Aceh Timur, CNN Indonesia.id–
Suasana audiensi antara perwakilan masyarakat dan pemerintah daerah Aceh Timur digelar untuk membahas berbagai persoalan publik. Dalam forum tersebut, Rasyidin, salah satu tokoh muda Nurussalam, menyampaikan desakan terkait keberadaan Oknum Brimob di PT. Tanjung Raya Bendahara.
Di hadapan Bupati Aceh Timur, Ketua DPRK, Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri, serta sejumlah pejabat lain, Rasyidin menegaskan bahwa masyarakat kerap mengalami intimidasi dari aparat bersenjata yang bertugas di perusahaan tersebut.
“Kami mendesak Kapolda Aceh melalui Kapolres Aceh Timur untuk menarik Oknum Brimob berkedok PAM dari PT. Tanjung Raya Bendahara. Fakta di lapangan, masyarakat sering mengalami intimidasi. Brimob membawa senjata laras panjang, bahkan sampai mengancam akan menembak warga. Keberadaan aparat justru menambah keresahan, bukan memberi rasa aman,” kata Rasyidin dalam forum audiensi, Selasa (16/9).
Rasyidin juga menyoroti akar persoalan yang memicu ketegangan di lapangan. Menurutnya, PT. Tanjung Raya Bendahara diduga beroperasi dengan izin HGU yang tumpang tindih dengan Lahan Masyarakat, Kondisi ini tambahnya melahirkan konflik agraria yang semakin merugikan warga setempat.
“Kami ingin ada jawaban jelas dan langkah nyata dari Polres. Jangan sampai persoalan ini berhenti hanya di forum audiensi. Masyarakat siap memberikan keterangan, menghadirkan saksi, bahkan bukti video intimidasi yang pernah terjadi,” tegasnya.
Audiensi yang digelar di Aceh Timur tersebut menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung aspirasi mereka. Hingga berita ini diturunkan, pihak aparat dan pejabat terkait masih memberikan tanggapan atas berbagai poin tuntutan yang disuarakan.
(Red)
