KAB BURU , Namlea, Maluku, CNN Indonesia.id – Bupati Kab Buru Ikram Umasugi S.E terus membenahi dan tingkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkhusus berkaitan dengan Anggaran Daerah , Tata Kelola Pemerintahan yang terintegrasi dengan pelayanan publik yang maksimal serta terhindar dari praktik korupsi .
Menurut Bupati , praktik korupsi sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik , merugikan rakyat , serta merusak struktur pemerintahan dan menghambat tercapainya tujuan kebijakan pemerintah .
Maka untuk mengatasi terjadinya korupsi , Pemda Kab Buru melakukan Evaluasi terkait Monitoring Center for Prevention (MCP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V di Jakarta pada Kamis ( 22 / 01 / 2025 ) .
Dikatakan Bupati Ikram Umasugi , Pemerintah Daerah selalu berkomitmen mencegah dan memberantas praktik korupsi di Kab Buru . Hal itu diupayakan melalui perbaikan kinerja sesuai dengan pedoman dalam capaian aksi pencegahan korupsi.
“ MCP merupakan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi dalam upaya perbaikan tatakelola pemerintahan yang dilakasanakan oleh pemerintah daerah diseluruh Indonesia , ” ucap Bupati .
Dijelaskan oleh Bupati , ada delapan cakupan intervensi MCP yang meliputi perencanaan , penganggaran , pengadaan barang dan jasa , pelayanan publik , pengawasan APIP , Manajemen ASN , Pengelolaan BUMD dan Optimalisasi Pajak Daerah .
Hal senada juga disampaikan oleh Inspektur Kab Buru Sugeng Widodo yang selalu komit terhadap administrasi dan perencanaan yang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
“ Alhamdulillah Kabupaten Buru meraih berbagai prestasi dalam hal pengelolaan administrasi keuangan daerah , sehingga langkah yang diambil untuk melakukan Koordinasi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah untuk bagaimana Kabupaten Buru terbebas dari aroma-aroma penyalahgunaan kewenangan yang berujung pada kesalahan dalam administrasi , ” ungakapnya .
Sementara itu Imam Turmudi Plt Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V Indonesia Timur KPK RI mengatakan , KPK sebagai mitra bagi pemerintah apalagi itu di daerah juga sebagai pendampingan tata kelola pemerintahan , mengapresiasi langkah koordinasi yang dilakukan oleh Pemda Kab Buru .
Pada kesempatan tersebut , Imam juga sampaikan capaian yang diraih dan upaya pencegahan praktik korupsi oleh Pemda Kab Buru .
Imam sebut KPK dalam perbaikan tata kelola itu ada tiga strategi pencegahan dan penindakan , sehingga MCP bisa sebagai upaya dalam mencegah tindakan korupsi tidak semata mencari nilai baik.
Turut mendampingi Bupati ke KPK RI , Sektetaris Daerah , Inspektur , Kepala BAPPEDA dan jajaran OPD serta beberapa Kabag Setda Kab Buru .
(*)
