Medan, CNN Indonesia.id – – Dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kembali menyeret salah satu sekolah negeri di Kota Medan. Kali ini sorotan mengarah ke SD Negeri 067269 Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, yang diduga melakukan penyalahgunaan anggaran Dana BOS untuk kepentingan pribadi oknum kepala sekolah.
Pantauan tim wartawan pada Selasa, 1 Oktober 2025 sekitar pukul 10.00 WIB, kedatangan awak media disambut oleh Kepala Sekolah Ansoruddin Tanjung, S.Pd di ruang guru. Dalam pertemuan tersebut, wartawan mencoba mengkonfirmasi penggunaan dan pengalokasian Dana BOS di sekolah tersebut.
Ansoruddin Tanjung menegaskan bahwa seluruh anggaran BOS sudah dialokasikan sesuai petunjuk teknis (Juknis) dan diawasi oleh Inspektorat. Namun, ketika ditanya soal anggaran perpustakaan yang berdasarkan data mencapai ratusan juta rupiah pada tahun 2024, Ansoruddin langsung membantah. Ia menyebut angka tersebut tidak benar, meski tidak menyebutkan secara detail berapa besar realisasi dana perpustakaan yang sebenarnya.
Lebih jauh, wartawan juga menyoroti anggaran Sarana dan Prasarana yang berdasarkan data mencapai Rp70 juta pada tahun 2024. Kepala sekolah membenarkan adanya renovasi, tetapi hasil pantauan di lapangan justru menunjukkan lingkungan sekolah yang tidak tersentuh perbaikan. Beberapa bangunan terlihat memprihatinkan, dengan kondisi plafon, dinding, hingga sejumlah titik bangunan yang rusak parah dan sangat membutuhkan renovasi.
Ketegangan semakin memuncak ketika tim wartawan meminta izin untuk mendokumentasikan kondisi sekolah, khususnya perpustakaan. Namun, Kepala Sekolah Ansoruddin menolak keras permintaan tersebut tanpa alasan jelas. Penolakan itu menimbulkan dugaan kuat bahwa ada sesuatu yang disembunyikan terkait penggunaan Dana BOS, terutama dana pengembangan perpustakaan.
Sikap Kepala Sekolah SD Negeri 067269 ini langsung menuai kritik. Pimpinan Redaksi boaboa.id bersama Persatuan Wartawan Media Online Siber Indonesia (MOSI) menilai penolakan tersebut mencederai transparansi penggunaan anggaran publik. Mereka bahkan berencana melayangkan surat resmi kepada Dinas Pendidikan Kota Medan, Inspektorat, Wali Kota Medan, hingga Polrestabes Medan untuk meminta klarifikasi dan tindak lanjut.
Kasus ini kembali membuka mata publik bahwa dugaan penyalahgunaan Dana BOS masih rawan terjadi di dunia pendidikan. Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan dan Inspektorat, diminta segera turun tangan melakukan audit serta pengawasan ketat agar dana pendidikan benar-benar digunakan untuk kepentingan siswa, bukan memperkaya oknum tertentu.(R)
