Wakil Ketua II PC PMII PASBAR Desak PUPR Bertanggung Jawab dan Pemerintah Segera Bertindak

PASAMAN BARAT, CNN INDONESIA.ID – Persoalan banjir dan buruknya infrastruktur drainase di Pasaman Barat kembali menjadi sorotan. Peristiwa serupa disebut telah terjadi sebanyak empat kali. Namun, kejadian terakhir menjadi duka mendalam bagi masyarakat karena telah merenggut nyawa seseorang.

Menyikapi peristiwa tersebut, Wakil Ketua II Pengurus Cabang PMII Pasaman Barat Bidang Eksternal dan Advokasi, Ikhsan Candra Suhada, menyampaikan keprihatinan sekaligus mendesak Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem drainase dan infrastruktur terkait.

Menurutnya, kejadian yang terus berulang seharusnya menjadi peringatan serius bagi pemerintah. Empat kali insiden bukanlah persoalan yang bisa dianggap biasa, terlebih kejadian terakhir telah merenggut nyawa masyarakat.

“Sudah empat kali kejadian serupa terjadi. Apakah pemerintah masih menunggu sampai semakin banyak masyarakat menjadi korban? Jangan sampai keselamatan rakyat baru menjadi perhatian setelah nyawa melayang. Ini bukan sekadar persoalan genangan air, tetapi menyangkut keselamatan dan hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan,” tegas Ikhsan.

KADIS PUPR BERIKAN KONFIRMASI: LOKASI KECELAKAAN AKAN DIPAGAR KEMBALI

Di tengah desakan tersebut, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pasaman Barat telah memberikan konfirmasi terkait penanganan lokasi kecelakaan. Dalam pesan tertulis kepada pihak yang meminta klarifikasi, Kadis PUPR menyampaikan bahwa titik kecelakaan di drainase pembuangan telah ditinjau oleh anggota Dinas PUPR dan dirinya juga telah berkoordinasi dengan Balai Jalan Nasional.

“Untuk titik kecelakaan di drainase pembuangan itu tadi sudah ditinjau oleh anggota Dinas PUPR dan saya juga sudah koordinasi dengan Balai Jalan Nasional, dengan kesimpulan lokasi kecelakaan itu akan dipagar lagi agar tidak menimbulkan kecelakaan kembali. Besok insyaallah mulai dikerjakan,” demikian konfirmasi Kepala Dinas PUPR Pasaman Barat.

Kepala Dinas PUPR juga menjelaskan bahwa persoalan banjir pada infrastruktur drainase jalan nasional telah disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Balai Jalan Nasional.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat bersama Bupati dan Dinas PUPR terus menyampaikan persoalan tersebut agar pembangunan drainase di sepanjang jalan nasional dapat segera direalisasikan.

“Kami dari Dinas PUPR akan selalu meminta kepada pemerintah pusat melalui Balai Jalan Nasional agar pembangunan drainase dapat direalisasikan segera untuk mengatasi banjir di jalan nasional dan bersama-sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat,” lanjutnya.

Konfirmasi tersebut menjadi bagian penting dari persoalan ini. Pagar pengaman di lokasi kecelakaan merupakan langkah awal untuk mencegah kejadian serupa. Namun, PMII menilai bahwa penanganan tidak boleh berhenti pada pemasangan pagar semata. Evaluasi teknis terhadap kondisi drainase, penyebab banjir, serta sistem keselamatan di sekitar lokasi tetap harus dilakukan.

PMII MINTA PUPR TIDAK LEPAS TANGAN

Ikhsan secara khusus meminta Dinas PUPR Kabupaten Pasaman Barat agar tidak lepas tangan terhadap persoalan drainase yang terus menjadi sorotan masyarakat.

Baca Juga:  Hadapi Arus Mudik, UPP Kelas II Saumlaki Siap Layani Kendati Bukan Tujuan Utama Mudik Lebaran

Ia mendesak Dinas PUPR memberikan penjelasan secara terbuka mengenai perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, serta pengawasan sistem drainase yang menjadi kewenangannya.

“Kami mengapresiasi adanya respons dan rencana penanganan dari Kepala Dinas PUPR. Namun, masyarakat tidak hanya membutuhkan pagar pengaman setelah kecelakaan terjadi. Yang dibutuhkan adalah evaluasi menyeluruh agar persoalan yang sama tidak terus berulang. Jangan sampai setiap ada korban baru pemerintah bergerak,” tegasnya.

Ia juga meminta pemerintah daerah melakukan pemeriksaan teknis terhadap drainase di lokasi kejadian serta membuka hasil evaluasinya kepada masyarakat.

“Jangan hanya berbicara tentang anggaran dan program pembangunan. Sekarang masyarakat membutuhkan bukti, tanggung jawab, dan tindakan nyata. Kami tidak ingin tragedi ini berlalu begitu saja tanpa evaluasi dan pertanggungjawaban. Nyawa masyarakat bukan sesuatu yang bisa dianggap sebagai angka dalam laporan,” tambahnya.

UNGKAPKAN DUKA CITA KEPADA KELUARGA KORBAN

Di tengah tuntutan tersebut, Ikhsan juga menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban yang ditinggalkan.

“Atas nama pribadi dan keluarga besar PMII Pasaman Barat, saya menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya korban dalam peristiwa ini. Tidak ada kata yang mampu menggantikan kehilangan keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, serta keikhlasan.”

“Kepergian korban harus menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keselamatan masyarakat tidak boleh dianggap sepele. Jangan sampai tragedi seperti ini kembali terulang dan memakan korban berikutnya.”

PMII PASAMAN BARAT MENUNTUT:

1. Meminta Dinas PUPR Pasaman Barat memberikan klarifikasi dan pertanggungjawaban secara terbuka kepada masyarakat.
2. Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap sistem drainase, mulai dari perencanaan, pembangunan, hingga pemeliharaan.
3. Meminta pemeriksaan teknis terhadap infrastruktur di lokasi kejadian.
4. Mendesak pemerintah daerah dan Balai Jalan Nasional mempercepat penanganan persoalan drainase jalan nasional sesuai kewenangan masing-masing.
5. Meminta realisasi pemasangan pagar pengaman sebagaimana telah dikonfirmasi Kepala Dinas PUPR.
6. Meminta jaminan keselamatan masyarakat serta langkah konkret untuk mencegah banjir dan kecelakaan berulang.

Ikhsan menegaskan bahwa pemerintah tidak cukup hanya hadir ketika bencana terjadi, tetapi harus mampu menghadirkan solusi konkret melalui kebijakan, pengawasan, koordinasi, dan pembangunan infrastruktur yang benar-benar memperhatikan keselamatan masyarakat.

“JANGAN TUNGGU KORBAN BERIKUTNYA UNTUK BERGERAK!uu SUDAH EMPAT KALI KEJADIAN, DAN KINI NYAWA MENJADI TARUHANNYA. RESPONS SUDAH DISAMPAIKAN, RENCANA SUDAH DIUMUMKAN, SEKARANG MASYARAKAT MENUNGGU REALISASI!”

PMII Pasaman Barat menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pemerintah dan menyuarakan kepentingan masyarakat. Sebab, pembangunan sejatinya bukan hanya tentang proyek dan anggaran, melainkan tentang keselamatan, kesejahteraan, dan keberpihakan kepada rakyat.

PMII HADIR UNTUK RAKYAT, MENGAWAL KEBIJAKAN YANG PRO RAKYAT!

(Abdul Basit)

Related Post

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments