https:\/\/cnnindonesia.id\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Sentralisasi SDA Dinilai \u201cMengudeta\u201d Otonomi Daerah, Akademisi dan Tokoh Masyarakat Soroti Dominasi Pemerintah Pusat\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/cnnindonesia.id\/#website\",\"url\":\"https:\/\/cnnindonesia.id\/\",\"name\":\"CNN INDONESIA.ID\",\"description\":\"" Media Cinta Negeri Nusantara Indonesia"\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/cnnindonesia.id\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/cnnindonesia.id\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/cnnindonesia.id\/#organization\",\"name\":\"CNN INDONESIA.ID\",\"url\":\"https:\/\/cnnindonesia.id\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/cnnindonesia.id\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/cnnindonesia.id\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/cropped-Screenshot_20260810_015826_Logo-Designer.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/cnnindonesia.id\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/cropped-Screenshot_20260810_015826_Logo-Designer.jpg\",\"width\":400,\"height\":77,\"caption\":\"CNN INDONESIA.ID\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/cnnindonesia.id\/#\/schema\/logo\/image\/\"}},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/cnnindonesia.id\/#\/schema\/person\/93bca830baf73861baaf701b014babef\",\"name\":\"Admin CI\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/cnnindonesia.id\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/a39c91e64ef1492d80fa0f050ce91866b8f509ba0582e087c460e4807df55470?s=96&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/a39c91e64ef1492d80fa0f050ce91866b8f509ba0582e087c460e4807df55470?s=96&r=g\",\"caption\":\"Admin CI\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/cnnindonesia.id\"],\"url\":\"https:\/\/cnnindonesia.id\/?author=1\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Sentralisasi SDA Dinilai \u201cMengudeta\u201d Otonomi Daerah, Akademisi dan Tokoh Masyarakat Soroti Dominasi Pemerintah Pusat - CNN INDONESIA.ID","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/cnnindonesia.id\/?p=32189","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Sentralisasi SDA Dinilai \u201cMengudeta\u201d Otonomi Daerah, Akademisi dan Tokoh Masyarakat Soroti Dominasi Pemerintah Pusat - CNN INDONESIA.ID","og_description":"Medan, Sumut, CNN Indonesia.Id— Gelombang kritik terhadap kebijakan sentralisasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) kembali mencuat. Sejumlah tokoh masyarakat dan pemerhati kebijakan daerah menilai...","og_url":"https:\/\/cnnindonesia.id\/?p=32189","og_site_name":"CNN INDONESIA.ID","article_published_time":"2026-05-09T00:00:46+00:00","og_image":[{"width":959,"height":1280,"url":"https:\/\/cnnindonesia.id\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/IMG-20260509-WA0007.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Admin CI","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Ditulis oleh":"Admin CI","Estimasi waktu membaca":"5 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/cnnindonesia.id\/?p=32189#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/cnnindonesia.id\/?p=32189"},"author":{"name":"Admin CI","@id":"https:\/\/cnnindonesia.id\/#\/schema\/person\/93bca830baf73861baaf701b014babef"},"headline":"Sentralisasi SDA Dinilai \u201cMengudeta\u201d Otonomi Daerah, Akademisi dan Tokoh Masyarakat Soroti Dominasi Pemerintah Pusat","datePublished":"2026-05-09T00:00:46+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/cnnindonesia.id\/?p=32189"},"wordCount":815,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/cnnindonesia.id\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/cnnindonesia.id\/?p=32189#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/cnnindonesia.id\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/IMG-20260509-WA0007.jpg","articleSection":["Nasional"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/cnnindonesia.id\/?p=32189#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/cnnindonesia.id\/?p=32189","url":"https:\/\/cnnindonesia.id\/?p=32189","name":"Sentralisasi SDA Dinilai \u201cMengudeta\u201d Otonomi Daerah, Akademisi dan Tokoh Masyarakat Soroti Dominasi Pemerintah Pusat - CNN INDONESIA.ID","isPartOf":{"@id":"https:\/\/cnnindonesia.id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/cnnindonesia.id\/?p=32189#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/cnnindonesia.id\/?p=32189#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/cnnindonesia.id\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/IMG-20260509-WA0007.jpg","datePublished":"2026-05-09T00:00:46+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/cnnindonesia.id\/?p=32189#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/cnnindonesia.id\/?p=32189"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/cnnindonesia.id\/?p=32189#primaryimage","url":"https:\/\/cnnindonesia.id\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/IMG-20260509-WA0007.jpg","contentUrl":"https:\/\/cnnindonesia.id\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/IMG-20260509-WA0007.jpg","width":959,"height":1280},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/cnnindonesia.id\/?p=32189#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Beranda","item":"https:\/\/cnnindonesia.id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Sentralisasi SDA Dinilai \u201cMengudeta\u201d Otonomi Daerah, Akademisi dan Tokoh Masyarakat Soroti Dominasi Pemerintah Pusat"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/cnnindonesia.id\/#website","url":"https:\/\/cnnindonesia.id\/","name":"CNN INDONESIA.ID","description":"" Media Cinta Negeri Nusantara Indonesia"","publisher":{"@id":"https:\/\/cnnindonesia.id\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/cnnindonesia.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/cnnindonesia.id\/#organization","name":"CNN INDONESIA.ID","url":"https:\/\/cnnindonesia.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/cnnindonesia.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/cnnindonesia.id\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/cropped-Screenshot_20260810_015826_Logo-Designer.jpg","contentUrl":"https:\/\/cnnindonesia.id\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/cropped-Screenshot_20260810_015826_Logo-Designer.jpg","width":400,"height":77,"caption":"CNN INDONESIA.ID"},"image":{"@id":"https:\/\/cnnindonesia.id\/#\/schema\/logo\/image\/"}},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/cnnindonesia.id\/#\/schema\/person\/93bca830baf73861baaf701b014babef","name":"Admin CI","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/cnnindonesia.id\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/a39c91e64ef1492d80fa0f050ce91866b8f509ba0582e087c460e4807df55470?s=96&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/a39c91e64ef1492d80fa0f050ce91866b8f509ba0582e087c460e4807df55470?s=96&r=g","caption":"Admin CI"},"sameAs":["https:\/\/cnnindonesia.id"],"url":"https:\/\/cnnindonesia.id\/?author=1"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cnnindonesia.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/32189","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/cnnindonesia.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cnnindonesia.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cnnindonesia.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cnnindonesia.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=32189"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/cnnindonesia.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/32189\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":32192,"href":"https:\/\/cnnindonesia.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/32189\/revisions\/32192"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cnnindonesia.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/32190"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cnnindonesia.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=32189"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cnnindonesia.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=32189"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cnnindonesia.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=32189"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}