Bukittinggi, CNN Indonesia.id ─ Pendamping Hukum Tenaga Honorer R4 Kota Bukittinggi, Dr (c). Riyan Permana Putra, SH, MH, bersama rekannya Gusti Prima Maulana, SH, Faizal Perdana Putra, SH, dan Ahsanul Raihan, SH, menerima perkembangan positif dari Ketua R4 Bukittinggi mengenai hasil perjuangan bersama terkait pengakuan dan pembayaran honorarium tenaga R4 di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
Informasi resmi yang diterimanya menyebutkan bahwa Pemkot Bukittinggi telah menyatakan kesediaan membayar honorarium sesuai kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Apabila alokasi anggaran mencukupi, gaji akan dibayarkan penuh; namun bila terbatas akan diberikan separuh terlebih dahulu. Sekretaris Daerah telah memastikan seluruh data honorer R4 akan tuntas di-input melalui SKPD masing-masing sebelum tanggal 20 Agustus 2025.
Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor B/3832/M.SM.01.00/2025 yang memerintahkan seluruh Pemerintah Daerah menuntaskan pendataan dan penginputan tenaga non-ASN kategori R4 sebelum 20 Agustus 2025 sebagai dasar kebijakan fasilitasi honorarium dan pengangkatan.
Riyan Permana Putra menyampaikan peringatan tegas:
“Kami mengapresiasi sikap Pemkot, namun jika sampai batas waktu 20 Agustus 2025 ada SKPD atau pejabat daerah lalai tidak menginput data honorer R4, maka ada beberapa jalur hukum yang dapat ditempuh R4 Bukittinggi. Pertama, melalui pengaduan resmi ke Ombudsman RI atas dugaan maladministrasi. Kedua, melakukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) ke Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Peradilan Perdata sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Selain itu, R4 Bukittinggi bisa melaporkan ke aparat penegak hukum atas dugaan pelanggaran Pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang oleh pejabat.”
Sebelumnya, pada Minggu pagi tanggal 17 Agustus 2025, Ketua R4 Bukittinggi mengirim pesan WhatsApp kepada pendamping hukumnya yang berbunyi: “Assalamualaikum Pak Riyan, Terimakasih Pak Riyan tidak sia-sia semua usaha kami atas bantuan Pak Riyan yang mensuport kami (R4 Bukittinggi).”
Riyan Permana Putra mengajak seluruh honorer R4 untuk tetap bersatu, aktif berkoordinasi dengan masing-masing SKPD, serta tidak segan melakukan langkah hukum apabila hak-hak mereka sebagai tenaga penggerak pemerintahan daerah terhambat oleh kelalaian birokrasi.
Beliau turut menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada legislatif, yakni DPRD Kota Bukittinggi.
“Kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para anggota DPRD Kota Bukittinggi yang telah ikut memperjuangkan aspirasi honorer R4, serta menjadi jembatan dialog antara eksekutif dan tenaga honorer demi terwujudnya keadilan bagi honorer R4,” tutupnya.(Fendy Jambak/Tim Media Bukittinggi Agam/Forum Pers Independen Indonesia (FPII) Bukittinggi Agam)
