BSKDN Kemendagri Siapkan Strategi Kebijakan Pembangunan Daerah

- Redaksi

Rabu, 26 Juni 2024 - 07:13

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – CNN INDONESIA.ID
Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menanggapi laporan terbaru Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang memaparkan kondisi perekonomian terkini. Berdasarkan laporan tersebut, Sekretaris BSKDN Noudy R.P. Tendean mengatakan, pihaknya akan segera menyusun rumusan strategi kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional dan global.

“Saat ini dinamika ekonomi keuangan global berubah cepat sehingga risiko dan ketidakpastian meningkat, ini menjadi ancaman bagi negara berkembang termasuk Indonesia,” ungkap Noudy saat membuka Seminar Analisis Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah terhadap Laporan Dewan Gubernur BI tentang Kondisi Perekonomian Terkini di Sunlake Waterfront Resort and Convention, Senin (24/6/2024).

Noudy melanjutkan, masih berdasarkan laporan Dewan Gubernur BI, kondisi ekonomi terkini juga menggambarkan angka inflasi yang cukup fluktuatif, khususnya pada sektor volatile food atau bahan makanan. Tidak hanya itu, perekonomian saat ini juga diwarnai dengan naiknya BI Rate menjadi 6,25 persen. Upaya ini bertujuan menjaga tekanan terhadap stabilitas nilai tukar rupiah yang tertekan hingga Rp16.000 per dolar AS.

“Kondisi ini memerlukan kebijakan yang kuat untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia dan meningkatnya inflasi harga bahan makanan yang berdampak signifikan terhadap daerah di Indonesia,” terangnya.

Di lain sisi, Noudy juga mengkhawatirkan kenaikan BI Rate akan dirasakan langsung oleh pelaku ritel dan pemerintah daerah (pemda) hingga berujung menurunnya minat investasi swasta, pendapatan pajak berkurang, turunnya pertumbuhan Unit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan meningkatnya pembiayaan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Maka dari itu, Noudy mengungkapkan penyelenggaraan seminar ini akan membawa pengetahuan baru bagi daerah untuk menyikapi kondisi perekonomian global saat ini.

Baca Juga:  SMA Negeri 2 Sidikalang Diduga Selewengkan Dana BOS Rp700 Juta, Kepala Sekolah Bungkam

“[Melalui seminar ini] kami harap dapat terumuskan strategi yang tepat dalam pembangunan ekonomi daerah yang resilien dan mampu beradaptasi terhadap kondisi nasional dan global serta mampu menekan laju inflasi,” terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, hadir sebagai narasumber Kepala Biro Perekonomian Provinsi Maluku Utara Ansar Daaly. Dirinya mengatakan dalam menyikapi kondisi terkini perekonomian global tersebut, pihaknya terus berupaya mendorong partisipasi industri kecil menengah dalam hilirisasi nikel hingga mendorong iklim investasi yang kondusif dalam rangka menarik investasi masuk ke Maluku Utara.

Tidak hanya itu, pihaknya juga optimistis dapat menjawab tantangan ekonomi global dengan mengoptimalkan pengembangan sektor tambang dan pertanian yang sangat potensial. “Upaya strategis yang kami lakukan untuk mengembangkan sektor pertanian yang potensial yakni dengan mendorong program CSR (Corporate Social Responsibility) berupa pelatihan peningkatan kapasitas penduduk sekitar pertambangan seperti pelatihan terkait pertanian, pemberian bantuan produk dan lain sebagainya,” pungkasnya.

(Dedi H)

Berita Terkait

Penghujung Ramadan 1447 H: Pemudik Diminta Waspada Melintasi Jalinsum Jembatan Merah – Simpang Gambir
Dituding Salah Gunakan Keuangan, Dirut PDAM Paparkan Kondisi Keuangan Perusahaan
Bupati Tapanuli Utara Pimpin Apel Gabungan, Tekankan Integritas dan Kesiapsiagaan Menghadapi Libur Panjang
Emak-emak di Takengon Lempari Kantor Leasing, JWI Aceh Timur Desak Teguran Pemerintah
Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Tuha Peut dalam Dokumen Dana Desa di Banda Alam Dipersoalkan
Jalan Elak dan Gedung Kantor Bupati Aceh Timur Dilaporkan ke Kejari
Jangan Coba-coba Menekan Pers: Wartawan Bukan Boneka Kekuasaan
Tokoh Mandailing Desak DPRD Madina Jangan Lagi Abaikan Perda Tanah Ulayat: “Ini Hak Adat, Bukan Sekadar Wacana”
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 Maret 2026 - 09:27

Penghujung Ramadan 1447 H: Pemudik Diminta Waspada Melintasi Jalinsum Jembatan Merah – Simpang Gambir

Senin, 16 Maret 2026 - 09:23

Dituding Salah Gunakan Keuangan, Dirut PDAM Paparkan Kondisi Keuangan Perusahaan

Senin, 16 Maret 2026 - 03:49

Bupati Tapanuli Utara Pimpin Apel Gabungan, Tekankan Integritas dan Kesiapsiagaan Menghadapi Libur Panjang

Senin, 16 Maret 2026 - 02:46

Emak-emak di Takengon Lempari Kantor Leasing, JWI Aceh Timur Desak Teguran Pemerintah

Minggu, 15 Maret 2026 - 12:48

Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Tuha Peut dalam Dokumen Dana Desa di Banda Alam Dipersoalkan

Minggu, 15 Maret 2026 - 04:54

Jangan Coba-coba Menekan Pers: Wartawan Bukan Boneka Kekuasaan

Minggu, 15 Maret 2026 - 04:52

Tokoh Mandailing Desak DPRD Madina Jangan Lagi Abaikan Perda Tanah Ulayat: “Ini Hak Adat, Bukan Sekadar Wacana”

Sabtu, 14 Maret 2026 - 15:51

DPRD Madina Diuji: Berani Bela Tanah Ulayat atau Diam di Balik Meja Kekuasaan

Berita Terbaru