Pemkab Tanimbar, Resmi Serahkan (LKPD) Tahun Anggaran 2024 kepada BPK Perwakilan Maluku di Ambon

- Redaksi

Jumat, 28 Maret 2025 - 14:19

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Saumlaki, Maluku, CNN Indonesia id-
Pemerintah Daerah secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku di Ambon Maluku Senin, (24/3/2025).

Penyerahan tersebut dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan seluruh pemerintah daerah menyusun dan menyerahkan laporan keuangan serta laporan kinerja.

Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, dr. Juliana. Ch. Ratuanak, menjelaskan bahwa laporan keuangan tersebut masih bersifat unaudited, namun telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.

“Laporan ini mencakup realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan yang di dalamnya disusun sesuai standar akuntansi pemerintah,” ungkap Ratuanak di Kantor BPK Provinsi Maluku.

Dirinya berharap, penyerahan laporan keuangan ini dapat menjadi motivasi dalam menciptakan sistem pertanggungjawaban yang lebih efektif, efisien, bersih, dan transparan, demi mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Governance.

Baca Juga:  Eksistensi Keberadaan Tanah Ulayat beserta Masyarakat Hukum Adat di Negeri Mandailing Disepelekan dan Terabaikan

Kepala Bidang Pemeriksaan BPK Maluku, Warsaya, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas penyerahan laporan tepat waktu tersebut. Ia menyebut bahwa sejak Februari 2024, pihaknya telah melakukan pemeriksaan pendahuluan di Tanimbar.

“Setelah menerima laporan hari ini, kami akan lanjutkan dengan pemeriksaan rinci pada April 2025 dan memiliki waktu 60 hari kerja hingga pertengahan Mei 2025 untuk menyerahkan laporan hasil pemeriksaan,” jelasnya.

Namun demikian, Warsaya juga menyampaikan adanya catatan penting, khususnya dalam kegiatan penyaluran bantuan ke partai politik. Ia menyebut masih ada 9 dari 12 partai politik yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahap pertama, dan 8 dari 11 partai pada tahap kedua.

“Kami berharap, saat audit rinci dilakukan nanti, seluruh laporan pertanggungjawaban tersebut sudah harus lengkap sehingga tidak mempersulit pada proses pemeriksaan,” Harap Ratuanak.
(AM).

Berita Terkait

Bupati Tapanuli Utara Tekankan Inovasi Pembiayaan dan Stimulus Pariwisata dalam Pertemuan PPID APKASI
Pemkab Tapanuli Utara Ajak Lulusan IAKN Bersinergi Bangun Daerah
Drainase di Anduriang Dikerjakan Tanpa Plang Proyek — Kantor Wali Nagari “Ndak Tau”, Ketua PPL Kayu Tanam Ditagih: “Ini Proyek Siapa?”
Status HGU PTPN IV Kebun Timur Dipersoalkan, Kinerja Pemerintah dan DPRD Disorot
PT PN IV Kebun Timur Diduga Kuasai Lahan Warga Transmigrasi, Khaidir Nasution, SH., A.Ptnh, Pemerintah Harus Tegas
Tangkis Isu Miring Soal UP3, Luturmas Buka Fakta Putusan Pengadilan
Blokade Sawit di Desa Teupin Raya Julok Ditahan Sementara, Mediasi Disepakati Hingga 21 April
Wakil Bupati Tapanuli Utara Fasilitasi Dialog dengan Massa unjukrasa terkait pencairan dana supplier MBG
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 17 April 2026 - 14:36

Bupati Tapanuli Utara Tekankan Inovasi Pembiayaan dan Stimulus Pariwisata dalam Pertemuan PPID APKASI

Jumat, 17 April 2026 - 14:14

Pemkab Tapanuli Utara Ajak Lulusan IAKN Bersinergi Bangun Daerah

Jumat, 17 April 2026 - 08:20

Drainase di Anduriang Dikerjakan Tanpa Plang Proyek — Kantor Wali Nagari “Ndak Tau”, Ketua PPL Kayu Tanam Ditagih: “Ini Proyek Siapa?”

Jumat, 17 April 2026 - 01:03

Status HGU PTPN IV Kebun Timur Dipersoalkan, Kinerja Pemerintah dan DPRD Disorot

Kamis, 16 April 2026 - 12:41

PT PN IV Kebun Timur Diduga Kuasai Lahan Warga Transmigrasi, Khaidir Nasution, SH., A.Ptnh, Pemerintah Harus Tegas

Rabu, 15 April 2026 - 14:09

Blokade Sawit di Desa Teupin Raya Julok Ditahan Sementara, Mediasi Disepakati Hingga 21 April

Rabu, 15 April 2026 - 13:41

Wakil Bupati Tapanuli Utara Fasilitasi Dialog dengan Massa unjukrasa terkait pencairan dana supplier MBG

Rabu, 15 April 2026 - 03:46

Sinergi Pemerintah Daerah dan Pusat Optimalkan SPAM IKK

Berita Terbaru