Tanimbar, Maluku, CNN Indonesia.id-
Perjuangan panjang 592 anak Tanimbar yang tidak terakomodir dalam PPPK Paruh Waktu untuk mendapatkan Nomor Induk Pegawai berakhir pilu dan menyayat hati.
Keputusan melakukan aksi demonstrasi menuntut keadilan, Rabu (1/10/2025) bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, justru sama sekali tidak membuahkan hasil positif apapun.
Dengan alasan ketidakmampuan keuangan daerah sebagai alasan paling mendasar, nasib 592 PPPK Paruh waktu yang belum diakomodir masih belum ada kepastian.
Dari sekian insiden yang terjadi saat demo, ada hal menarik yang muncul bak sinetron yang dipertontonkan oleh dua anggota DPRD Kepulauan Tanimbar.
Erens Feninlampir – anggota DPRD partai Amanat Nasional (PAN) dan Ambrosius Rahanwaty – anggota DPRD partai Nasdem, di hadapan para pendemo, sampai mengeluarkan air mata dan menangis.
“Itu air mata buaya. Dong tahu barang-barang su mantah dari awal tapi alasan teriak ada uang,” ungkap BR, Korlap 592 calon PPPK Paruh Waktu Tanimbar.
Dirinya kesal karena DPRD sejak awal memberikan harapan palsu kepada dirinya dan rekan-rekannya yang sangat berharap terhadap perjuangan wakil rakyat.
” Pedoman rapat lalu, DPRD bilang anggaran daerah sanggup membiayai katong 592 orang. Sampai merekomendasikan Pemerintah Daerah untuk membuat surat supaya bisa berkoordinasi lagi dengan Menpan-RB. Hasilnya apa? Nol. Malah kemarin dong su ikut Bupati dan bilang lagi, seng ada uang,” kesalnya.
Lebih miris, kedua DPRD tersebut diam seribu bahasa ketika Bupati Jauwerissa dan Wakil Bupati Ratuanak serta sejumlah pimpinan OPD hadir di depan Kantor DPRD dan melanjutkan dialog langsung dengan para pendemo.
“Di hadapan Bupati dan Wakil Bupati, kami sampai teriak-teriak minta keluar oknum-oknum DPRD untuk ikut bersama kami berargumen. Tapi mereka tidak hadir. Hanya mondar-mandir dengan wajah ketidakpastian dan kebingungan,” katanya.
Dirinya menyayangkan sikap inkonsistensi oknum-oknum DPRD Kepulauan Tanimbar tersebut, dan harus menjadi catatan serius. Pasalnya berdampak pada warga dan masyarakat sendiri yang berjuang dalam ketidakpastian.
“Seharusnya DPRD jujur dari awal. Jangan beri kami harapan palsu. Kalau dari awal dinyatakan bahwa keuangan daerah tidak mampu membiayai kami 592, kejadian hari kemarin kan tidak perlu ada,” katanya.
Peristiwa ini menjadi catatan evaluasi bagi para Wakil Rakyat Yang Terhormat. Terhadap kepentingan rakyat, semestinya terbuka, transparan, apa adanya. “Rakyat tidak butuh retorika kosong DPRD. Apalagi sampai memberi harapan palsu,” cetusnya.
Sebagai rakyat, dirinya meminta agar DPRD melakukan pembenahan dan jangan lagi terulang peristiwa serupa.
“Jangan bohongi rakyat. Kalau mau perjuangkan aspirasi rakyat, berjuang la dengan jujur dan apa adanya. Itu yang rakyat butuhkan,” tutupnya.
Telah pupus perjuangkan 592 calon PPPK Paruh Waktu Kepulauan Tanimbar yang berjuang menuntut keadilan atas nasib mereka. Kini, tahun 2026 diganti dengan harapan tak pasti
Sementara itu sumber yang tidak mau namanya tidak disebut menuding DPRD bahwa perjuangan 592 hanya retorika belaka ibarat pepatah tua yang mengatakan hanya sebatas tangisan air mata buaya artinya perjuangan DPRD hanya merupakan retorika belaka bahkan sebagai sebuah pencitraan.
(AM).
