Medan ( Sumut ) CNN Indonesia.id – Debat publik ke 2 pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2024 antara Bobby – Surya dan Paslon Edy – Hasan akan digelar 6 November 2024.
Diharapkan debat itu dapat lebih menunjukkan secara terang benderang kapasitas kedua paslon. Sehingga pemilih terbantu untuk menentukan pilihan di TPS pada tanggal 27 Nopember mendatang.
Sebagaimana diketahui, debat publik kedua akan membahas tema “peningkatan daya saing daerah dan pembangunan berkelanjutan”. Keduanya memiliki hubungan yang erat dan juga saling mendukung dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan ramah lingkungan.
Untuk mendalami tema ini Muhammad Sudirmin Nasution dari Sumut24,co telah mewawancarai akademisi H.Syahrir Nasution. Berikut hasilnya:
M. S.Nasution: Bagaimana peningkatan daya saing dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan?
H.Syahrir Nasution: Mungkin saja Surya jauh lebih mampu, lebih berpengalaman dan lebih menguasai materi debat seperti ini. Tetapi karena ia hanya seorang wakil, kelihatannya ia menahan diri. Karena jika ia yang mengendalikan forum orang akan mencibir ketimpangan kapasitas pasangan ini dan mungkin saja menilai Surya lebih pantas menjadi calon gubernur ketimbang Bobby.
Hal itulah satu di antara banyak catatan yang terjadi pada debat pertama tempohari,
Selain menguasai masalah, Edy Rahmayadi mampu tampil prima dengan ketenangan luarbiasa hingga julukan Ayah Edy beroleh konfirmasi di dini. Dia memang ayah. Sedangkan anak bisa saja rewel serewel-rewelnya, tetapi ia tetaplah anak yang kapasitasnya masih lebih rendah dibanding ambisinya.
M.S. Nasution: Apa saja hal-hal lainnya yang perlu diperhatikan dalam debatpublik nanti?
H.Syahrir Nasution: Hal lain yang sangat perlu diperhatikan dalam tema debat ini ialah ketidakfahaman perumus tentang konsekuensi pendanaan untuk daya saing di tengah fakta seluruh daerah tidak mungkin memiliki kemandirian fiskal.
Daerah hanya bergantung kepada DAK dan DAU karena pola hubungan keungan pusat dan daerahsangat tak mungkin memberi peluang untuk itu. Mestinyapertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan itu lebih tepat ditujukan kepada Presiden RI, DPR RI, MPR RI dan DPD RI agar mereka bersedia merombak regulasi yang membonsai daerah.
Kerusakan lingkungan itu lebih disebabkan oleh kewenangan pusat, karena proyek apapun, terutama PSN, tak ada kaitannya ke daerah.
(M.SN)
