Serahkan Sertipikat Tanah Elektronik di Jawa Timur, Menteri AHY: Sertipikasi Elektronik Cegah Terjadinya Pungli

- Redaksi

Jumat, 11 Oktober 2024 - 00:03

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Surabaya,CNN Indonesia.id- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan 23 Sertipikat Tanah Elektronik bagi masyarakat dan pemerintah daerah di Jawa Timur, Selasa (08/10/2024). Dalam sambutannya, Menteri AHY mengatakan dengan sertipikasi elektronik ini dapat mengurangi berbagai masalah pertanahan yang dihadapi.

“Jadi kalau sudah menerapkan sertipikasi elektronik seharusnya tidak lagi ada banyak masalah pungli, masalah kelambatan, karena bisa dilakukan secara langsung tidak perlu lagi ada perantara yang tidak diperlukan bahkan kadang menciptakan masalah,” kata Menteri AHY dalam sambutannya pada acara yang berlangsung di Gedung Negara Grahadi Jawa Timur, Kota Surabaya.

Sertipikat Tanah Elektronik merupakan produk dari program yang digencarkan Kementerian ATR/BPN, yaitu transformasi digital. “Memang pada akhirnya, transformasi digital yang menjadi game changer, menjadi sesuatu yang mengubah secara fundamental cara kita bekerja dan cara kita untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin transparan, akuntabel, efisien. Dengan digitalisasi ini harapannya masyarakat lebih terlayani,” ujar Menteri AHY.

Adapun sertipikat yang diserahkan kali ini berasal dari berbagai program yang dijalankan Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur. Program tersebut di antaranya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sertipikasi aset Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), sertipikasi tanah wakaf, serta Redistribusi Tanah.

Baca Juga:  Pj. Bupati Langkat Terima Audiensi Dari Kecamatan Tanjung Pura Desa Teluk Bakung

Penerapan Sertipikat Tanah Elektronik mendapat apresiasi dari Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono. Menurutnya, hal ini menjadi langkah Reformasi Birokrasi yang sangat cepat. “Kami juga apresiasi bahwa ternyata Reformasi Birokrasi di lingkungan ATR/BPN berjalan sangat cepat, di mana transformasi digital dari sertipikat yang konvensional menjadi Sertipikat Tanah Elektronik bisa berjalan dengan baik,” ujar Adhy Karyono.

“Itu kalau kita lihat bagaimana keinginan dari presiden untuk menyelesaikan dengan cepat, ternyata ATR/BPN mampu mengimbangi kecepatan dari perintah Pak Presiden. Saya menyaksikan sendiri di Banyuwangi, ribuan orang menerima Sertipikat Tanah Elektronik, itu berarti memang kinerja di ATR/BPN sangat luar biasa,” puji Adhy Karyono.

Hadir dalam kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; seluruh Kepala Kanwil BPN Provinsi se-Indonesia beserta jajaran; Bupati/Wali Kota serta jajaran Forkopimda setempat.

(LS/PHAL)Humas Kantor Kantah Kabupaten Jepara

 

Berita Terkait

Penghujung Ramadan 1447 H: Pemudik Diminta Waspada Melintasi Jalinsum Jembatan Merah – Simpang Gambir
Dituding Salah Gunakan Keuangan, Dirut PDAM Paparkan Kondisi Keuangan Perusahaan
Bupati Tapanuli Utara Pimpin Apel Gabungan, Tekankan Integritas dan Kesiapsiagaan Menghadapi Libur Panjang
Emak-emak di Takengon Lempari Kantor Leasing, JWI Aceh Timur Desak Teguran Pemerintah
Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Tuha Peut dalam Dokumen Dana Desa di Banda Alam Dipersoalkan
Jalan Elak dan Gedung Kantor Bupati Aceh Timur Dilaporkan ke Kejari
Jangan Coba-coba Menekan Pers: Wartawan Bukan Boneka Kekuasaan
Tokoh Mandailing Desak DPRD Madina Jangan Lagi Abaikan Perda Tanah Ulayat: “Ini Hak Adat, Bukan Sekadar Wacana”
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 Maret 2026 - 09:27

Penghujung Ramadan 1447 H: Pemudik Diminta Waspada Melintasi Jalinsum Jembatan Merah – Simpang Gambir

Senin, 16 Maret 2026 - 09:23

Dituding Salah Gunakan Keuangan, Dirut PDAM Paparkan Kondisi Keuangan Perusahaan

Senin, 16 Maret 2026 - 03:49

Bupati Tapanuli Utara Pimpin Apel Gabungan, Tekankan Integritas dan Kesiapsiagaan Menghadapi Libur Panjang

Senin, 16 Maret 2026 - 02:46

Emak-emak di Takengon Lempari Kantor Leasing, JWI Aceh Timur Desak Teguran Pemerintah

Minggu, 15 Maret 2026 - 12:48

Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Tuha Peut dalam Dokumen Dana Desa di Banda Alam Dipersoalkan

Minggu, 15 Maret 2026 - 04:54

Jangan Coba-coba Menekan Pers: Wartawan Bukan Boneka Kekuasaan

Minggu, 15 Maret 2026 - 04:52

Tokoh Mandailing Desak DPRD Madina Jangan Lagi Abaikan Perda Tanah Ulayat: “Ini Hak Adat, Bukan Sekadar Wacana”

Sabtu, 14 Maret 2026 - 15:51

DPRD Madina Diuji: Berani Bela Tanah Ulayat atau Diam di Balik Meja Kekuasaan

Berita Terbaru