Bantuan Meugang Rp7,5 Miliar di Aceh Timur Disorot, Warga Pertanyakan Skema Distribusi dan Nilai Realisasi

- Redaksi

Rabu, 18 Februari 2026 - 05:26

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aceh Timur, CNN Indonesia.id-
Polemik penyaluran bantuan daging meugang senilai Rp7,5 miliar di Kabupaten Aceh Timur mulai mengemuka. Sejumlah warga di Desa Seuneumbok Benteng, Kecamatan Banda Alam, mempertanyakan transparansi skema distribusi serta kesesuaian antara besaran anggaran dan bantuan yang diterima di tingkat desa.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, desa dengan sekitar 280 kepala keluarga (KK) tersebut disebut hanya menerima satu ekor anak lembu dengan estimasi nilai sekitar Rp8 juta. Jika angka tersebut menjadi pola distribusi rata-rata per desa, muncul pertanyaan publik mengenai bagaimana total anggaran Rp7,5 miliar itu direalisasikan dan didistribusikan.

Sejumlah warga menyatakan tidak mempersoalkan bantuan yang diberikan, namun meminta kejelasan terkait rincian perencanaan anggaran, jumlah keseluruhan hewan yang disalurkan, serta dasar perhitungan pembagian antar desa.

“Kalau memang anggarannya miliaran rupiah, tentu harus ada rincian terbuka. Supaya masyarakat tidak berspekulasi,” ujar salah satu warga.

Baca Juga:  Pemerintah Diminta Tak Abai Dalam Pengadaan Tanah Hak Adat Masyarakat Lermatang Untuk Kepentingan Inpex Masela

Informasi lain yang berkembang menyebutkan adanya desa di kecamatan yang sama yang harus berbagi satu ekor lembu untuk dua desa. Hal ini semakin memperkuat dorongan agar pemerintah daerah membuka data distribusi secara detail, termasuk jumlah desa penerima, nilai pengadaan per ekor, serta mekanisme penentuan kuota.

Secara umum, program bantuan sosial yang bersumber dari anggaran publik wajib memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pemerataan. Tanpa keterbukaan data, potensi kesalahpahaman hingga dugaan ketidaksesuaian anggaran dapat berkembang di tengah masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait di Kabupaten Aceh Timur belum memberikan keterangan resmi terkait rincian penggunaan anggaran Rp7,5 miliar tersebut. CNN Indonesia.id- akan terus berupaya mengonfirmasi instansi teknis yang bertanggung jawab atas pengadaan dan distribusi bantuan meugang ini.

(Rasyidin)

Berita Terkait

Khaidir Nst, SH., A.Ptnh, angkat bicara Terkait Eks BPN Madina
Normalisasi Batang Anai Anduriang Dibahas di Rapat Paripurna, Bunda Endarmy Temui Wagub Vasko Ruseimy
Bertemu Wali Kota Wesly, Pimpinan IPK dan PP Sepakat Jaga Kondusivitas, Dukung Pemerintahan, dan Tingkatkan Toleransi di Pematangsiantar
Aktivitas Tambang Diduga Ilegal di Wilayah Tombang Mulai Menuai Sorotan
Kantor Imigrasi Agam Proses Deportasi WNA Malaysia Usai Jalani Hukuman Narkotika
IPM Desak Polisi Antisipasi Bandar Asal Padangsidimpuan Buka Pasar di Madina
Presidium Terpilih Mundur Di Tengah Forum, Muswil KAHMI Sumut Jadi Sorotan
Launching Program MBG di Desa Dalan Lidang, 1.389 Anak dan Tenaga Pendidik Mendapat Makanan Bergizi Gratis
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 15 Mei 2026 - 09:07

Khaidir Nst, SH., A.Ptnh, angkat bicara Terkait Eks BPN Madina

Rabu, 13 Mei 2026 - 13:39

Normalisasi Batang Anai Anduriang Dibahas di Rapat Paripurna, Bunda Endarmy Temui Wagub Vasko Ruseimy

Selasa, 12 Mei 2026 - 14:56

Bertemu Wali Kota Wesly, Pimpinan IPK dan PP Sepakat Jaga Kondusivitas, Dukung Pemerintahan, dan Tingkatkan Toleransi di Pematangsiantar

Selasa, 12 Mei 2026 - 13:02

Aktivitas Tambang Diduga Ilegal di Wilayah Tombang Mulai Menuai Sorotan

Selasa, 12 Mei 2026 - 11:14

Kantor Imigrasi Agam Proses Deportasi WNA Malaysia Usai Jalani Hukuman Narkotika

Selasa, 12 Mei 2026 - 01:16

Presidium Terpilih Mundur Di Tengah Forum, Muswil KAHMI Sumut Jadi Sorotan

Senin, 11 Mei 2026 - 08:48

Launching Program MBG di Desa Dalan Lidang, 1.389 Anak dan Tenaga Pendidik Mendapat Makanan Bergizi Gratis

Sabtu, 9 Mei 2026 - 00:00

Sentralisasi SDA Dinilai “Mengudeta” Otonomi Daerah, Akademisi dan Tokoh Masyarakat Soroti Dominasi Pemerintah Pusat

Berita Terbaru