Lhoksukon, CNN Indonesia.id – Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 2025 yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Aceh melakukan visitasi ke Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 19 Agustus 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai kondisi riil pembangunan desa sekaligus merumuskan rekomendasi strategis guna mendukung percepatan pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi lokal.
Peserta PKN II berasal dari berbagai instansi pemerintah, baik kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, sehingga kunjungan ini membawa beragam perspektif dan pengalaman birokrasi. Visitasi dilakukan secara daring dan diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara bersama para Asisten serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah dan perwakilan BPS Aceh Utara.
Dalam diskusi yang berlangsung penuh kehangatan, terdapat informasi adanya kendala mendasar yang masih dihadapi Aceh Utara. Salah satu kendala adalah tingkat Angka kemiskinan tercatat 16,11% atau setara 104.490 jiwa, sehingga menjadikan Aceh Utara sebagai salah satu daerah yang tinggi angka kemiskinan. Keterlibatan tenaga kerja lokal pada industri besar seperti PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Arun LNG juga masih rendah, sementara program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dinilai belum sepenuhnya terintegrasi dengan prioritas pembangunan daerah.
Selain itu, keterbatasan infrastruktur, seperti jalan produksi, irigasi, serta akses desa yang kerap terisolir akibat banjir, turut menghambat produktivitas dan distribusi hasil pertanian. Dana desa yang seharusnya diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi sebagian besar masih terserap untuk pembangunan fisik semata.
Meski demikian, Aceh Utara juga memiliki modal besar dalam sektor perkebunan (sawit, pinang, kakao, karet, kelapa), perikanan, hingga wisata alam dan religi. Jika dikelola melalui pendekatan hilirisasi, digitalisasi, dan penguatan kelembagaan ekonomi desa seperti Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), sektor-sektor tersebut berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan.
Peserta PKN II LAN Aceh kemudian memberikan sejumlah rekomendasi prioritas. Pertama, pembangunan infrastruktur yang adaptif untuk mendukung aksesibilitas dan mitigasi bencana. Kedua, penguatan kelembagaan ekonomi desa seperti BUMG dan koperasi agar mampu berperan sebagai offtaker produk lokal. Ketiga, pengembangan sektor unggulan cepat tumbuh seperti perikanan tambak, industri hilir pinang, serta wisata berbasis masyarakat. Keempat, percepatan digitalisasi ekonomi desa melalui literasi digital, pemasaran online, dan perluasan jaringan internet. Kelima, diversifikasi sumber daya alam secara berkelanjutan, termasuk pemanfaatan hutan non-kayu dan pengelolaan migas berbasis regulasi yang berpihak pada masyarakat.
Selain itu, rekomendasi juga menekankan pentingnya sinergi lintas OPD dalam melaksanakan program pemberdayaan, kemitraan pentahelix yang melibatkan pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dayah, media, serta komunitas digital, serta penguatan kapasitas SDM lokal melalui program vokasi dan pendampingan UMKM.
Melalui kegiatan visitasi, peserta berharap Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dapat memanfaatkan rekomendasi tersebut sebagai masukan konstruktif dalam penyusunan kebijakan. Dengan kepemimpinan yang visioner, tata kelola yang transparan, dan kolaborasi multipihak, Aceh Utara diyakini mampu mempercepat transformasi ekonomi sekaligus menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan.
(Hms)
