Cegah Korupsi di Tanimbar Pemda Komitmen Ciptakan Tata Kelola Yang Baik

- Redaksi

Senin, 17 November 2025 - 10:03

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tanimbar, Maluku, CNN Indonesia.id-
Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menggelar kegiatan rapat MCSP (Monitoring Controlling, Surveillance For Prevention) yang berlangsung di ruang rapat Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar. Kamis (15/11/2025).

MCSP merupakan sistem kendali pencegahan korupsi di Pemerintah Daerah. Sistem ini dipantau langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ).

Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Drs. J. Huwae ketika dijumpai media ini menyampaikan bahwa program MCSP (Monitoring Controlling, Surveillance For Prevention) yang dilakukan oleh KPK bertujuan untuk perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan mencegah tindak pidana korupsi.

Dijelaskan bahwa KPK telah memetakan pencegahan korupsi ke dalam delapan area, yaitu perencanaan, pengadaan barang & jasa, penganggaran, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah, optimalisasi pendapatan daerah, dan penguatan kapasitas Apit.

Huwae juga menekankan bahwa progres pencegahan korupsi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah mencapai progres 48% dalam hal pemenuhan kewajiban akan administrasi dan implementasi pelayanan di lapangan.

Baca Juga:  BKMT Permata Nurul Wathan Bukittinggi Hadiri Dakwah Wisata BKMT se Provinsi Sumbar

Dengan adanya progres tersebut, dirinya sebagai Inspektur Daerah mengajak seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk dapat memberikan perhatian serius terhadap pemenuhan administrasi dan implementasi pelayanan di lapangan.

“Yang penting adalah bukan sekedar pemenuhan kebutuhan dokumen atau administrasi, tetapi implementasi pelayanan di lapangannya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini perangkat daerah jauh lebih penting,” ujar Huwae.

Huwae juga menekankan bahwa hanya OPD tertentu yang dianggap merupakan titik rawan, seperti aspek perencanaan penganggaran dan pengadaan barang & jasa.

”Untuk itu, kami mengajak masyarakat untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperbaiki tata kelola manajemen untuk menciptakan sistem yang kredibel dan mencegah korupsi “, Tutupnya.
(AM).

Berita Terkait

Polsek Palupuh Dampingi Komunitas Pemuda Salurkan Bantuan Sembako untuk Warga Terdampak Bencana di Nagari Pagadih
Paripurna, RAPERDA Tentang APBD Tahun Anggaran 2026 Beserta PROPEMPERDA Tahun 2026
Polres Sijunjung Tangkap Pelaku Penyalahgunaan BBM Subsidi di Kamang Baru
Kunjungan Kerja Kejatisu di Sambut Baik Oleh Kajari Toba
PT. Pelni Namlea Tetap Humanis Dalam Pelayanan Terhadap Penumpang
Kanim Kelas I Non TPI Agam Sosialisasi dan Launching Inovasi Layanan Imigrasi Agam untuk Anak Berkewarganegaraan Ganda (Lamang Ganda)
DPRD Kabupaten Toba Sampaikan Hasil Reses Kedua Tahun 2025 dalam Sidang Paripurna
Indikasi Pencitraan Mengarah ke Dinasti Politik, Publik Serukan Mosi Tidak Percaya
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 5 Desember 2025 - 09:28

Polsek Palupuh Dampingi Komunitas Pemuda Salurkan Bantuan Sembako untuk Warga Terdampak Bencana di Nagari Pagadih

Jumat, 5 Desember 2025 - 01:08

Paripurna, RAPERDA Tentang APBD Tahun Anggaran 2026 Beserta PROPEMPERDA Tahun 2026

Kamis, 4 Desember 2025 - 15:27

Polres Sijunjung Tangkap Pelaku Penyalahgunaan BBM Subsidi di Kamang Baru

Kamis, 4 Desember 2025 - 10:32

Kunjungan Kerja Kejatisu di Sambut Baik Oleh Kajari Toba

Rabu, 3 Desember 2025 - 09:44

PT. Pelni Namlea Tetap Humanis Dalam Pelayanan Terhadap Penumpang

Selasa, 2 Desember 2025 - 05:52

DPRD Kabupaten Toba Sampaikan Hasil Reses Kedua Tahun 2025 dalam Sidang Paripurna

Minggu, 30 November 2025 - 06:42

Indikasi Pencitraan Mengarah ke Dinasti Politik, Publik Serukan Mosi Tidak Percaya

Sabtu, 29 November 2025 - 23:24

Kelangkaan BBM Terkendala Pendistribusian, Rico Waas Imbau Warga Medan Tidak Panik Karena Stok BBM Cukup

Berita Terbaru