Kerusakan Drainase dan Jalan Nasional Lintas Dompu-Lakey, Tunai Protes Masyarakat Dompu

- Redaksi

Jumat, 13 September 2024 - 11:28

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dompu, NTB, CNN Indonesia.id – Lagi-lagi masyarakat Dompu menyoroti sejumlah pembangunan drainase jalan Nasional lintas Dompu Lakey yang kondisinya saat ini sudah banyak rusak berantakan dan tidak berfungsi sebagai mana mestinya, tunai protes dan keresahan dari masyarakat setempat.

Drainase jalan nasional sebagaimana yang dimaksud tepatnya di jalan lintas raba laju Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, sepanjang lebih kurang 1000 M. Akibat kerusakan drainase ini menyebabkan tergenang air di sepanjang pemukiman warga setempat dan aspal jalan terkupas serta berlubang.

Kondisi drainase jalan nasional di sepanjang jalan raba laju ini sudah puluhan tahun tidak pernah di perhatikan oleh Kantor Pejabat Pembuat Komitmen 08 Kabupaten Dompu, Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat, Dirjen Bina Marga, Balai Pelaksana Pekerjaan jalan Nasional X Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB),” papar Sukirman perwakilan tokoh Masyarakat Raba Laju Kelurahan Bada Kabupaten Dompu.

“Warga kami di sekitar ini sangat resah melihat kondisi Drainase jalan Nasional yang sudah berantakan seperti ini, sembari menunjukan kondisi ril di lokasi tersebut,” ucapnya dengan nada heran.

Terkait hal itu ia minta pemerintah pusat melalui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dirjen Bina Marga Balai Pelaksana Pekerjaan Jalan Nasional Wilayah X NTB untuk segera turun melihat langsung ke lapangan, agar jangan melihat keadaan ini di atas meja saja, pintanya.

Baca Juga:  Borong RAT, Kadis Koperasi Nilai Kinerja Pengurus KUD Hemat Tidak Terlalu Buruk

Selain itu kami minta kepada Menteri PUPR melalui Dirjen Bina Marga agar tidak menutup mata dengan keadaan drainase dan aspal jalan nasional yang sudah rusak parah di wilayah Kabupaten Dompu. Pasalnya wilayah Kabupaten Dompu Propinsi NTB merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia agar di perhatikan dengan porsi yang sama dengan Daerah-Daerah lain di seluruh Indonesia.

“Daerah kami ini jangan di pandang sebelah mata, dimana kerusakan drainase dan jalan nasional di Kabupaten Dompu sudah cukup lama,” desaknya Kepada Menteri PUPR Pusat.

Terhadap persoalan ini sudah cukup lama kami laporkan ke Kantor PPK 8 Kabupaten Dompu namun tak kunjung di perhatikan, sehingga pada kesempatan tersebut kami menyampaikan kepada awak media ini supaya bisa di dengar dan di ketahui oleh Pemerintah Pusat melalui Menteri PUPR Republik Indonesia Basuki Hadimuljono, pungkasnya, jurnalis, Rdw/ddo.

Berita Terkait

Bupati Tapanuli Utara Tekankan Inovasi Pembiayaan dan Stimulus Pariwisata dalam Pertemuan PPID APKASI
Pemkab Tapanuli Utara Ajak Lulusan IAKN Bersinergi Bangun Daerah
Drainase di Anduriang Dikerjakan Tanpa Plang Proyek — Kantor Wali Nagari “Ndak Tau”, Ketua PPL Kayu Tanam Ditagih: “Ini Proyek Siapa?”
Status HGU PTPN IV Kebun Timur Dipersoalkan, Kinerja Pemerintah dan DPRD Disorot
PT PN IV Kebun Timur Diduga Kuasai Lahan Warga Transmigrasi, Khaidir Nasution, SH., A.Ptnh, Pemerintah Harus Tegas
Tangkis Isu Miring Soal UP3, Luturmas Buka Fakta Putusan Pengadilan
Blokade Sawit di Desa Teupin Raya Julok Ditahan Sementara, Mediasi Disepakati Hingga 21 April
Wakil Bupati Tapanuli Utara Fasilitasi Dialog dengan Massa unjukrasa terkait pencairan dana supplier MBG
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 17 April 2026 - 14:36

Bupati Tapanuli Utara Tekankan Inovasi Pembiayaan dan Stimulus Pariwisata dalam Pertemuan PPID APKASI

Jumat, 17 April 2026 - 14:14

Pemkab Tapanuli Utara Ajak Lulusan IAKN Bersinergi Bangun Daerah

Jumat, 17 April 2026 - 08:20

Drainase di Anduriang Dikerjakan Tanpa Plang Proyek — Kantor Wali Nagari “Ndak Tau”, Ketua PPL Kayu Tanam Ditagih: “Ini Proyek Siapa?”

Jumat, 17 April 2026 - 01:03

Status HGU PTPN IV Kebun Timur Dipersoalkan, Kinerja Pemerintah dan DPRD Disorot

Kamis, 16 April 2026 - 12:41

PT PN IV Kebun Timur Diduga Kuasai Lahan Warga Transmigrasi, Khaidir Nasution, SH., A.Ptnh, Pemerintah Harus Tegas

Rabu, 15 April 2026 - 14:09

Blokade Sawit di Desa Teupin Raya Julok Ditahan Sementara, Mediasi Disepakati Hingga 21 April

Rabu, 15 April 2026 - 13:41

Wakil Bupati Tapanuli Utara Fasilitasi Dialog dengan Massa unjukrasa terkait pencairan dana supplier MBG

Rabu, 15 April 2026 - 03:46

Sinergi Pemerintah Daerah dan Pusat Optimalkan SPAM IKK

Berita Terbaru