Aceh Timur, CNN Indonesia.id-
Koordinator Wilayah (Korwil) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Aceh Timur memberikan klarifikasi terkait mekanisme distribusi, standar gizi, dan rincian anggaran pelaksanaan MBG selama bulan Ramadhan.
Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul perhatian publik terhadap pola pembagian paket menu kering yang disalurkan setiap tiga hari sekali di sejumlah wilayah, termasuk Desa Mantang Pineung, Kecamatan Darul Aman.
Korwil MBG Aceh Timur menegaskan bahwa anggaran bahan makanan mengacu pada juknis Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 401.1, yakni Rp8.000 per porsi kecil dan Rp10.000 per porsi besar.
Porsi kecil diperuntukkan bagi balita hingga siswa SD kelas 3, sementara porsi besar diberikan kepada siswa SD kelas 4 sampai SMA, serta ibu hamil dan menyusui. Selain itu, terdapat biaya operasional Rp3.000 per porsi dan insentif fasilitas SPPG sebesar Rp2.000 per porsi.
Menurut Korwil, komposisi menu telah memenuhi unsur karbohidrat, protein hewani dan nabati, lemak sehat, serat, serta kalsium dari susu UHT tanpa tambahan perasa. Ia juga menyatakan bahwa nilai gizi telah dihitung oleh tenaga ahli sesuai anggaran yang ditetapkan.
Namun demikian, dokumentasi paket MBG yang sebelumnya diterima redaksi dari Desa Mantang Pineung menunjukkan komposisi berbeda dengan foto contoh distribusi yang disampaikan dalam klarifikasi Korwil.
Perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keseragaman pelaksanaan standar di lapangan.
Redaksi akan melakukan konfirmasi lanjutan kepada pihak SPPG atau dapur penyedia MBG di Desa Mantang Pineung guna memperoleh penjelasan teknis terkait komposisi menu yang dibagikan serta mekanisme distribusinya selama Ramadhan.
Sebelumnya, sejumlah orang tua siswa melalui Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Badan Advokasi Indonesia (BAI) Aceh Timur meminta adanya penjelasan rinci terkait standar kecukupan gizi serta nilai anggaran per penerima manfaat.
Program MBG merupakan bagian dari kebijakan peningkatan asupan gizi berbasis anggaran publik. Transparansi standar teknis dan konsistensi pelaksanaan di lapangan dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan program berjalan sesuai tujuan yang ditetapkan.
Rasyidin
