Oleh : H.Syahrir Nasution SE,MM, Gelar Sutan Kumala Bulan
Mandailing Natal, CNN Indonesia.Id — Aroma dinasti politik di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) kini bukan lagi isu yang berembus pelan. Baunya sudah menusuk—seperti asap pembakaran sampah yang terhirup seluruh warga. Masyarakat menilai roda pemerintahan seolah hanya dipegang oleh dua figur yang semakin ditakuti: Saipullah dan Madina Samar.
Begitu kuatnya dominasi dua nama ini sampai warga menciptakan plesetan:
“MADINA = SAMAR (Saipullah–Madina Samar).”
Sebuah sindiran yang lahir dari kegelisahan masyarakat bahwa Madina mulai berubah menjadi wilayah “samar-samar”—belum gelap total, tapi sudah seperti lampu jalan yang mati satu per satu.
Di sejumlah kalangan, muncul ocehan sinis bahwa kantor bupati kini lebih mirip ruang privat dua orang, bukan pusat pelayanan publik. Kebijakan, disposisi, hingga arah pemerintahan disebut-sebut hanya berputar di meja dan telinga mereka berdua. Sisanya, ASN dan masyarakat hanya menjadi “figuran” dalam drama kekuasaan.
“Sekarang masyarakat Madina bukan lagi ‘si bisuk na oto’. Sudah pitar-pistar. Jangan kira kami tidak melihat siapa yang sebenarnya menarik benang pemerintahan ini,” ujar seorang tokoh muda Madina dengan nada kesal.
Kecurigaan publik makin tebal ketika pola-pola pengambilan keputusan terlihat memusat, minim transparansi, dan lebih mengutamakan kedekatan dibandingkan kapasitas. Banyak warga menyebut kondisi ini sebagai tanda-tanda awal upaya membangun dinasti politik, jauh sebelum pesta demokrasi berikutnya dimulai.
Pengamat politik lokal menyebut situasi ini berbahaya bagi demokrasi. “Kalau dua orang bisa mengatur semuanya sesuka hati, itu bukan lagi pemerintahan. Itu manajemen perusahaan keluarga,” ujar salah satu analis dengan nada satir.
Di media sosial, warganet Madina juga ramai menyuarakan kekecewaan. Tidak sedikit yang menyebut bahwa jalannya pemerintahan hari ini justru mengingatkan pada masa-masa gelap politik daerah, di mana kekuasaan berpindah tangan bukan melalui demokrasi, tetapi lewat kedekatan dan hubungan personal.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Madina terkait isu yang semakin panas ini. Publik menunggu, meski banyak yang pesimis—karena menurut mereka, klarifikasi pun mungkin harus “melewati dua orang yang sama”.
(M.SN)
