ACEH TIMUR, CNN Indonesia.id-
Polemik bantuan sapi dari Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat korban banjir di Aceh Timur masih terus bergulir. Aktivis Hak Asasi Manusia sekaligus Tim Investigasi Badan Advokasi Indonesia (BAI) DPP Aceh, Razali alias Nyakli Maop, menilai klarifikasi yang disampaikan Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Aceh Timur belum sepenuhnya menjawab pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.
Bantuan sapi tersebut diketahui diperuntukkan bagi masyarakat terdampak banjir untuk kebutuhan meugang menjelang Ramadhan. Namun menurut Razali, hingga saat ini masyarakat masih mempertanyakan transparansi terkait distribusi bantuan serta mekanisme pengadaan sapi yang digunakan dalam program tersebut.
“Jika anggaran yang digunakan mencapai miliaran rupiah, maka masyarakat berhak mengetahui secara jelas ke mana saja sapi tersebut didistribusikan dan berapa sebenarnya harga pengadaan per ekor yang dibeli pemerintah,” ujar Razali.
Sebelumnya, Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Aceh Timur melalui kepala dinasnya telah memberikan klarifikasi bahwa bantuan tersebut bersumber dari pemerintah pusat dengan nilai sekitar Rp7,55 miliar, dengan pengadaan sekitar 398 ekor sapi yang disalurkan kepada masyarakat terdampak banjir di Aceh Timur.
Namun menurut Razali, klarifikasi tersebut dinilai belum menjelaskan secara rinci mengenai distribusi bantuan ke masing-masing kecamatan, serta mekanisme pengadaan sapi oleh pihak penyedia.
Berdasarkan keterangan sejumlah warga yang dihimpun pihaknya, terdapat perbedaan taksiran nilai sapi yang diterima di beberapa desa. Warga memperkirakan nilai sapi bervariasi, mulai dari sekitar Rp7 juta hingga Rp10 juta per ekor.
Meski demikian, masyarakat hingga kini mengaku belum mengetahui secara pasti berapa harga pembelian sapi yang dilakukan oleh pemerintah melalui pihak penyedia, sehingga memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
Selain itu, sejumlah warga juga menyampaikan bahwa biaya pengangkutan sapi dari pusat distribusi di Idi menuju desa disebut-sebut turut dibebankan kepada masyarakat, meskipun bantuan tersebut berasal dari anggaran pemerintah pusat.
Menurut Razali, kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat yang terdampak banjir dan berharap bantuan tersebut dapat disalurkan secara transparan.
“Jika semuanya jelas dan transparan, tentu tidak akan ada polemik di masyarakat. Yang diminta masyarakat hanya keterbukaan mengenai penggunaan anggaran dan distribusi bantuan,” katanya.
Ia pun mendesak pemerintah daerah untuk membuka secara transparan data distribusi bantuan sapi ke setiap kecamatan, harga pengadaan per ekor oleh penyedia, serta mekanisme penyaluran hingga ke tingkat desa, agar bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat tersebut benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih menunggu keterbukaan penuh dari pemerintah daerah terkait detail distribusi bantuan sapi tersebut, termasuk jumlah yang disalurkan ke setiap kecamatan, harga pengadaan per ekor oleh penyedia, serta mekanisme penyalurannya hingga ke tingkat desa.
Transparansi dinilai menjadi kunci untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat, sekaligus memastikan bahwa bantuan yang bersumber dari anggaran negara benar-benar sampai kepada warga yang berhak menerimanya
Rasyidin
