Aceh Timur, CNN Indonesia.id-
Dugaan ketidaksesuaian harga dalam pengadaan sapi bantuan untuk masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Aceh Timur mencuat ke publik.
Aktivis Hak Asasi Manusia sekaligus Tim Investigasi Badan Advokasi Indonesia (BAI), Razali alias Nyakli Maop, mendesak Presiden Prabowo Subianto menurunkan tim khusus atau melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan tersebut.
Menurut Nyakli, bantuan sapi itu merupakan tindak lanjut dari permintaan tokoh Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), dalam sebuah forum resmi yang turut dihadiri sejumlah menteri. Presiden kemudian menginstruksikan penyaluran bantuan daging sapi bagi masyarakat Aceh yang terdampak banjir.
Ia menyebut, anggaran bantuan tersebut ditransfer langsung ke rekening pemerintah daerah. Untuk Kabupaten Aceh Timur, informasi yang diperoleh tim investigasi menyebutkan harga satu ekor sapi dalam dokumen pengadaan mencapai Rp50 juta.
Bantuan itu disalurkan ke sejumlah desa terdampak banjir di wilayah tersebut.
Temuan di Lapangan
Berdasarkan hasil investigasi Satgasus BAI, ditemukan dugaan ketidaksesuaian antara nilai anggaran dan kondisi fisik sapi yang diterima masyarakat.
Warga melaporkan sapi yang disembelih dan dibagikan diperkirakan hanya bernilai sekitar Rp10 juta hingga Rp12 juta per ekor—jauh di bawah angka Rp50 juta sebagaimana disebut dalam alokasi anggaran.
Selain dugaan mark-up harga, di tingkat kecamatan juga muncul keluhan mengenai adanya biaya ongkos angkut sebesar Rp200 ribu per ekor. Terdapat pula biaya penyembelihan dan pencincangan daging sekitar Rp500 ribu per ekor yang melibatkan pekerja lapangan.
Nyakli menduga terdapat potensi penyimpangan dalam proses pengadaan dan distribusi bantuan. Ia menilai, hingga saat ini belum ada penjelasan terbuka dari Pemerintah Kabupaten Aceh Timur terkait jumlah sapi yang disalurkan serta total anggaran yang telah direalisasikan.
“Masyarakat merasa kecewa. Jika benar sapi dibeli dengan harga Rp50 juta, namun faktanya yang diterima kualitas Rp10–12 juta, ini harus dijelaskan secara transparan. Kami meminta Presiden mengirimkan tim investigasi pusat atau KPK agar dapat turun langsung ke lapangan dan mendengar keterangan masyarakat,” ujar Nyakli.
Satgasus BAI, lanjutnya, telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas Peternakan Aceh Timur guna meminta klarifikasi terkait mekanisme pengadaan, rincian anggaran, serta dugaan selisih harga tersebut.
Namun hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi melalui pesan dan panggilan WhatsApp.
(Rasyidin)
