Tanimbar, Maluku, CNN Indonesia.id-
Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) menerima dukungan program kelistrikan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia dengan total anggaran mencapai Rp58,745 miliar untuk periode tahun 2025 hingga 2026. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari usulan Pemerintah KKT dalam rangka pemerataan akses energi listrik di wilayah kepulauan.
Hal ini disampaikan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Tanimbar Brampi Moriolkossu kepada media ini di Saumlaki, Rabu (14/1/2026). Ditambahkan, bantuan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah pusat dalam memperluas layanan kelistrikan, khususnya bagi masyarakat di daerah 3T.
“Seluruh program yang diterima merupakan hasil dari usulan Pemda KKT yang disampaikan kepada Kementerian ESDM, guna menjawab kebutuhan dasar masyarakat terhadap akses energi listrik,”tegasnya.
Dirinya menjelaskan, pada tahun anggaran 2025, Kementerian ESDM menyalurkan bantuan melalui dua kegiatan utama, yakni Bantuan Pasang Listrik Baru (BPLB) dan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE).
Program BPLB menyasar 10 kecamatan dan 80 desa dengan target 656 rumah tangga sasaran (RTS). Realisasi dilakukan secara bertahap, yakni 525 RTS pada tahap pertama dan 105 RTS pada tahap berikutnya, sementara 26 RTS masih dalam proses realisasi. Total anggaran program ini mencapai Rp5.025.000.000 dengan nilai bantuan sebesar Rp7.500.000 per RTS.
Sementara itu, program LTSHE dilaksanakan di satu kecamatan dengan sasaran 36 RTS. Realisasi tahap awal dilakukan di Desa Tnyafar Minanlel untuk 15 RTS, dengan total anggaran sebesar Rp11.250.000 atau Rp750.000 per RTS.
“Dengan demikian, total realisasi anggaran dari Kementerian ESDM untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tahun 2025 mencapai Rp16.275.000.000,” ujar Sekda.
Selain bantuan tahun berjalan, pada tahun anggaran 2026, KKT kembali memperoleh alokasi anggaran melalui program Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat, yang juga merupakan hasil dari usulan Pemda Kepulauan Tanimbar.
Pembangunan PLTS tersebut direncanakan di dua kecamatan dan lima desa, yakni Desa Labobar, Romnus, Lingada, dan Watmasa di Kecamatan Wuarlabobar, serta Desa Nurkat di Kecamatan Molomaru. Seluruh lokasi telah melalui tahapan survei teknis dan studi kelayakan, serta ditargetkan memasuki tahap kontrak pada Maret 2026.
Estimasi anggaran pembangunan PLTS pada tahun 2026 meliputi Rp15 miliar untuk Desa Labobar, Rp12,5 miliar untuk Desa Lingada, Rp13,2 miliar untuk Desa Romnus, dan Rp12,7 miliar untuk Desa Nurkat, sementara Desa Watmasa masih dalam tahap survei teknis lanjutan.
Ditambahkan, setiap paket pembangunan PLTS juga dilengkapi dengan bimbingan teknis bagi dua operator dari masing-masing desa, yang akan mengikuti pelatihan di Balai Pelatihan Kementerian ESDM di Jakarta.
“Total anggaran program PLTS dari Kementerian ESDM pada tahun 2026 mencapai Rp42.470.000.000. Program ini diharapkan dapat meningkatkan rasio elektrifikasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Tanimbar,”pungkasnya.
Dengan demikian tambah Moriolkosu, Pemda KKT dalam hal ini Bupati Riky Jauwerissa dan Wakil Bupati Juliana Ratuanak pada tahun kedua pemerintahannya telah melakukan terobosan yang akhirnya membuahkan hasil yang signifikan demi pemerataan pembangunan di daerah ini.
(AM).
