BUKITTINGGI, CNN INDONESIA.ID – Rencana pengalihan layanan atau penutupan Puskesmas Gulai Bancah di Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, mendapat penolakan dari masyarakat setempat.
Warga menilai keberadaan Puskesmas Gulai Bancah sangat penting karena selama hampir dua dekade telah menjadi salah satu fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang melayani kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.
Puskesmas yang beralamat di Jalan Kusuma Bhakti No. 27 itu diketahui telah beroperasi sejak tahun 2005. Keberadaannya menjadi salah satu dari sejumlah Puskesmas yang menjadi tumpuan masyarakat Kota Bukittinggi, termasuk dalam pelayanan sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) bagi peserta BPJS Kesehatan.
Penolakan masyarakat muncul menyusul informasi mengenai rencana pengalihan pelayanan Puskesmas Gulai Bancah ke fasilitas kesehatan lain. Salah satu persoalan yang disebut berkaitan dengan status aset berupa tanah yang selama ini menjadi lokasi berdirinya bangunan Puskesmas.
Masyarakat meminta agar persoalan aset antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Kementerian Agama tidak sampai berdampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.
“Kami sangat keberatan. Jangan karena persoalan aset antara instansi, masyarakat yang menjadi korban. Puskesmas ini bukan bangunan kosong, tetapi merupakan kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Drs. H. Maswardi, M.Pd, mewakili Masyarakat Peduli Kesehatan Gulai Bancah.
Menurut masyarakat, Puskesmas Gulai Bancah selama ini telah memberikan berbagai pelayanan kesehatan kepada warga, mulai dari pelayanan bagi ibu hamil, balita, lansia, hingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dasar.
Keberadaan Puskesmas tersebut juga dinilai memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dengan akses yang relatif dekat dari tempat tinggal mereka.
Warga khawatir apabila pelayanan Puskesmas Gulai Bancah dihentikan, masyarakat harus mendatangi Puskesmas lain yang lokasinya lebih jauh. Kondisi tersebut dinilai dapat menyulitkan, terutama bagi kelompok masyarakat lanjut usia, ibu hamil, anak-anak, serta warga yang memiliki keterbatasan ekonomi dan akses transportasi.
Masyarakat menegaskan bahwa persoalan kepemilikan atau status aset seharusnya dapat diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi antarlembaga tanpa mengorbankan kepentingan pelayanan publik.
“Puskesmas ini sudah hampir 20 tahun melayani masyarakat. Jangan sampai persoalan aset kemudian mengganggu pelayanan kesehatan yang selama ini sangat dibutuhkan warga,” tegasnya.
Minta Pemko dan Kemenag Cari Solusi
Masyarakat Peduli Kesehatan Gulai Bancah meminta Pemerintah Kota Bukittinggi bersama Kementerian Agama Kota Bukittinggi duduk bersama untuk mencari solusi terbaik terkait persoalan aset tersebut.
Masyarakat berharap penyelesaian administrasi maupun status aset tidak dilakukan dengan mengorbankan keberlangsungan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat.
Selain itu, masyarakat juga meminta perhatian DPRD Kota Bukittinggi, khususnya komisi yang membidangi urusan terkait, untuk ikut mengawal persoalan tersebut dan membantu mencarikan solusi yang berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.
Warga juga meminta agar Puskesmas Gulai Bancah tetap beroperasi dan memberikan pelayanan secara normal selama proses penyelesaian persoalan aset masih berlangsung.
Menurut masyarakat, pelayanan kesehatan tidak seharusnya dihentikan sebelum tersedia solusi yang jelas, termasuk memastikan masyarakat tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan yang mudah dan terjangkau.
Jangan Sampai Masyarakat Menjadi Korban
Masyarakat berharap persoalan antara instansi pemerintah dapat diselesaikan melalui musyawarah sehingga tidak menimbulkan dampak terhadap masyarakat sebagai penerima pelayanan.
“Jalan di aliah urang lalu, cupak di aliah urang panggaleh. Harta bersama jangan digadai untuk kepentingan sepihak. Puskesmas adalah milik rakyat Gulai Bancah,” demikian pernyataan Masyarakat Peduli Kesehatan Gulai Bancah yang disampaikan Drs. H. Maswardi, M.Pd.
Masyarakat menegaskan, keberadaan Puskesmas Gulai Bancah bukan sekadar persoalan bangunan dan aset, melainkan menyangkut keberlangsungan pelayanan kesehatan dasar yang dibutuhkan masyarakat setiap hari.
Karena itu, warga berharap Pemerintah Kota Bukittinggi, Kementerian Agama, DPRD, serta pihak terkait dapat segera melakukan pembahasan bersama untuk menemukan jalan keluar yang tidak merugikan masyarakat.
Warga juga berharap pelayanan kesehatan di Gulai Bancah tetap berjalan sebagaimana mestinya sampai ada kepastian dan solusi yang dapat diterima semua pihak.
(Ms)