Aceh Timur, CNN Indonesia.id-
Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) sekaligus Satgasus Investigasi Badan Advokasi Indonesia, Razali atau yang dikenal sebagai Nyakli Maop, melontarkan kritik keras terhadap kinerja pemerintah daerah dan pusat dalam penanganan banjir di Aceh Timur.
Ia menilai, respons pemerintah terhadap ribuan warga terdampak belum mencerminkan pelayanan publik yang berempati, melainkan justru memperlihatkan sikap yang dinilai tidak sensitif terhadap penderitaan masyarakat.
“Bantuan itu hak rakyat—bukan panggung pejabat untuk tampil sebagai pahlawan”.
“Bantuan itu berasal dari uang rakyat. Gaji pejabat juga dibayar oleh rakyat. Jangan bertindak seolah-olah sedang memberi dari harta pribadi,” kata Nyakli dalam keterangannya, Kamis (2/4).
Nyakli menyoroti pola distribusi bantuan logistik yang menurutnya kerap disertai gestur simbolik berlebihan dari pejabat. Ia menilai hal tersebut berpotensi menimbulkan kesan bahwa bantuan merupakan bentuk kemurahan hati individu, bukan kewajiban negara.
“Kalau empati hilang, kekuasaan hanya akan jadi panggung kesombongan.”
Lebih lanjut, ia mengaitkan kondisi tersebut dengan sensitivitas historis masyarakat Aceh yang pernah mengalami konflik panjang. Menurutnya, pemerintah seharusnya memahami bahwa pendekatan yang tidak empatik dapat memicu kekecewaan publik.
Ia juga menyinggung kebijakan pemerintah pusat yang belum menetapkan status bencana nasional. Menurutnya, keputusan tersebut perlu ditinjau ulang mengingat dampak banjir yang meluas dan memukul sektor ekonomi masyarakat.
“Situasi di lapangan menunjukkan kebutuhan penanganan yang serius. Pemerintah pusat perlu mempertimbangkan langkah yang lebih komprehensif,” ujarnya.
Selain itu, Nyakli turut mengkritik gaya komunikasi sejumlah pejabat daerah saat berada di lokasi pengungsian. Ia menilai, pernyataan yang tidak tepat justru dapat memperburuk kondisi psikologis warga terdampak.
Pemimpin itu hadir untuk menenangkan luka, bukan menambah luka.”
“Pemimpin seharusnya hadir sebagai penenang, bukan menambah beban emosional masyarakat,” kata dia.
Ia pun menegaskan bahwa bantuan sosial merupakan tanggung jawab negara, bukan bentuk kebaikan personal pejabat. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pihak menjaga etika publik dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terdampak.
Redaksi: Pernyataan ini merupakan bagian dari kritik masyarakat sipil terhadap penanganan bencana dan komunikasi publik pemerintah di Aceh.
Rasyidin
