PASAMAN BARAT, CNN INDONESIA.ID – 13 Oktober 2026, Tragedi kemanusiaan di jorong Rura Patontang, Kabupaten Pasaman Barat, kembali berulang. Belum kering air mata publik atas tewasnya seorang bayi tak berdosa beberapa bulan lalu akibat akses jalan yang hancur, kini seorang warga yang tengah didera sakit sakral terpaksa kembali ditandu massal melintasi kubangan lumpur pekat demi menjemput kesembuhan.
Peristiwa memilukan yang terjadi pada Jumat, 9 Oktober 2026 ini memicu gelombang kemarahan publik. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dinilai menutup mata dan gagal memetik pelajaran dari hilangnya nyawa manusia di masa lalu.
Ketua Persatuan Aksi Mahasiswa Pasaman Barat (PAM PASBAR), Odius Efendi, melayangkan kritik tajam dan mempertanyakan keberadaan negara dalam menjamin hak hidup serta hak infrastruktur paling mendasar bagi warganya. Menurutnya, respons yang ditunjukkan jajaran pemerintah daerah sejauh ini hanyalah sandiwara politik.
“Kematian seorang anak beberapa bulan lalu bukanlah sekedar takdir belaka. Itu adalah bentuk nyata kegagalan negara dalam memenuhi hak konstitusional masyarakatnya. Kami sangat kecewa dan mengutuk keras fakta bahwa beberapa hari lalu warga masih harus bertaruh nyawa, ditandu membelah jalur mati Rura Patontang,” ujar Odius dengan nada tinggi saat ditemui di Simpang Empat, Senin (12/10/2026).
Odius secara blak-blakan menuding bahwa sikap sedih pembuat kebijakan saat tragedi yang menjadi sebab kehilangan nyawa seorang anak beberapa bulan lalu tidak lebih dari sekadar peredam amarah publik demi menjaga stabilitas politik.
“Kami melihat kesedihan yang diperlihatkan Bupati saat seorang bayi meninggal beberapa bulan lalu bukanlah bentuk pertanggungjawaban negara yang mengaku salah kepada rakyatnya. Itu adalah pencitraan murah untuk meredam emosi duka masyarakat,” cecarnya.
Lebih jauh, PAM PASBAR membongkar adanya kejanggalan terkait realisasi anggaran daerah.
Pasca-tragedi kematian bayi yang diduga akibat minimnya akses infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengklaim telah mengucurkan dana APBD untuk perbaikan dan perluasan akses jalan Rura Patontang agar roda transportasi layak dapat melintas.
Namun, realita di lapangan berbicara sebaliknya. Jalanan masih menyerupai kubangan pekat yang mengisolasi warga dari fasilitas kesehatan mendasar.
“Kabarnya jalan sudah diperluas agar akses transportasi semakin mudah. Pertanyaan besarnya: jika anggaran itu benar-benar turun dan bekerja, mengapa hari ini masih ada rakyat yang harus digotong beramai-ramai di atas lumpur? Ke mana uang rakyat itu mengalir? Apa benar dikucurkan sesuai dengan RAB?” tanya Odius retoris.
Di akhir pernyataannya, Odius menitipkan pesan keras sekaligus ultimatum kepada Pemkab Pasaman Barat. Pihaknya mendesak pemerintah untuk menempatkan keselamatan fisik dan kesehatan manusia di atas proyek seremonial.
PAM PASBAR menegaskan tiga poin utama tuntutan masyarakat Rura Patontang:
Pertama, Negara harus hadir melalui pembangunan fisik yang nyata dan bertahan lama, bukan sekadar kunjungan seremonial saat takziah kematian.
Kedua, Prioritas Hak Hidup: Menjadikan sektor layanan kesehatan dan akses penunjangnya sebagai kebutuhan mendasar yang mutlak dipenuhi tanpa alasan birokrasi.
Dan terakhir, Evaluasi Total: Menuntut audit transparansi terhadap proyek pengerjaan jalan Rura Patontang yang bersumber dari APBD.
“Saya memperingatkan pemerintah, jangan jadikan nyawa manusia sebagai komoditas politik untuk menjaga elektabilitas penguasa. Negara harus benar-benar hadir secara subtantif. Jadikan masa lalu yang berdarah itu sebagai pembelajaran pahit, bukan bahan evaluasi yang terus dilupakan,” tutup Odius.
(Abdul Basit)