BUKITTINGGI, CNN Indonesia.id – Universitas Prima Nusantara melalui Program Studi Hukum menggelar Seminar Edukasi Publik yang menghadirkan sejumlah narasumber kompeten di bidang hukum dan peradilan.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai pentingnya partisipasi publik serta pengawasan terhadap sistem peradilan di Indonesia.
Seminar dihadiri oleh mahasiswa Hukum UPN wajib memiliki perhatian terhadap perkembangan hukum dan penegakan keadilan. Kegiatan ini menjadi wadah diskusi ilmiah untuk memperkuat pemahaman mengenai peran masyarakat dalam mendukung terciptanya sistem hukum yang berintegritas.
Narasumber pertama, Indira Suryani, SH., MH, yang merupakan Ketua Komisi Pengawas Daerah (Komwasda) DPC Peradi Sumatera Barat, menyampaikan materi bertajuk “Memperkuat Partisipasi Publik dalam Penegakan Hukum”.
Dalam paparannya, ia menegaskan bahwa partisipasi mahasiswa merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.
Menurut Indira Suryani, keterlibatan mahasiswa hukum dalam mengawasi proses hukum dapat menjadi kontrol sosial yang efektif terhadap berbagai bentuk penyimpangan. Ia juga mendorong mahasiswa untuk lebih aktif memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam sistem hukum.
Lebih lanjut, Indira menjelaskan bahwa pendidikan hukum kepada masyarakat perlu terus diperkuat agar kesadaran hukum dapat tumbuh secara merata. Dengan meningkatnya literasi hukum, untuk itu mahasiswa diharapkan mampu berperan aktif dalam menjaga supremasi hukum.
Sementara itu, narasumber kedua, Feri Ardila, SH, selaku Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Sumatera Barat, menyampaikan materi mengenai “Optimalisasi Peran Penghubung Komisi Yudisial dalam Menjaga dan Menegakkan Integritas Hakim.”
Dalam pemaparannya, Feri Ardila menjelaskan bahwa Komisi Yudisial memiliki peran strategis dalam menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Keberadaan Penghubung Komisi Yudisial di daerah menjadi jembatan antara masyarakat dengan Komisi Yudisial dalam menerima informasi maupun laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim.
Ia juga menekankan bahwa integritas hakim merupakan fondasi utama dalam mewujudkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, sinergi antara masyarakat, akademisi, dan lembaga pengawas sangat diperlukan untuk menjaga independensi dan profesionalitas hakim.
Ketua Program Studi Hukum Universitas Prima Nusantara, Rini Suryani, SH., MH, dalam sambutannya menyampaikan bahwa keberadaan Komisi Yudisial memiliki peran yang sangat penting dalam tatanan hukum nasional. Menurutnya, lembaga tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pengawas etika hakim, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran hukum yang lebih luas di tengah masyarakat.
Rini Suryani menegaskan bahwa mahasiswa hukum dituntut untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta memahami perkembangan hukum yang terjadi di Indonesia. Sebagai calon penegak hukum, mahasiswa harus memiliki integritas, kemampuan akademik yang baik, serta kepedulian terhadap persoalan hukum yang dihadapi masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa mahasiswa merupakan agen perubahan (agent of change) yang harus aktif berinteraksi dengan masyarakat dan turut memberikan edukasi hukum. Melalui kegiatan seminar seperti ini, mahasiswa diharapkan mampu memperluas wawasan sekaligus meningkatkan sensitivitas terhadap isu-isu hukum dan keadilan.
Seminar juga di hadiri oleh Dr. Ridwan Putra, SH., MH dan dikoordinatori oleh Zulfauzi, SH tersebut berlangsung secara interaktif dengan sesi diskusi dan tanya jawab terkait peran Komisi Yudisial, pengawasan hakim, serta partisipasi publik dalam penegakan hukum.
Melalui kegiatan ini, Universitas Prima Nusantara berharap dapat melahirkan generasi hukum yang berintegritas, berwawasan luas, dan mampu berkontribusi dalam mewujudkan sistem hukum yang bermartabat dan berkeadilan di Indonesia.
(Basa)
