Aceh Timur, CNN Indonesia.id-
Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) sekaligus Satgasus Investigasi Badan Advokasi Indonesia, Razali alias Nyakli Maop, menyampaikan kritik tajam terhadap komitmen Pemerintah Pusat dalam membangun dan membantu masyarakat Aceh.
Menurutnya, sejarah mencatat bahwa ketulusan Jakarta terhadap Bumi Serambi Mekkah kerap berujung pada janji manis yang tidak terealisasi.
Dalam pernyataan tertulisnya, Nyakli Maop menyoroti kontras antara besarnya pengorbanan rakyat Aceh di masa awal kemerdekaan dengan perlakuan yang diterima daerah ini dari masa ke masa.
Nyakli Maop mengingatkan kembali publik tentang “modal” besar yang diberikan Aceh untuk berdirinya Republik Indonesia. Ia menyebut peran vital Radio Rimba Raya yang menyuarakan eksistensi RI saat agresi militer Belanda, serta sumbangan pesawat terbang pertama, Seulawah RI-001, dari hasil patungan rakyat Aceh.
“Sukarno-Hatta datang ke Aceh memohon bantuan dengan janji-janji manis kepada ulama, termasuk janji pelaksanaan syariat Islam secara kaffah. Namun sejarah membuktikan, dari era DI/TII hingga konflik panjang GAM, ketidakadilan selalu menjadi pemantik perlawanan,” ujar Nyakli Maop.
Ia juga menegaskan bahwa perdamaian yang tertuang dalam MoU Helsinki saat ini terkesan dikhianati karena banyak butir kesepakatan yang belum sepenuhnya diimplementasikan oleh Pemerintah Pusat.
Kekecewaan terbaru muncul terkait penanganan pasca-banjir besar yang melanda Aceh dan sebagian wilayah Sumatera. Nyakli Maop mendesak agar Pemerintah Pusat menetapkan status Darurat Bencana Nasional agar bantuan internasional melalui PBB dapat masuk secara masif.
“Seharusnya status darurat nasional ditetapkan agar beban masyarakat menjadi lebih ringan. Namun, Pemerintah Pusat seolah enggan. Bahkan, pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan Indonesia masih mampu menangani korban secara mandiri, menurut kami hanyalah mimpi di siang bolong,” tegasnya.
Menurutnya, klaim kemandirian tersebut tidak selaras dengan realitas di lapangan, di mana masyarakat terdampak masih tertatih-tatih untuk bangkit dari musibah tanpa dukungan yang memadai.
Nyakli Maop menutup pernyataannya dengan meminta Pemerintah Pusat berhenti memberikan janji-janji politik dan mulai menunjukkan aksi nyata. Ia menekankan bahwa masyarakat Aceh tidak meminta keistimewaan, melainkan keadilan dan pengakuan atas martabat sejarah yang telah mereka berikan untuk bangsa ini.
Rasyidin
