Saumlaki (Maluku) CNN Indonesia.id-
Tujuh Fraksi di DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) menyampaikan pandangan umum.(PU) fraksi atas nota pengantar bupati Kepulauan Tanimbar terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) tahun 2025 dalam sidang paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kewarbotan Saumlaki, Selasa (17/12/2024).
Sidang yang dipimpin oleh Apolonia Laratmase, saat membuka sidang paripurna mengatakan bahwa APBD induk 2025 dan struktur induk APBD 2025 untuk anggaran kebijakan fiskal dan alokasi anggaran bagi KKT dengan proses yang transparan dan partisipatif dan bisa memberikan dampak maksimal bagi masyarakat dan juga Pemda untuk menciptakan Tanimbar yang lebih maju lagi.
Dikatakan, berbagai hal yang menjadi pedoman penyusunan APBD telah disampaikan oleh Pj.Bupati dalam nota pengantarnya. Untuk itu, saat ini dengan dihadiri pj bupati dan OPD-nya, dapat mendengarkan pandangan umum oleh tujuh Fraksi sebagai berikut.
Fraksi solidaritas bangkit. Yang menyampaikan beberapa poin penting, diantaranya mengingatkan Pemda untuk menggenjot sumber pendapatan daerah, terutama pajak daerah dan distribusi daerah yang harus disampaikan secara transparan dan akuntabel. Juga tentang penyertaan modal bagi BUMD. Dan tentunya fraksi ini tak lupa mengingatkan tentang pembayaran Utang Pihak Ketiga (UP3) dan peningkatakan anggaran sekretariat DPRD.
Fraksi Keadilan Sejatera. Melalui Jubir Rena Laratmase, kembali menekankan masalah pajak daerah agar dapat memberikan kontribusi PAD. Fraksi ini juga meminta agar pajak PT Karya Jaya Berdikari (KJB) agar ditelusuri.
Fraksi Gerakan Indonesia Raya. Melalui jubirnya Ema Labobar, mengingatkan Pemda tentang defisit anggaran yang capai Rp22 milyar lebih dan target PAD. Menekankan juga tentang bantuan permodalan bagi rakyat dalam rangka menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Meminta Pemda agar juga memprioritaskan pelayanan dasar dibidang kesehatan terutama untuk Jamkesda dan BPJS serta penyelesaian RSUD Ukularan. Fraksi ini juga mempertegas tentang kesepakatan anggaran yang telah disepakati dan ditandatangani Pemda dalam hal ini TAPD dan DPRD pada nota kesepakatan KUA PPAS harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang dituang dalam penjabaran anggaran pada OPD-OPD Pemda.
Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jubirnya Jidon Kelmanutu, menekankan pada 6 skala prioritas diantaranya peningkatan ekonomi masyarakat, kesejateraan rakyat, kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan hidup, bencana serta tata kelola pemerintahan. Catatan yang diberikan fraksi moncong putih ini tentang perlunya evaluasi dan optimalisasi pengelolaan PAD tahun 2025, serta memperhatikan belanja dasar bidang kesehatan untuk Jamkesda dan BPJS. Juga tentang kesepakatan pembayaran UP3 diangka Rp10 milyar dengan prioritas pembayaran berdasarkan rekomendasi KPK RI sesuai kondisi kemampuan keuangan daerah.
Fraksi Golongan Karya. Melalui Jubir Piet Kait Taborat, mengingatkan Pemda akan hibah senilai Rp250 juta bagi Jemaat GPM Klasis Romeyan. Fraksi ini juga meminta peningkatan anggaran sekretariat daerah dengan catatan bahwa tidak melebihi.
Fraksi Nasional Demokrat Indonesia. Jubirnya Amrosius Rahanwati menyampaikan penekanan pada peningkatan PAD dan kebocoran anggaran. Kemudian rekomendasi KPK terkait pembangunan infrastruktur di Pemda agar dapat membuat skala prioritas sesuai kemampuan keuangan daerah. Fraksi ini juga meminta Pemda untuk lebih optimalkan anggaran perjalanan dinas pada semua OPD agar bisa diahlikan pada TTP ASN.
Fraksi Demokrasi Amanat Rakyat. Melalui Jubir Ricky Fabumase, meminta perhatian Pemda kepada para wajib pajak karena berkaitan dengan peningkatan PAD. Kemudian anggaran Jamkesda dan BPJS senilai Rp6 milyar, memperhatikan pembahasan UP3, RS Ukularan. Mereka juga mengingatkan tentang kesepakatan KUA PPAS yakni tambahan penghasilan ASN selama 11 bulan. Dan tentunya juga anggaran mereka di sekretariat DPRD harus juga ditingkatkan.
(AM).
