Tanimbar, Maluku, CNN Indonesia.id-
Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela kembali diguncang. Puluhan nelayan Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, melakukan aksi adat sweri sebagai bentuk perlawanan terhadap aktivitas perusahaan INPEX Ltd yang akan mengelola Kilang LNG Abadi.
Aksi yang berlangsung, Senin (30/3/2026), itu bukan sekadar simbolik. Para nelayan, baik tangkap maupun pesisir, turun langsung ke shelter milik PT Taka Hydrocore Indonesia, kontraktor pihak ketiga INPEX, dan memblokir aktivitas sebagai bentuk tekanan atas janji kompensasi yang tak kunjung ditepati sejak 2024 silam.
Ketegangan pun tak terhindarkan. Massa sempat tersulut emosi dan mencoba menerobos pagar pembatas shelter. Aparat dari Polres Kepulauan Tanimbar dikerahkan untuk meredam situasi yang nyaris lepas kendali.
Di tengah eskalasi konflik, Pemerintah Daerah turun tangan. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Moriolkosu, bersama Kepala Kesbangpol Somalay Batlayeri, serta Kepala Desa Lermatang dan perangkatnya, memimpin mediasi yang berlangsung alot selama berjam-jam.
Akar persoalan terletak pada kompensasi yang dijanjikan kepada nelayan terdampak. Sejak dua tahun lalu, skema kompensasi tak kunjung direalisasikan. Nilai awal yang sempat disepakati berkisar Rp3 sampai Rp5 juta per nelayan, kini dianggap tak lagi relevan.
Dalam forum mediasi, nelayan secara tegas mengerek tuntutan menjadi Rp10 juta per orang. “Data nelayan yang disepakati berjumlah 154 orang, terdiri dari 114 nelayan tangkap dan sisanya nelayan pesisir,” ungkap Sekda.
Namun, persoalan tak sesederhana angka. Pemerintah daerah mengakui adanya kebuntuan teknis dalam menentukan besaran kompensasi, khususnya bagi nelayan tangkap.
“Untuk nelayan tangkap itu belum ada formulanya. Jangan sampai dianggap markup. Ini yang harus dikaji secara teknis sebelum diputuskan,” tegas Sekda.
Pernyataan ini sekaligus membuka fakta krusial bahwa proyek sebesar Masela ternyata belum memiliki skema baku untuk menghitung dampak ekonomi terhadap nelayan lokal, sebuah celah yang kini memicu konflik terbuka.
Sekda menjelaskan, hasil mediasi menghasilkan kesepakatan sementara, yakni usulan kompensasi Rp10 juta akan disampaikan kepada pihak INPEX Ltd untuk dipertimbangkan.
Perusahaan kemudian diberi tenggat waktu hingga Kamis pekan ini untuk memberikan jawaban. Jika tidak ada kepastian, bukan tidak mungkin gelombang protes akan kembali membesar.
Usai mediasi, sweri akhirnya dibuka melalui prosesi adat singkat. Namun, pencabutan itu bukan tanda konflik berakhir, melainkan jeda dalam ketegangan yang sewaktu-waktu bisa kembali meledak.
Di balik megahnya proyek LNG Abadi, suara nelayan kecil dari Lermatang kini menggema keras bahwa janji harus ditepati, atau perlawanan akan terus berlanjut.
(AM).
