Aceh Timur, CNN Indonesia.id-
Pegiat LBH Cakrawala Keadilan Rakyat, Ronny H, mendukung upaya penegak hukum dalam hal pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Aceh Timur.
Dia juga meminta agar pihak penegak hukum tidak pandang bulu dalam hal menindak praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di tubuh dua perusahaan BUMD sawit Aceh Timur itu, yakni PT. Beurata Maju dan PT. Wajar Corpora.
” Kami mendukung penegak hukum memberantas korupsi di dua BUMD sawit tersebut, tapi jangan ada main mata atau istilah pandang bulu di situ, misalkan yang satu dihukum, sedangkan yang lainnya dilindungi, sikat habis semua yang terlibat KKN di sana,” kata Ronny, Minggu, 22 febuari 2026.
Dia mengaku memaklumi tindakan Kejaksaan Aceh Timur memproses hukum mantan Direktur PT. Beurata Maju beberapa waktu lalu. Namun dia mendesak agar pelaku lainnya juga segera diberlakukan hukum yang sama tanpa diskriminasi.
” Tindakan kejaksaan sejauh ini sudah benar, demi membersihkan badan usaha milik daerah, tapi nanti jangan sampai yang satu orang itu saja yang dihukum, itu nanti bisa janggal dan bermasalah, karena kita tahu, diduga ada yang jauh lebih besar lagi terlibat di sana tidak menyetor PAD, bahkan diduga ada penyertaan moda dengan jumlah miliaran yang diduga telah lenyap dan kemungkinan melibatkan para pejabat,” ungkap Putera Idi Rayeuk itu.
Ronny mengingatkan penegak hukum untuk menindak semua yang pernah terlibat dan tidak menyetorkan PAD selama bertahun-tahun di dua BUMD itu, dan mengungkap proses dugaan KKN dalam penentuan atau penunjukan KSO di perusahaan perkebunan sawit milik daerah tersebut.
” Kita minta semuanya ditindak, agar tahun 2026 ini dua BUMD itu sudah bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, melalui tangan penegak hukum, jadi kedepannya sudah bersih tanpa noda lagi, dan perusahaan bisa dijalankan dengan prinsip good governance, tidak ada cacat lagi, jadi yang sebelum ini mesti dipertanggungjawabkan, kemana PAD nya dan bagaimana cara KSO ditunjuk, ” tegas Ronny.
Ronny juga mendesak pihak inspektorat Aceh Timur segera turun ke lapangan untuk mengecek dan mengaudit dua BUMD perkebunan sawit pemda itu, agar lebih accountable dan akurat antara data dan fakta di lapangan.
” Kami juga meminta agar inspektorat segera turun ke lapangan mengecek dan mengaudit dari kondisi kebun hingga ke berapa batang jumlah sebenarnya sawit produktif di sana, sehingga singkron bagi pendapatan daerah, agar PAD nya tidak ditentukan dengan cara asal tebak saja,” sebut eks Ketua Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Provinsi Aceh itu
Dia juga berharap mantan direktur PT Beurata Maju yang kini menjalani proses hukum berani bersuara dan membongkar semua yang diketahuinya, sehingga mengungkap tabir yang sebenarnya.
Dia juga membocorkan bahwa kemungkinan adanya penasehat hukum yang akan mendampingi sang direktur, agar terungkap fakta yang sebenarnya hingga semua yang terlibat ditangkap.
” Saya dengar informasi dia nanti ada penasehat hukumnya, kemungkinan ada LBH lain yang bakal mendampingi, agar si tersangka itu berani buka suara, dan sampai semua yang terlibat di dua BUMD itu bisa ditangkap dan diseret ke pengadilan,” ungkap Ronny.
Ronny mengaku sangat berharap suatu saat nanti dua BUMD sawit milik pemda Aceh Timur itu bisa bersih dari KKN, dan bisa dijalankan secara profesional layaknya perusahaan perkebunan sawit lainnya, sehinga bisa menguntungkan daerah dan masyarakat melalui PAD yang sehat.
” Kita sangat berharap kedepan dua BUMD sawit itu bisa bersih dan sehat tanpa cacat, dan saya sangat yakin itu bisa dilakukan, tentunya melalui sikap profesional penegak hukum dan aparat birokrat yang profesional, sehingga bisa bermanfaat bagi daerah dan masyarakat, meski pun tidak begitu besar, tapi bisa jadi kebanggaan untuk kita semua,” pungkas alumni Universitas Ekasakti itu menutup keterangannya.
Rasyidin
