Buka Rakor GTRA Jatim, Dirjen Penataan Agraria Sampaikan Peran Reforma Agraria dalam Mendukung Asta Cita

- Redaksi

Rabu, 20 November 2024 - 05:49

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, CNN Indonesia.id– Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) turut mendukung swasembada pangan yang ingin diwujudkan dengan Asta Cita oleh Presiden Prabowo Subianto melalui program Reforma Agraria. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria sekaligus Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria, Yulia Jaya Nirmawati pada kegiatan Rapat Koordinasi Akhir Tahun Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Jawa Timur 2024 pada Senin (18/11/2024) secara daring dan luring.

“Dalam Asta Cita disebutkan aspek swasembada pangan. Aspek ini terkait dengan jalannya Reforma Agraria dalam mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Dalam poin turunannya, Reforma Agraria menjadi salah satu perhatian. Disebutkan bahwa menjalankan Reforma Agraria ini untuk memperbaiki kesejahteraan petani,” ujar Yulia Jaya Nirmawati.

Ia mengatakan, program Reforma Agraria ini bisa berjalan dengan baik melalui penguatan kelembagaan GTRA baik di pusat maupun daerah. “Rapat koordinasi ini sangat relevan, di mana Bapak Presiden Prabowo Subianto menginginkan Indonesia menjadi negara yang bersatu. Dimulai dari memperkuat sinergi dan kolaborasi jajaran pemerintah melalui GTRA. Program Asta Cita ini berkorelasi dengan tugas dan fungsi Ditjen Penataan Agraria dan program Reforma Agraria,” jelas Yulia Jaya Nirmawati.

Penguatan sinergi dan kolaborasi dengan kementerian/lembaga lintas sektor juga perlu dilakukan, terlebih pasca transisi kepemimpinan di pemerintahan Indonesia. Menurut Yulia Jaya Nirmawati, koordinasi lintas sektor ini menjadi unsur penting untuk meruntuhkan ego sektoral. Sebagaimana yang dikatakan Presiden Joko Widodo pada GTRA Summit Wakatobi 2022 silam bahwa penyebab utama terhambatnya pelaksanaan Reforma Agraria adalah tembok ego sektoral.

Baca Juga:  Menteri AHY Serahkan Puluhan Sertipikat Tanah Wakaf di Pasuruan, dari Sertipikat Yayasan Milik Habib Taufiq Assegaf hingga Musala Berusia 112 Tahun

Pj. Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua GTRA Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono juga menitikberatkan pentingnya menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita, salah satunya dalam percepatan Reforma Agraria. “Ini perlu menjadi perhatian kita karena Reforma Agraria ini betul-betul langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kita mencoba untuk merumuskan kembali, mengevaluasi kembali apa yang menjadi kebijakan kita untuk Reforma Agraria untuk bisa dilaksanakan dengan baik,” imbaunya.

Dalam kegiatan ini, turut hadir Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Timur yang juga merupakan Ketua Pelaksana Harian GTRA Provinsi Jawa Timur, Lampri. Ia berharap, melalui Rapat Koordinasi Tim GTRA Provinsi Jawa Timur ini dapat bersama mewujudkan misi Asta Cita 2024/2029.

“Diharapkan Rapat Koordinasi ini dapat meningkatkan sinergi, koordinasi, dan kolaborasi melalui kelembagaan serta mendorong Tim GTRA di Jawa Timur untuk melakukan percepatan pelaksanaan Reforma Agraria yang berkelanjutan, berkeadilan, partisipatif, transparan dan akuntabel,” pungkas Lampri dalam rapat yang juga dihadiri oleh seluruh perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang tergabung ke dalam Tim GTRA Provinsi Jawa Timur. (AR/RT)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
#SetiapKitaAdalahHumas
#SetiapKitaAdalahAmbassador

Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
Situs: atrbpn.go.id
PPID: ppid.atrbpn.go.id
WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000

Humas Kantor BPN Kab Jepara

Berita Terkait

Tinjau Meluapnya Aek Haidupan Siwaluompu, Pemkab Tapanuli Utara Tetap Upayakan Percepatan Penanganan Normalisasi
Ketua DPD IPK Kota Siantar Diminta Kader PAC Siantar Timur Jaga Nama Baik Organisasil
Ketua DPD IPK Kota Siantar Diminta Kader PAC Siantar Timur Jaga Nama Baik Organisasil
Bupati Tapanuli Utara Tekankan Inovasi Pembiayaan dan Stimulus Pariwisata dalam Pertemuan PPID APKASI
Pemkab Tapanuli Utara Ajak Lulusan IAKN Bersinergi Bangun Daerah
Drainase di Anduriang Dikerjakan Tanpa Plang Proyek — Kantor Wali Nagari “Ndak Tau”, Ketua PPL Kayu Tanam Ditagih: “Ini Proyek Siapa?”
Status HGU PTPN IV Kebun Timur Dipersoalkan, Kinerja Pemerintah dan DPRD Disorot
PT PN IV Kebun Timur Diduga Kuasai Lahan Warga Transmigrasi, Khaidir Nasution, SH., A.Ptnh, Pemerintah Harus Tegas
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 19 April 2026 - 07:15

Tinjau Meluapnya Aek Haidupan Siwaluompu, Pemkab Tapanuli Utara Tetap Upayakan Percepatan Penanganan Normalisasi

Sabtu, 18 April 2026 - 13:05

Ketua DPD IPK Kota Siantar Diminta Kader PAC Siantar Timur Jaga Nama Baik Organisasil

Sabtu, 18 April 2026 - 13:00

Ketua DPD IPK Kota Siantar Diminta Kader PAC Siantar Timur Jaga Nama Baik Organisasil

Jumat, 17 April 2026 - 14:36

Bupati Tapanuli Utara Tekankan Inovasi Pembiayaan dan Stimulus Pariwisata dalam Pertemuan PPID APKASI

Jumat, 17 April 2026 - 14:14

Pemkab Tapanuli Utara Ajak Lulusan IAKN Bersinergi Bangun Daerah

Jumat, 17 April 2026 - 01:03

Status HGU PTPN IV Kebun Timur Dipersoalkan, Kinerja Pemerintah dan DPRD Disorot

Kamis, 16 April 2026 - 12:41

PT PN IV Kebun Timur Diduga Kuasai Lahan Warga Transmigrasi, Khaidir Nasution, SH., A.Ptnh, Pemerintah Harus Tegas

Kamis, 16 April 2026 - 06:09

Tangkis Isu Miring Soal UP3, Luturmas Buka Fakta Putusan Pengadilan

Berita Terbaru