Tanimbar, Maluku, CNN Indonesia.id-
Sebanyak 592 tenaga honor PPPK paruh waktu menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Kepulauan Tanimbar, Selasa (1/10/2025) pukul 10:45 WIT.
Aksi ini diawali dengan pembakaran ban bekas di pintu masuk kantor bupati sebagai simbol kekecewaan terhadap kinerja pemerintah daerah. Massa yang mengenakan pakaian seragam putih menyuarakan tuntutan agar pemerintah segera memberikan kepastian status kerja serta hak-hak tenaga honorer yang dinilai diabaikan selama bertahun-tahun.
Perwakilan massa, Boy Lamere, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk protes atas ketidakjelasan yang berlarut-larut.
“Kami menuntut kejelasan status kerja. Sudah bertahun-tahun kami mengabdi untuk daerah ini, tetapi sampai hari ini nasib kami tidak jelas. Kami tidak butuh janji, yang kami butuhkan adalah kepastian dari Bupati dan pemerintah pusat,” tegas Lamere di hadapan masa pendemo
Menanggapi aksi tersebut, Bupati Kepulauan Tanimbar, Ricky Jauwerissa, turun langsung menemui massa dan mengundang perwakilan mereka untuk berdialog di Ruang Rapat Bupati.
Kendati begitu upaya awak media untuk memperoleh informasi langsung dari ruang pertemuan sempat terhambat, setelah Oknum anggota Satpol PP menghadang dan melarang masuk tanpa memberikan penjelasan resmi. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai transparansi proses dialog dan menyoroti keterbatasan akses pers dalam menjalankan fungsi kontrol publik.
Aksi protes tenaga honorer di Tanimbar ini menambah daftar panjang gelombang unjuk rasa tenaga honorer di berbagai daerah di Indonesia, yang mendesak kejelasan status kepegawaian seiring dengan kebijakan nasional penghapusan tenaga honorer pada tahun 2025.
Demonstrasi berlangsung di bawah pengawasan ketat aparat keamanan untuk mengantisipasi potensi kericuhan. Hingga berita ini diturunkan, massa masih bertahan di depan kantor bupati sambil menunggu respon resmi pemerintah daerah terkait tuntutan mereka.
(AM)
