MANDAILING NATAL, CNN Indonesia.Id— Akses jalan provinsi yang menghubungkan Jembatan Merah, Simpang Gambir, hingga Kecamatan Lingga Bayu di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) berada dalam kondisi sangat memprihatinkan. Kerusakan parah di jalur vital kawasan Pantai Barat Sumatera Utara ini kerap memicu kemacetan panjang hingga kelumpuhan arus lalu lintas akibat kendaraan angkutan barang maupun umum terperosok setiap hari.
Kondisi jalan yang berlubang dalam, licin, dan berlumpur saat hujan ini tidak hanya mengancam keselamatan jiwa para pengguna jalan, tetapi juga memicu lonjakan biaya logistik serta merusak rantai pasok kebutuhan pokok masyarakat lokal. Masyarakat mendesak Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, untuk turun ke lapangan, mendengarkan, meneliti, dan memberikan solusi konkret atas persoalan yang terkesan dibiarkan ini.
Desakan Evaluasi dan Keadilan Pembangunan
Tokoh masyarakat lokal, H. Syahrir Nasution, menegaskan bahwa tuntutan masyarakat Pantai Barat sangat berdasar dan objektif. Wilayah ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi dari sektor perkebunan, perikanan, dan sumber daya alam lainnya.
“Hampir setiap hari ada kendaraan yang terperosok hingga memicu kemacetan berjam-jam. Masyarakat bertanya-tanya, ada apa dengan jalan provinsi ini hingga seolah tidak ada perhatian dan sentuhan dari Pemprov Sumut? Hasil PAD dari wilayah ini cukup memadai untuk pemeliharaan infrastruktur, bahkan kawasan Pantai Barat sendiri sudah sangat layak dan memenuhi syarat administratif maupun ekonomi untuk dimekarkan dari kabupaten induk,” tegas H. Syahrir Nasution.
Ia menambahkan, ketimpangan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan dan pesisir barat ini terkesan seperti anak tiri, padahal kontribusi ekonominya nyata untuk Provinsi Sumatera Utara.
Landasan Hukum dan Tanggung Jawab Negara
Tuntutan warga Pantai Barat memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak dapat diabaikan oleh pemerintah:
Pasal 24 dan Pasal 34 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ): Penyelenggara jalan wajib segera memelihara dan memperbaiki jalan yang rusak. Jika belum dapat dilakukan perbaikan, wajib memberi tanda atau rambu demi mencegah timbulnya kecelakaan lalu lintas.
UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial: Negara bertanggung jawab penuh atas pemenuhan kebutuhan dasar warga negara, di mana penyediaan jalan yang aman dan layak merupakan fondasi utama penggerak kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat.
Amanat Konstitusi (UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 & Pasal 28H ayat 1): Setiap warga negara berhak atas pekerjaan, penghidupan, serta lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang salah satunya diwujudkan melalui kemudahan aksesibilitas transportasi publik.
Jika sarana transportasi dasar rusak berat, maka akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan darurat, sarana pendidikan, dan kegiatan ekonomi otomatis terhambat secara drastis.
Pemekaran Daerah (Otonomi Baru) Sebagai Solusi Strategis
Selain penanganan darurat perbaikan jalan, masyarakat Pantai Barat menegaskan bahwa akselerasi pemekaran daerah dari Kabupaten Mandailing Natal merupakan solusi jangka panjang yang mendesak. Dari aspek geografis yang luas, potensi ekonomi yang besar, hingga kesiapan PAD, pemekaran menjadi kunci agar tata kelola pemerintahan dan pemerataan pembangunan tidak terpusat di satu titik saja.
Masyarakat berharap Gubernur Bobby Nasution beserta DPRD Sumatera Utara dapat memberikan perhatian khusus serta merekomendasikan langkah pemekaran ini ke tingkat pusat demi percepatan pembangunan daerah.
Pernyataan Penutup (Closing Statement)
“Pembangunan di Sumatera Utara tidak boleh hanya berfokus pada wilayah perkotaan dan kawasan strategis nasional semata, tetapi harus menjangkau hingga ke pelosok Pantai Barat. Jalur Jembatan Merah–Simpang Gambir–Lingga Bayu adalah nadi utama kehidupan warga. Kami mengetuk hati nurani Gubernur Muhammad Bobby Afif Nasution untuk hadir secara langsung. Dengarkan jeritan warga, teliti persoalannya, dan berikan solusi nyata demi mengembalikan hak-hak dasar serta kesejahteraan seluruh masyarakat Sumatera Utara secara adil.”
(M.SN)
