Agam, CNN Indonesia.id – Direktur PT. Promix, Ibu Popon, menyatakan kekecewaannya atas kabar bahwa satu unit mobil hibah yang diberikan kepada masyarakat salah satu nagari di Kecamatan Palupuh, akan diperjualbelikan oleh oknum perangkat Nagari. Mobil tersebut awalnya diberikan sebagai bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan untuk menunjang kegiatan sosial dan operasional masyarakat nagari.
Saat di hubungi Direktur PT. Promix pada Kamis (3/7), Popon mengungkapkan bahwa mobil jenis minibus itu diberikan secara cuma-cuma kepada pihak nagari dengan surat hibah resmi yang menyatakan bahwa kendaraan tersebut tidak boleh dipindah tangankan atau dijual dalam bentuk apa pun. “Kami sangat menyayangkan tindakan ini. Tujuan utama kami adalah membantu, bukan untuk disalahgunakan,” ujarnya
Menurut informasi yang diterima pihak perusahaan, mobil tersebut akan dijual oleh salah satu perangkat nagari melalui market place Facebook tanpa melalui musyawarah dengan PT Promix atau persetujuan dari lembaga nagari.
Salah satu perangkat Nagari yang dikonfirmasi secara terpisah menyatakan bahwa pihaknya memang akan menjual mobil tersebut namun setelah terjual akan di ganti dengan mobil pickup L 300 ,” ungkapnya.
PT. Promix sendiri menghimbau kepada pemerintahan nagari untuk meminta klarifikasi atas insiden tersebut. Hal ini dilakukan demi menjaga integritas program CSR dan mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.
Beberapa tokoh masyarakat menyatakan bahwa mobil hibah tersebut “Sangat disayangkan, bantuan yang seharusnya untuk kita semua malah dijadikan alat mencari keuntungan pribadi,” kata salah satu tokoh masyarakat.
Kasus ini menjadi sorotan berbagai pihak dan menimbulkan pertanyaan serius tentang tata kelola bantuan dan aset hibah di tingkat nagari. Banyak yang berharap agar kejadian ini bisa menjadi pelajaran penting untuk memperkuat sistem pengawasan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di tingkat pemerintahan lokal.
Sebagai penutup, Direktur PT. Promix menegaskan bahwa pihaknya akan tetap mendukung masyarakat, namun akan lebih selektif dan ketat dalam menyalurkan bantuan di masa mendatang. “Kami percaya bahwa niat baik harus diikuti dengan pengelolaan yang bertanggung jawab. Kami tidak ingin kepercayaan yang kami berikan disalahgunakan,” pungkas Popon
(*)
