Mandailing Natal, CNN Indonesia.Id— 28 Februari 2026
Empat belas tahun bukan waktu yang singkat. Namun bagi anggota KUD Sikap Mandiri Kampung Baru–Simpang Gambir, penantian sejak penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tahun 2012 justru terasa seperti berjalan di tempat.
Kerja sama pola plasma di wilayah Kampung Baru, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal kembali memanas. Lahan kurang lebih 2.400 hektare sesuai izin yang di tanda tangan pihak Pemkab Madina, yang digadang-gadang menjadi lokomotif kesejahteraan masyarakat kini dipertanyakan realisasinya.
MoU yang diteken pada 2012 antara koperasi masyarakat dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) yang dikenal warga sebagai PT. Perkebunan Sumatera Utara (PT. PSU) disebut belum memberikan dampak ekonomi signifikan bagi sebagian besar anggota koperasi.
Janji Kesejahteraan yang Belum Tuntas
Sejumlah anggota koperasi mengungkapkan tiga persoalan mendasar yang hingga kini belum terjawab secara transparan:
Tidak seluruh lahan plasma disebut telah ditanami atau dikelola optimal.
Biaya sarana produksi (saprodi) dinilai kurang terbuka.
Distribusi hasil belum dirasakan adil oleh seluruh anggota.
Jika benar terdapat lahan yang tidak diusahakan maksimal, publik mempertanyakan bagaimana pengawasan atas kewajiban pemegang HGU dijalankan.
Dalam regulasi agraria, setiap pemegang HGU wajib mengusahakan dan memanfaatkan lahan sesuai peruntukan dan ketentuan perundang-undangan.
“Kami Hanya Minta Kepastian”
Wakil Ketua KUD Sikap Mandiri, Zulfiqli Lubis (Ucok Rintik), menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat bukan untuk menciptakan konflik, melainkan mencari kepastian hak.
“Sudah 14 tahun kami menunggu hasil nyata. Tujuan awalnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lingga Bayu. Tapi sampai hari ini, banyak anggota belum merasakan manfaat signifikan.
Kami minta evaluasi menyeluruh dan transparansi,” tegasnya.
Ia juga menyebut muncul aspirasi di tengah masyarakat agar lahan yang dinilai tidak produktif dikaji ulang status pengelolaannya.
“Kalau memang tidak diusahakan optimal, masyarakat berharap pemerintah turun tangan. Jangan sampai lahan luas tapi rakyat tetap jadi penonton,” tambahnya.
Peran Pemerintah Dipertanyakan
Sorotan kini mengarah pada peran pengawasan pemerintah daerah. Sejumlah warga mendesak Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk:
Melakukan evaluasi menyeluruh atas realisasi MoU 2012.
Menggelar audit transparan terhadap pengelolaan plasma dan biaya saprodi.
Membuka informasi terkait status dan mekanisme perpanjangan HGU.
Memfasilitasi dialog terbuka antara koperasi, perusahaan, dan masyarakat.
Nama Bupati Mandailing Natal, H. Saipullah Nasution, turut disebut warga agar turun langsung melihat kondisi di lapangan dan memastikan keadilan agraria benar-benar dirasakan masyarakat Lingga Bayu.
Titik Kritis Konflik Agraria
Empat belas tahun kerja sama tanpa kepastian yang dirasakan merata menjadi alarm serius. Pola plasma yang semestinya menjadi instrumen pemberdayaan justru dinilai sebagian anggota belum memberi dampak proporsional.
Namun demikian, penyelesaian harus tetap mengedepankan mekanisme hukum dan asas praduga tak bersalah. Seluruh pihak, termasuk perusahaan pemegang HGU, memiliki hak jawab dan ruang klarifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Pers dan regulasi yang berlaku.
Butuh Langkah Nyata
Konflik agraria bukan sekadar persoalan angka hektare, melainkan soal masa depan generasi. Masyarakat Lingga Bayu kini menunggu langkah konkret, bukan sekadar wacana:
Mediasi resmi difasilitasi pemerintah.
Keterbukaan data HGU dan kewajiban perusahaan.
Pendampingan hukum bagi koperasi.
Pengawasan aktif DPRD.
Empat belas tahun sudah berlalu.
Pertanyaannya kini sederhana: apakah pola plasma akan kembali pada tujuan awalnya sebagai jalan kesejahteraan, atau terus menjadi catatan panjang janji yang menggantung?
Media ini membuka ruang konfirmasi dan hak jawab bagi seluruh pihak terkait guna menjaga keberimbangan informasi dan integritas pemberitaan.
(M.SN)
