Agam, CNN Indonesia.id – Kondisi memprihatinkan terlihat di Kantor Bupati Agam, Sumatera Barat. Bagian plafon di salah satu ruang utama kantor tersebut mengalami kerusakan cukup parah. Kerusakan itu sudah berlangsung cukup lama, namun hingga kini belum juga mendapat perbaikan.
Pantauan di lokasi menunjukkan sejumlah bagian plafon tampak bolong dan sebagian material sudah jatuh. Bahkan di beberapa titik terlihat retakan panjang yang membahayakan keselamatan pegawai maupun tamu yang datang.
Kerusakan ini bukan hanya mengurangi kenyamanan, tetapi juga menimbulkan kesan buruk terhadap wajah pemerintahan daerah. Kantor bupati seharusnya menjadi simbol pelayanan publik dan representasi pemerintah daerah, namun kondisinya kini justru memprihatinkan.
Sejumlah pegawai mengaku khawatir jika plafon sewaktu-waktu ambruk, terutama saat hujan deras melanda. “Kadang kalau hujan, air merembes dari atas dan membuat ruangan basah. Kami takut material jatuh menimpa orang,” ujar salah seorang staf yang enggan disebutkan namanya.
Masyarakat yang datang mengurus berbagai keperluan administrasi pun turut mengeluhkan kondisi tersebut. Mereka menilai pemerintah daerah terkesan kurang sigap dalam menangani persoalan fasilitas kantor yang seharusnya menjadi prioritas.
Ironisnya, kerusakan plafon ini sudah cukup lama menjadi perhatian, namun perbaikan belum juga dilakukan. Padahal anggaran pemeliharaan gedung pemerintahan seharusnya tersedia setiap tahunnya.
Sejumlah pihak menilai lambannya perbaikan ini bisa mencoreng citra pemerintah daerah. Apalagi Kantor Bupati Agam kerap menjadi tempat menerima tamu penting dan pusat kegiatan resmi. “Bagaimana masyarakat mau percaya, kalau kantor saja tidak terurus,” ungkap salah seorang tokoh masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah kabupaten mengenai alasan keterlambatan perbaikan plafon tersebut. Publik berharap Pemkab Agam segera mengambil tindakan cepat agar kondisi tidak semakin membahayakan.
Kerusakan plafon Kantor Bupati Agam ini menjadi tamparan serius bagi pengelolaan fasilitas publik di daerah. Pemerintah dituntut lebih sigap menjaga gedung yang menjadi pusat pelayanan masyarakat. Jika dibiarkan, selain membahayakan keselamatan, hal ini juga mencederai wibawa pemerintahan di mata rakyat.
(*)
