Tanimbar, Maluku, CNN Indonesia.id –
Di tengah tantangan ekonomi global yang makin tak menentu, pemerintah Indonesia memilih jalan pulang: membangun dari desa. Salah satu langkah ambisius yang sedang digagas adalah Program Koperasi Merah Putih, yang rencananya akan hadir di setiap desa dan kelurahan di tanah air. Targetnya 80.000 koperasi desa aktif hingga akhir 2025.
Sebagai ide, ini sungguh menggugah. Bayangkan jika di tiap pelosok negeri berdiri koperasi yang dikelola oleh warga sendiri, tempat petani menjual hasil panennya dengan harga adil, nelayan mendapat modal tanpa bunga mencekik, dan pemuda desa belajar mengelola usaha secara kolektif. Ini bukan sekadar program, tapi cita-cita besar dalam mengembalikan kedaulatan ekonomi ke tangan rakyat. Tapi pertanyaan penting muncul: siapakah yang akan menjaga akuntabilitasnya?
Dari Harapan ke Kenyataan: Apa yang Ditawarkan Koperasi Merah Putih?
Koperasi Merah Putih menawarkan sesuatu yang sudah lama dirindukan warga desa, kesempatan mengelola ekonomi secara mandiri dan adil.
Tidak lagi tergantung pada tengkulak, rentenir, atau distributor kota yang memotong untung. Sebaliknya, koperasi membuka ruang usaha bersama, di mana untung dibagi dan keputusan diambil secara musyawarah.
Provinsi Maluku sampai akhir mei, sebanyak 785 desa dan kelurahan baru melakukan musyawarah desa untuk membentuk koperasi merah putih ini. Tantangan tersendiri muncul karena banyak kepala desa yang masih bingung untuk memulai pembentukan dan belum memahami prosedurnya.
Koordinasi antar pihak terkait belum menyatu, sehingga pemahaman masih parsial. Pemerintah daerah harus hadir, menggerakkan desa-desa dengan pendampingan, pelatihan, dan semangat gotong royong.Koperasi Merah Putih dan Harapan Baru dari Desa: Menjaga Akuntabilitas di Tanah Sendiri
Di tengah tantangan ekonomi global yang makin tak menentu, pemerintah Indonesia memilih jalan pulang: membangun dari desa. Salah satu langkah ambisius yang sedang digagas adalah Program Koperasi Merah Putih, yang rencananya akan hadir di setiap desa dan kelurahan di tanah air. Targetnya 80.000 koperasi desa aktif hingga akhir 2025.
Sebagai ide, ini sungguh menggugah. Bayangkan jika di tiap pelosok negeri berdiri koperasi yang dikelola oleh warga sendiri, tempat petani menjual hasil panennya dengan harga adil, nelayan mendapat modal tanpa bunga mencekik, dan pemuda desa belajar mengelola usaha secara kolektif. Ini bukan sekadar program, tapi cita-cita besar dalam mengembalikan kedaulatan ekonomi ke tangan rakyat. Tapi pertanyaan penting muncul: siapakah yang akan menjaga akuntabilitasnya?
Dari Harapan ke Kenyataan: Apa yang Ditawarkan Koperasi Merah Putih?
Koperasi Merah Putih menawarkan sesuatu yang sudah lama dirindukan warga desa, kesempatan mengelola ekonomi secara mandiri dan adil. Tidak lagi tergantung pada tengkulak, rentenir, atau distributor kota yang memotong untung.
Sebaliknya, koperasi membuka ruang usaha bersama, di mana untung dibagi dan keputusan diambil secara musyawarah. Kabupaten Kepulauan Tanimbar sampai akhir mei, sebanyak 82 desa dan kelurahan baru melakukan musyawarah desa untuk membentuk koperasi merah putih ini.
Tantangan tersendiri muncul karena banyak kepala desa yang masih bingung untuk memulai pembentukan dan belum memahami prosedurnya. Koordinasi antar pihak terkait belum menyatu, sehingga pemahaman masih parsial. Pemerintah daerah harus hadir, menggerakkan desa-desa dengan pendampingan, pelatihan, dan semangat gotong royong.
(AM).
