Jakarta \u2013 Kementerian Agraria dan Tata Ruang\/Badan Pertanahan Nasional (ATR\/BPN) berkoordinasi dengan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) terkait administrasi pertanahan. Pertemuan antara Menteri ATR\/Kepala BPN, Nusron Wahid, dengan Menteri HAM, Natalius Pigai ini berlangsung di Ruang Kerja Menteri ATR\/Kepala BPN pada Rabu (15\/01\/2025).<\/p>\n
\u201cKita tadi hampir satu jam berdiskusi dengan Pak Menteri HAM. Dua topik yang paling utama, yaitu penataan administrasi pertanahan supaya lebih mengedepankan dimensi HAM, bagaimana setiap sertipikasi tanah, pemberian hak-hak atas tanah, baik itu hak penguasaan lahan, hak guna usaha, hak guna bangunan, maupun hak pakai serta hak milik tidak mengganggu dan tidak melanggar HAM,\u201d kata Menteri Nusron kepada awak media selepas pertemuan berlangsung.<\/p>\n
Salah satu poin yang dibahas dalam koordinasi ini ialah terkait tanah ulayat. Sejauh ini, Kementerian ATR\/BPN telah memulai pemberian hak atas tanah terhadap tanah ulayat dari berbagai daerah. Sebanyak 9.720.877 m\u00b2 tanah ulayat telah berhasil disertipikatkan.<\/p>\n
Namun, Menteri Nusron mengakui masih banyak tantangan yang dihadapi dalam penyertipikatan tanah ulayat ini. \u201cSetiap ada pendaftaran selalu terhambat kepada pengakuan dan penyataan dari hak adat tersebut. Ini harus kita tuntaskan supaya kita makin jelas mana batas-batas hak adat, mana batas-batas HPL murni, dan mana batas-batas hutan. Supaya masing-masing didaftarkan,\u201d tuturnya.<\/p>\n
Menteri HAM, Natalius Pigai mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan Kementerian ATR\/BPN dalam penyertipikatan tanah ulayat ini. \u201cSaya apresiasi Kementerian ATR\/BPN karena sudah menyediakan sertipikat komunal, luar biasa. Coba cek di seluruh dunia, tidak semua negara di dunia ini yang menyediakan sertipikat komunal. Indonesia sudah lebih maju di mana kita menyediakan sertipikat komunal,\u201d ucapnya.<\/p>\n
Turut serta dalam rapat koordinasi ini, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi beserta Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo.(JM\/FA\/CE)<\/p>\n
#KementerianATRBPN
\n#MelayaniProfesionalTerpercaya
\n#MajuDanModern
\n#MenujuPelayananKelasDunia<\/p>\n
Biro Hubungan Masyarakat
\nKementerian Agraria dan Tata Ruang\/
\nBadan Pertanahan Nasional<\/p>\n
X: x.com\/kem_atrbpn
\nInstagram: instagram.com\/kementerian.atrbpn\/
\nFanpage facebook: facebook.com\/kementerianATRBPN
\nYoutube: youtube.com\/KementerianATRBPN
\nTikTok: tiktok.com\/@kementerian.atrbpn
\nSitus: atrbpn.go.id
\nPPID: ppid.atrbpn.go.id
\nWhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000<\/p>\n
# Humas Kantor BPN Kab Jepara<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Jakarta \u2013 Kementerian Agraria dan Tata Ruang\/Badan Pertanahan Nasional (ATR\/BPN) berkoordinasi dengan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) terkait administrasi pertanahan. Pertemuan antara Menteri ATR\/Kepala…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":8050,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"gallery","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-8049","post","type-post","status-publish","format-gallery","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional","post_format-post-format-gallery"],"yoast_head":"\n