CNN INDONESIA.ID – Oleh : M. Sudirmin Nasution CLP, CIJ, CWP
Aneh, menunggu pidato kenegaraan kini bukan lagi momen yang dinanti dengan rasa penasaran atau gembira, melainkan dengan kecemasan yang mencekam. Masalahnya bukan pada kemampuan retorika, melainkan pada substansi. Setitik nila rusak susu sebelanga, begitu pula kekhawatiran publik setiap kali Presiden Prabowo Subianto naik ke podium.
Semestinya, pidato kenegaraan 14 Agustus 2026 menjadi kompas strategis dan jawaban nyata atas karut-marut kehidupan bernegara yang kian meresahkan. Dari hiruk-pikuk ibu kota hingga sunyinya desa-desa di pelosok negeri, rakyat hari ini menjerit di bawah tekanan beban hidup yang kian berat.
Harga kebutuhan pokok melambung, lapangan kerja menyempit, daya beli lumpuh, sementara pungutan dan pajak terus mencekik. Alih-alih hadir sebagai penyelengar dan penyelesai masalah, pemerintah justru dinilai kian jauh dari rasa keadilan sosial, bahkan kian asyik dengan narasi pencitraan di tengah penderitaan struktural yang mendera rakyat.
Kondisi ini diperparah dengan makin lebarnya jurang antara kebijakan penguasa dan amanat konstitusi. UUD 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, serta kekayaan alam dikuasai untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun, yang disaksikan hari ini justru sebaliknya: konstitusi dilipat, oligarki dirangkul, dan suara kritis rakyat diberangus. Pemerintah seolah hidup di menara gading, tuli terhadap keluhan di tingkat bawah dan buta terhadap derita wong cilik.
Kegelisahan Publik dan Krisis Kepercayaan
Kecemasan publik menjelang 14 Agustus bukan tanpa alasan. Di ruang-ruang publik dan media sosial, komentar sinis netizen merefleksikan hilangnya kepercayaan terhadap janji-janji manis penguasa. Rakyat lelah dengan retorika besar yang berujung pada slogan kosong dan program seremonial yang jauh dari urat nadi persoalan riil.
Rakyat tidak butuh pidato berapi-api yang penuh dengan jargon orisinal tanpa eksekusi berkeadilan. Yang dirindukan rakyat adalah hadirnya negara—negara yang melindungi, bukan negara yang menindas atau membiarkan rakyatnya berjuang sendirian di tengah himpitan krisis.
Menunggu pidato 14 Agustus rasanya seperti menanti Godot dalam drama absurd Samuel Beckett. Vladimir dan Estragon menghabiskan waktu dengan obrolan kosong di bawah pohon kering, menanti sosok yang tak pernah datang. Ketika yang muncul justru Pozzo—simbol kekuasaan yang sewenang-wenang dan gemar melecuti—rakyat hanya bisa termenung dalam kepasrahan.
Hari ini, rakyat seperti berhadapan dengan rezim retorika: Presiden yang kerap beretorika tanpa arah, jajaran pembantu yang kerap bekerja tanpa empati, sementara suara rakyat di bawah disumpal dan diabaikan. Konstitusi telah bergeser dari pelindung rakyat menjadi alat legitimasi kekuasaan segelintir elite.
Momentum Koreksi atau Akhir Sebuah Perjalanan?
Apapun sikap skeptis yang tumbuh di tengah masyarakat, pidato kenegaraan 14 Agustus 2026 tetap akan disimak. Publik menanti apakah ada secercah keberanian moral dari kepala negara untuk melakukan koreksi total terhadap arah jalannya pemerintahan.
Sebuah pidato yang bermakna mensyaratkan sense of crisis yang nyata, komitmen pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih yang dimulai dari lingkar terdekat kekuasaan, penegakan hukum yang berpihak pada kebenaran bukan pesanan, serta keberanian memutus rantai cengkeraman oligarki yang merusak sendi-sendi Republik.
Jika pidato tersebut kembali diisi dengan retorika hampa, klaim keberhasilan semu, dan pengabaian atas jeritan konstitusi, maka jurang kepercayaan rakyat akan semakin tak bertepi. Cukup sudah kesabaran rakyat yang terus-menerus dijadikan korban dari kebijakan yang salah arah.
14 Agustus nanti, apakah yang datang benar-benar jawaban atas asa rakyat, atau sekadar episode lanjutan dari panggung kekuasaan yang jauh dari realitas penderitaan bawah?
Rakyat di desa-desa hingga sudut ibu kota masih terus menunggu—menuntut hadirnya keadilan, kemanusiaan, dan kembalinya negara ke jalan konstitusi.
*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Mandailing Natal, Agustus 2026
(M.Sudirmin)
