BURU, Namlea, Maluku, CNN INDONESIA.ID – Wapsalit Geothermal Power ( WGP ) secara strategis menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) tentang Rencana Aksi Gender dalam rangka mewujudkan pembangunan panas bumi Wapsalit yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan perempuan dari Desa Wapsalit , Lele , Metar , dan Grandeng serta tokoh adat di Kecamatan Lolongguba .
Total peserta sebanyak 28 orang dan Perempuan yang terlibat sebanyak 82%.
Kegiatan yang dilaksanakan di desa Wapsalit pada 26 / 08 / 2026 itu mengusung tema Peran Strategis Perempuan Dalam Proyek Panas Bumi dan Perempuan Sebagai Kekuatan Pendorong Dibalik Proyek Panas Bumi Inklusif di desa Wapsalit .
FGD ini bertujuan menggali secara langsung peran , kebutuhan , pengalaman , peluang , serta tantangan yang dihadapi perempuan dalam kehidupan masyarakat maupun dalam kaitannya dengan keberadaan proyek.
Dengan kegiatan tersebut juga diharapkan dapat mengidentifikasi potensi kesenjangan gender , risiko sosial , serta peluang peningkatan partisipasi dan manfaat ekonomi bagi masyarakat , khususnya bagi perempuan .
Pada akhirnya diharapkan dapat mengoptimalkan keterlibatan perempuan baik pada fase perencanaan , eskplorasi maupun operasional di sekitar Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Wapsalit Kecamatan Lolongguba .
Proses FGD berjalan secara partisipatif dengan menggunakan media paparan dan penanyangan video yang relevan .
Seluruh masukan dari peserta FGD semakin menguatkan tujuan rencana aksi gender proyek Wapsalit Geothermal Power.
Secara khusus menguatkan dan memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara dan berkontribusi dalam seluruh tahapan kegiatan proyek .
Adapun kelima tujuan rencana aksi gender tersebut adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam desain proyek
2. Mengurangi kesenjangan gender dalam pekerjaan teknis
3. Meningkatkan kesehatan , keselamatan kerja yang ramah gender
4. Mendorong pemberdayaan ekonomi Perempuan
5. Memperkuat kelembagaan yang responsif gender
Rencana Aksi Gender tersebut selaras dengan program pemerintah daerah Kabupaten Buru, khususnya pada Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

