Aceh Timur, CNNIndonesia.id-
10 April 2026, Dugaan tidak tersalurnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2025 secara penuh di sejumlah wilayah Kabupaten Aceh Timur mulai menjadi sorotan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur didorong untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyaluran dana tersebut.
Temuan awal mencuat dari Desa Tunong Paya Kruep, Kecamatan Darul Falah, di mana BLT yang seharusnya disalurkan selama 12 bulan dilaporkan baru terealisasi sekitar 8 bulan. Sementara sisa 4 bulan lainnya belum diterima oleh masyarakat penerima manfaat yang diperkirakan berjumlah 20 hingga 24 orang.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengatakan, sebelumnya sempat ada penyampaian dalam musyawarah desa bahwa pembayaran BLT akan diselesaikan hingga akhir tahun 2025. Namun hingga kini, realisasi tersebut belum sepenuhnya terpenuhi.
“Awalnya dijanjikan akan diselesaikan penuh, tapi sampai sekarang yang 4 bulan itu belum ada,” ujarnya.
Selain itu, keterlambatan juga dilaporkan terjadi pada pembayaran honor aparatur desa, termasuk anggota Tuha Peut dan kader posyandu yang disebut belum menerima hak mereka selama kurang lebih 4 bulan.
Indikasi persoalan serupa juga disampaikan oleh Razali, yang tergabung dalam tim Satgasus BAI. Ia menyebut dugaan bahwa penyaluran BLT tidak penuh kemungkinan tidak hanya terjadi di Kecamatan Darul Falah, tetapi juga di sejumlah desa di Kecamatan Darul Aman.
Menurutnya, berdasarkan informasi awal yang dihimpun, terdapat desa yang diduga hanya menyalurkan BLT dalam rentang 6 hingga 9 bulan.
Namun demikian, informasi tersebut masih dalam tahap pendalaman dan belum mendapatkan klarifikasi resmi dari pihak pemerintah setempat.
CNNIndonesia.id telah berupaya mengonfirmasi hal ini kepada pihak Kecamatan Darul Aman. Namun hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan yang diberikan.
Sementara itu, pada kasus di Kecamatan Darul Falah, CNNIndonesia.id juga telah melakukan konfirmasi kepada Pj. Keuchik, bendahara desa, Tuha Peut, hingga camat setempat. Namun hingga kini, belum ada klarifikasi resmi yang disampaikan.
Munculnya dugaan di lebih dari satu wilayah ini memunculkan perhatian terkait transparansi dan efektivitas pengawasan penyaluran dana desa oleh pemerintah daerah.
Sejumlah pihak menilai, jika dugaan tersebut terbukti terjadi secara berulang, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Timur perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk menelusuri alur penyaluran anggaran, memperkuat sistem pengawasan, serta memastikan hak masyarakat tersalurkan sesuai ketentuan.
CNNIndonesia.id masih membuka ruang bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan pihak terkait untuk memberikan klarifikasi guna melengkapi pemberitaan ini.
Rasyidin
