Nabire, CNN Indonesia,id
Rencana pengambilalihan Pelabuhan Nabire oleh Pelindo mengguncang masyarakat yang mengandalkan pelabuhan sebagai sumber utama mata pencaharian mereka. Ribuan warga, termasuk para lulusan lokal yang hidup dari pekerjaan pelabuhan, terancam kehilangan pekerjaan jika kebijakan ini terlaksana. Di tengah situasi genting ini, Anggota DPRD terpilih Dapil 1 Nabire, Imanuel Rumbewas, dengan tegas membantah klaim lawan politiknya yang menyebut bahwa pejabat lokal lainlah yang menolak Pelindo.
Dalam kampanye tertutup di Kampung Samabusa, kaka Manu menyampaikan klarifikasi penting di hadapan ratusan warga dan buruh TKBM, mengungkapkan bahwa ia sendiri yang membawa berkas penolakan Pelindo langsung ke Jakarta pada Agustus lalu, bukan pejabat yang disebut dalam rumor. “Kalau ada yang bilang lawan politik saya yang menandatangani dan membawa surat itu, itu bohong besar. Saya yang berjuang langsung ke kementerian, dan surat itu sudah dikembalikan ke pihak terkait,” ujar kaka manu di hadapan massa yang memadati pertemuan tersebut.
Ketegangan meningkat ketika kaka Manu mengungkapkan kekhawatirannya akan dampak besar jika Pelindo mengambil alih, yang menurutnya akan memangkas ribuan pekerjaan. “Saya besar dari pelabuhan ini, hidup saya dari sini. Ribuan orang akan kehilangan penghasilan jika Pelindo masuk. Ini bukan sekadar soal bisnis, ini menyangkut kehidupan masyarakat kita!” serunya, yang disambut dengan tepuk tangan dan sorak dukungan dari warga.
kaka Manu mendesak masyarakat agar tidak tinggal diam. “Jika kita diam, pemerintah pusat akan berpikir tidak ada masalah. Jangan sampai kita kehilangan pelabuhan ini tanpa memperjuangkannya!” serunya dengan nada tegas. Kaka Manu juga menegaskan kepada Bupati dan Wakil Bupati bahwa masyarakat khususnya mereka yang bekerja di pelabuhan, sangat berharap dukungan penuh dari pemerintah daerah untuk mempertahankan mata pencaharian mereka.
Para buruh TKBM yang hadir mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap rencana tersebut, sepenuhnya mendukung sikap tegas Imanuel yang berdiri bersama mereka dalam menolak kebijakan ini. Masyarakat berharap pemerintah daerah segera bertindak demi melindungi pelabuhan yang telah menjadi tulang punggung ekonomi bagi keluarga-keluarga mereka selama bertahun-tahun.
Apakah ada komitmen yang kuat dari PT. Pelindo Terhadap Sekian Ribu Tenaga Kejra Bongkar Muat di Pelabuhan Nabire. Sebenarnya sederhana saja KSOP sebagai anak Papua harus bisa menjembatani dan memediasi pertemuan antara Perwakilan TKBM dan Perwakilan PBM dan Pihak rekanan. Agar tidak ada keributan seperti begini.
Banyak Doa dan Harapan Para Buruh TKBM dan Keluarganya Menaruh dan mengais sesuap Nasi dari Jasa Buruh Merka.
Perlu ada komunikasi antara Pemprov Papua Tengah, OPD Teknis Terkait, Pemda Nabire dan OPD Teknis Terkait bersma INKOP TKBM, PBM agar proses bongkar muat dan arus logistik dapat berjalan lancar di 8 kabupaten di provinsi Papua tengah
Dn-vp
