Jakarta,CNN Indonesia.id – Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) merupakan kebijakan yang mendesak dan penting, termasuk bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya saat menjadi narasumber dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Selasa (06/08/2024).
“Kalau saya melihat, Kebijakan Satu Peta ini bukan hanya urgent tapi juga important. Perlu saya sampaikan bahwa ATR/BPN adalah salah satu wali data pada One Map Policy yang digagas oleh Menko Perekonomian dan BIG sebagai leading agency-nya. Kami adalah salah satu kontributor dari peta-peta yang kita hasilkan,” terang Virgo Eresta Jaya di Kantor Kominfo, Jakarta.
Untuk mendukung Kebijakan Satu Peta, Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta yang berlangsung Juli (18/07) lalu menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN akan mempersiapkan rencana strategis terkait tata ruang penggunaan lahan di berbagai daerah.
Namun, untuk mengintegrasikan peta-peta dalam satu kebijakan dan menyusun rencana strategis terkait tata ruang penggunaan lahan, Virgo Eresta Jaya menyebut perlu adanya perbaikan peta di masing-masing kementerian/lembaga (K/L). Baik dari segi peta, penyusunan Rencana Tata Ruang, maupun secara teknis di lapangan terkait batas-batas wilayah.
“Kalau di lapangan, kita berharap masyarakat dan K/L yang punya wilayah untuk melakukan pemasangan tanda batas (pada bidang tanah yang dimiliki, red). Sambil kita terus memperbaiki petanya, sehingga kita dengan mulus bisa masuk ke Kebijakan Satu Peta,” jelas Dirjen SPPR Kementerian ATR/BPN.
Untuk diketahui, masyarakat bisa mengakses bhumi.atr.go.id untuk melihat peta bidang tanah yang dihasilkan oleh Kementerian ATR/BPN. “Masyarakat bisa memberi masukan terkait peta bidang tanah yang mereka miliki, sehingga itu juga membantu untuk perbaikan peta-peta ke depannya,” pungkas Virgo Eresta Jaya.
Hadir sebagai narasumber, Staf Khusus Bidang Percepatan Pembangunan Wilayah, Pembangunan Infrastruktur dan Investasi, Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo dan Dekan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, Danang Sri Hadmoko. Hadir sebagai pembawa acara, Danir Achri. Turut mendampingi Dirjen SPPR, Direktur Survei dan Pemetaan Tematik, Agus Wahyudi serta Kepala Subbagian Pemberitaan dan Publikasi, Arie Satya Dwipraja beserta jajaran.
(GE/MW)Hms Kantor Pertanahan Jepara
