Dompu, NTB, CNN Indonesia.id – Lagi-lagi masyarakat Dompu menyoroti sejumlah pembangunan drainase jalan Nasional lintas Dompu Lakey yang kondisinya saat ini sudah banyak rusak berantakan dan tidak berfungsi sebagai mana mestinya, tunai protes dan keresahan dari masyarakat setempat.
Drainase jalan nasional sebagaimana yang dimaksud tepatnya di jalan lintas raba laju Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, sepanjang lebih kurang 1000 M. Akibat kerusakan drainase ini menyebabkan tergenang air di sepanjang pemukiman warga setempat dan aspal jalan terkupas serta berlubang.
Kondisi drainase jalan nasional di sepanjang jalan raba laju ini sudah puluhan tahun tidak pernah di perhatikan oleh Kantor Pejabat Pembuat Komitmen 08 Kabupaten Dompu, Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat, Dirjen Bina Marga, Balai Pelaksana Pekerjaan jalan Nasional X Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB),” papar Sukirman perwakilan tokoh Masyarakat Raba Laju Kelurahan Bada Kabupaten Dompu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Warga kami di sekitar ini sangat resah melihat kondisi Drainase jalan Nasional yang sudah berantakan seperti ini, sembari menunjukan kondisi ril di lokasi tersebut,” ucapnya dengan nada heran.
Terkait hal itu ia minta pemerintah pusat melalui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dirjen Bina Marga Balai Pelaksana Pekerjaan Jalan Nasional Wilayah X NTB untuk segera turun melihat langsung ke lapangan, agar jangan melihat keadaan ini di atas meja saja, pintanya.
Selain itu kami minta kepada Menteri PUPR melalui Dirjen Bina Marga agar tidak menutup mata dengan keadaan drainase dan aspal jalan nasional yang sudah rusak parah di wilayah Kabupaten Dompu. Pasalnya wilayah Kabupaten Dompu Propinsi NTB merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia agar di perhatikan dengan porsi yang sama dengan Daerah-Daerah lain di seluruh Indonesia.
“Daerah kami ini jangan di pandang sebelah mata, dimana kerusakan drainase dan jalan nasional di Kabupaten Dompu sudah cukup lama,” desaknya Kepada Menteri PUPR Pusat.
Terhadap persoalan ini sudah cukup lama kami laporkan ke Kantor PPK 8 Kabupaten Dompu namun tak kunjung di perhatikan, sehingga pada kesempatan tersebut kami menyampaikan kepada awak media ini supaya bisa di dengar dan di ketahui oleh Pemerintah Pusat melalui Menteri PUPR Republik Indonesia Basuki Hadimuljono, pungkasnya, jurnalis, Rdw/ddo.
