Selesaikan Ujian Terbuka Program Doktoral, Menteri AHY Hasilkan Tujuh Rekomendasi Kebijakan untuk Wujudkan Indonesia Emas

- Redaksi

Rabu, 9 Oktober 2024 - 23:08

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Surabaya,CNN Indonesia.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menampilkan disertasi berjudul “Transformational Leadership and Human Resources Orchestration towards Indonesia Emas 2045” dalam Ujian Doktor Terbuka yang berlangsung di Universitas Airlangga, Senin (07/10/2024). Dari disertasi yang ia kembangkan, disebutkan ada sedikitnya tujuh rekomendasi kebijakan yang perlu dihasilkan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Tujuh rekomendasi kebijakan itu, dirumuskan dari hasil permasalahan yang ia temukan di lapangan dan kemudian disimpulkan ke dalam lima poin. “Pertama faktor kunci transformasi ekonomi terletak pada kepemimpinan yang efektif, kapasitas SDM, serta tata kelola yang kuat yang mendukung inovasi dan daya saing tinggi. Kedua, terdapat ketidaksesuaian antara prodi yang berkembang di dunia pendidikan nasional dengan kebutuhan sektor industri di mana bidang studi non-STEM lebih dominan,” kata Menteri AHY.

Permasalahan ketiga yang ia temukan adalah terdapat ketidakselarasan antara output yang diproduksi oleh dunia pendidikan dengan prioritas penelitian nasional yang menunjang transformasi ekonomi, khususnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing global. Keempat, untuk keluar dari jebakan middle income trap, menurut Menteri AHY Indonesia perlu mengorkestrasi sektor prioritas ekonomi strategis baik dari industri primer, sekunder, maupun tersier.

“Tentu dengan penguatan utama pada sub dimensi Research and Development (RnD) khususnya melalui peningkatan produktivitas smart home appliances. Dan kelima dibutuhkan kepemimpinan transformasional di semua lini untuk mengorkestrasi SDM melalui sektor pendidikan industri berbasis pada keunggulan dan potensi sumber daya lokal masyarakat kita,” lanjut Menteri AHY.

Baca Juga:  Pj. Bupati Langkat Faisal Hasrimy Hadiri Paripurna Pengesahan Perda

Adapun ketujuh rekomendasi kebijakan untuk mengatasi hal tersebut antara lain dengan memastikan agar prodi perguruan tinggi di Indonesia selaras dengan kebutuhan industri. Kemudian, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan tinggi hingga 60%; meningkatkan proporsi lulusan berbasis STEM yang fokus pada RnD hingga 40%; dan terakhir dengan meningkatkan belanja RnD dari 0,28% hingga 2% dari GDP.

“Kita juga perlu melakukan evaluasi program beasiswa yang bersumber dari APBN agar selaras dengan industri strategis dan dapat memenuhi kebutuhan SDM menopang transformasi ekonomi. Selain itu, perlu menetapkan sektor prioritas strategis yang harus dikembangkan serta menciptakan kawasan percontohan untuk membangkitkan kekuatan ekonomi baru di sejumlah daerah, serta menyiapkan pemimpin yang transformasional yang visioner dan efektif dalam mengorkestrasi SDM yang bisa mengisi sektor prioritas strategis utama,” pungkas Menteri AHY.

Untuk diketahui, Menteri AHY dinyatakan lulus dalam masa studi 3,1 tahun dengan predikat Cumlaude alias Dengan Pujian. Ia juga menjadi Doktor ke-88 dari Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia. Rektor Universitas Airlangga, Prof. Dr. Moh. Nasih, SE, MT, Ak. pun menyatakan Menteri AHY sebagai Doktor lulusan Universitas Airlangga yang excellence with morality.

(LS/PHAL)Humas Kantor BPN Kabupaten Jepara

 

Berita Terkait

Penghujung Ramadan 1447 H: Pemudik Diminta Waspada Melintasi Jalinsum Jembatan Merah – Simpang Gambir
Dituding Salah Gunakan Keuangan, Dirut PDAM Paparkan Kondisi Keuangan Perusahaan
Bupati Tapanuli Utara Pimpin Apel Gabungan, Tekankan Integritas dan Kesiapsiagaan Menghadapi Libur Panjang
Emak-emak di Takengon Lempari Kantor Leasing, JWI Aceh Timur Desak Teguran Pemerintah
Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Tuha Peut dalam Dokumen Dana Desa di Banda Alam Dipersoalkan
Jalan Elak dan Gedung Kantor Bupati Aceh Timur Dilaporkan ke Kejari
Jangan Coba-coba Menekan Pers: Wartawan Bukan Boneka Kekuasaan
Tokoh Mandailing Desak DPRD Madina Jangan Lagi Abaikan Perda Tanah Ulayat: “Ini Hak Adat, Bukan Sekadar Wacana”
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 Maret 2026 - 09:27

Penghujung Ramadan 1447 H: Pemudik Diminta Waspada Melintasi Jalinsum Jembatan Merah – Simpang Gambir

Senin, 16 Maret 2026 - 09:23

Dituding Salah Gunakan Keuangan, Dirut PDAM Paparkan Kondisi Keuangan Perusahaan

Senin, 16 Maret 2026 - 03:49

Bupati Tapanuli Utara Pimpin Apel Gabungan, Tekankan Integritas dan Kesiapsiagaan Menghadapi Libur Panjang

Senin, 16 Maret 2026 - 02:46

Emak-emak di Takengon Lempari Kantor Leasing, JWI Aceh Timur Desak Teguran Pemerintah

Minggu, 15 Maret 2026 - 12:48

Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Tuha Peut dalam Dokumen Dana Desa di Banda Alam Dipersoalkan

Minggu, 15 Maret 2026 - 04:54

Jangan Coba-coba Menekan Pers: Wartawan Bukan Boneka Kekuasaan

Minggu, 15 Maret 2026 - 04:52

Tokoh Mandailing Desak DPRD Madina Jangan Lagi Abaikan Perda Tanah Ulayat: “Ini Hak Adat, Bukan Sekadar Wacana”

Sabtu, 14 Maret 2026 - 15:51

DPRD Madina Diuji: Berani Bela Tanah Ulayat atau Diam di Balik Meja Kekuasaan

Berita Terbaru