Saumlaki, Maluku, CNN Indonesia. id –
Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) DR. Alwiyah Fadlun Alaidrus SH. MH, menyerahkan Nota Penghantar APBDP pada sidang paripurna DPRD KKT bertempat di rumah rakyat Tanimbar Kewarbotan Saumlaki Rabu, (18/9/24).
Dalam pidatonya Pj. Bupati mengajak hadirin untuk memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas penyertaannya semua dapat dipertemukan kembali dalam ruang paripurna dan tempat ini dalam rangka penyampaian nota pengantar keuangan tentang rancangan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat
Dikatakan, tahapan perubahan anggaran dalam organisasi pemerintah daerah adalah perintah peraturan perundang-undangan yang perlu dilakukan setelah pembahasan dan persetujuan terhadap perubahan APBD, maka pada saatnya pembahasan RAPBD perubahan tahun 2024.
Untuk itu, Izinkan saya untuk menyampaikan secara ringkas struktur dan APBD perubahan tahun 2024. Pertama, pendapatan daerah proyeksi pendapatan daerah pada rapbd perubahan adalah sejumlah 897 miliar 216.800.000 1992 rupiah atau berkurang 1,79% dari APBD itu tahun 2024 berkurangnya pendapatan daerah di provinsi antara lain PAD yang berkurang sebesar 30,47% dan dana transfer yang berkurang 0,69%.
Memperhatikan postur pendapatan daerah tersebut, dapat disimpulkan bahwa tahun 2024 racangan kemandirian keuangan daerah sebesar 2,77% atau berada pada kategori sangat rendah dan Rasio ketergantungan keuangan daerah adalah sebesar 97,23% dan atau ada pada kata yang sangat tinggi terhadap kemandirian keuangan daerah, saya akan fokus untuk membenahi pengelola periodik agar di tahun berikutnya minimal ada peningkatan PAD.
Yang kedua belanja daerah proyeksi belanja daerah pada APBD berubahan tahun 2024 adalah 27.842.435 rupiah atau bertambah 2,68% bila dibandingkan dengan APBD lalu.
ketiga pembiayaan daerah proyeksi perbelanjaan daerah pada daerah APBD Perubahan terdiri dari yang pertama penerimaan pembiayaan bertambah 81,30% yang dikontribusi dari kurang lebih perhitungan anggaran tahun 2023 yang bertambah 22,89% dan untuk alokasi pada penerimaan pinjaman daerah sejumlah 30 miliar 290 juta rupiah dan yang kedua yaitu pengeluaran pembiayaan daerah pada RAPBD perubahan tidak mengalami perubahan baik itu bertambah atau berkurang.
Berdasarkan struktur RAPBD perubahan di atas di sisi keuangan daerah ada pada posisi berkembang, dengan demikian perlu saya tegaskan kepada seluruh pimpinan OPD agar wajib menghadiri semua tahapan pada setiap kondisi di DPRD guna mengenali setiap problematika yang ada di daerah ini.
(AM).
