BUKITTINGGI, CNN INDONESIA.ID
Tanggung jawab Bawaslu tidak berbeda dari pemilu sebelumnya. Kita mempunyai kewajiban, kewenangan, dan tugas memastikan agar proses yang telah ditetapkan Mahkamah Konstitusi (MK) selama 45 hari itu berjalan dengan baik dan benar. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Muhammad Khadafi, usai podcast di Sisi Lain Ashpen Bukittinggi pada hari Rabu (26/6/2024) siang.
Sekarang telah ditetapkan kembali calon daftar tetap oleh KPU RI dan sudah dilakukan pengawasannya. “Sekarang teman-teman KPU telah mempersiapkan logistik, dan dalam waktu dekat KPU akan melakukan rekrutmen petugas KPPS. Semua ini akan diawasi,” ujar Khadafi.
Lebih lanjut, Khadafi menjelaskan bahwa calon yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan MK tidak boleh melakukan kampanye. “Mohon kepada calon agar taat dan patuh dengan keputusan MK tersebut. Jika kita semua menjaga hal ini, proses akan berjalan dengan baik. Yang penting, semua pihak harus terlibat dalam pencegahan tanpa terkecuali,” tegasnya.
Ketika ditanya apakah Bawaslu memiliki mekanisme khusus untuk menampung pengaduan terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU), Khadafi menjawab bahwa semua Panwascam tingkat lurah dan kecamatan, kabupaten/kota, serta provinsi dapat dijadikan sarana pusat informasi. “Dari masyarakat tentu laporan, dan bagi Bawaslu tentu temuan,” ujarnya.
Sekecil apapun laporan atau temuan akan ditindaklanjuti. “Bawaslu akan melakukan pengawasan, pencegahan, dan penindakan. Kita berharap supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak baik di PSU nanti,” lanjut Khadafi.
Mengenai dampak PSU pada partisipasi masyarakat dalam pemilu, Khadafi mengatakan bahwa meskipun banyak pihak berpendapat berbeda, semua variabel dan ornamen kepemiluan ini dibiayai oleh APBN, yang dipungut dari pajak masyarakat. “Penting untuk datang ke TPS pada tanggal 13 Juli nanti untuk memilih kembali DPD RI. Soal animo, kita serahkan kepada masyarakat. Kita berharap mereka menggunakan hak suaranya pada hari tersebut,” jelasnya.
Terkait edukasi masyarakat tentang PSU, Khadafi mengungkapkan bahwa Bawaslu telah menyampaikan informasi tersebut dalam berbagai kegiatan. “Kami apresiasi lembaga kemanusiaan Ashpen yang memiliki podcast Sisi Lain Ashpen, Tidak banyak lembaga lain yang memiliki hal seperti ini. Podcast ini merupakan contoh yang baik karena masyarakat bisa teredukasi,” katanya.
“Dengan adanya podcast ini, Bawaslu juga telah melakukan pencegahan yang mungkin terjadi di lapangan. Podcast ini sudah merupakan bentuk edukasi kepada masyarakat dan ini adalah salah satu bentuk pencegahan dari Bawaslu,” pungkas Khadafi
(*)
