PASAMAN BARAT, CNN INDONESIA.ID – Persatuan Aksi Mahasiswa Pasaman Barat (PAM PASBAR) mulai meningkatkan tekanan terhadap Dinas Kesehatan dan DPRD Kabupaten Pasaman Barat. Setelah menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Dinas Kesehatan, Kamis (12/11/2026), PAM PASBAR menegaskan bahwa perjuangan mereka belum selesai dan justru akan memasuki babak yang lebih serius.
PAM PASBAR menyayangkan sikap Dinas Kesehatan yang dinilai tidak mengindahkan surat resmi organisasi, terutama permintaan agar pihak dinas memberikan jawaban dalam tenggat waktu 1 x 24 jam. Bagi PAM PASBAR, sikap tersebut menunjukkan belum adanya respons yang memadai terhadap tuntutan dan persoalan pelayanan kesehatan yang mereka suarakan.
Demisioner Ketua Umum PAM PASBAR,Ikhsan Candra Suhada, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan persoalan tersebut berhenti tanpa pertanggungjawaban.
“Kami menyayangkan sikap Dinas Kesehatan yang terkesan mengabaikan surat resmi PAM PASBAR. Kami sudah memberikan ruang dan waktu untuk menjawab persoalan yang kami sampaikan. Jangan sampai surat mahasiswa hanya dianggap sebagai tumpukan administrasi yang bisa diabaikan begitu saja. Kami tidak sedang meminta perhatian pribadi, melainkan menuntut pertanggungjawaban atas urusan pelayanan publik,” tegas Ikhsan.
Tidak hanya Dinas Kesehatan, PAM PASBAR juga mulai membidik DPRD Kabupaten Pasaman Barat. Organisasi mahasiswa tersebut mengaku menemukan sejumlah persoalan yang menurut penilaian mereka berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan kewenangan DPRD, terutama dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Sebagai tindak lanjut, pada Senin mendatang PAM PASBAR memastikan akan mengirimkan surat permohonan evaluasi terhadap Dinas Kesehatan kepada DPRD Pasaman Barat. Surat tersebut sekaligus menjadi momentum bagi PAM untuk mempertanyakan sejauh mana DPRD menjalankan fungsi konstitusionalnya dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Kami juga menemukan banyak hal yang perlu dipertanyakan dari pelaksanaan fungsi DPRD Pasaman Barat. Jangan sampai lembaga yang seharusnya menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan justru tidak hadir secara maksimal ketika persoalan publik membutuhkan perhatian. Senin mendatang surat kami kirimkan. Kami ingin menguji sejauh mana fungsi-fungsi tersebut benar-benar dijalankan, bukan sekadar tercantum dalam aturan,” lanjutnya.
Dalam tuntutannya, PAM PASBAR juga menyoroti persoalan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp8,95 miliar yang diperuntukkan bagi pengadaan mobil ambulans dan jaminan kesehatan masyarakat. PAM meminta adanya penjelasan terbuka mengenai perencanaan, pengalokasian, realisasi, serta mekanisme pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut.
Menurut PAM PASBAR, anggaran yang berkaitan langsung dengan kebutuhan kesehatan masyarakat tidak boleh berhenti sebagai angka dalam dokumen perencanaan. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana anggaran tersebut direalisasikan dan bagaimana manfaatnya benar-benar dirasakan, terutama oleh masyarakat yang membutuhkan akses layanan kesehatan.
“Kami ingin persoalan dana TKD Rp8,95 miliar ini dibuka secara terang. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan mobil ambulans dan jaminan kesehatan masyarakat. Lalu bagaimana perencanaannya, bagaimana realisasinya, dan sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat? Jangan sampai anggaran untuk kebutuhan mendasar masyarakat justru luput dari pengawasan publik,” tegas Ikhsan.
PAM PASBAR juga mendesak DPRD agar tidak hanya menerima surat permohonan evaluasi, tetapi segera menggunakan fungsi pengawasannya untuk memanggil Dinas Kesehatan dan meminta penjelasan secara terbuka mengenai seluruh persoalan yang dipertanyakan.
Lebih jauh, PAM PASBAR memberikan peringatan bahwa tidak adanya langkah konkret dari Dinas Kesehatan maupun DPRD akan menjadi alasan bagi mereka untuk meningkatkan eskalasi gerakan.
“Kami tegaskan, dalam beberapa hari ke depan aksi jilid II akan menjadi pilihan apabila tuntutan ini terus diabaikan. Kami siap kembali mendatangi Dinas Kesehatan dan juga DPRD Pasaman Barat jika lembaga legislatif tidak segera memanggil dinas terkait. Jangan sampai kedua institusi ini saling melempar tanggung jawab sementara masyarakat terus berhadapan dengan persoalan pelayanan kesehatan,” tegas Ikhsan.
Menurut PAM PASBAR, persoalan kesehatan bukan urusan administratif semata. Transparansi dana BLUD, penggunaan dana TKD Rp8,95 miliar, jaminan kesehatan masyarakat, pengadaan ambulans, evaluasi kinerja dinas, serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan merupakan persoalan yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik.
PAM PASBAR memastikan akan terus mengawal persoalan tersebut melalui jalur administratif, pengawasan publik, hingga aksi demonstrasi apabila diperlukan.
“Kami tidak sedang menguji siapa yang paling kuat menghadapi demonstrasi. Kami sedang menguji keberanian birokrasi untuk mempertanggungjawabkan pelayanan publik dan keseriusan DPRD menjalankan fungsi pengawasannya. Jika surat tidak dijawab dan pengawasan tidak berjalan, jangan salahkan masyarakat ketika kembali memilih turun ke jalan,” tutup Ikhsan.
(Abdul Basit)