Ambon, Maluku, CNN Indonesia.id-
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon akhirnya menjatuhkan vonis terhadap mantan Bupati Kepulauan Tanimbar (KKT), Petrus Fatlolon, dalam sidang yang digelar Kamis (30/4/2026).
Putusan ini menjadi puncak dari proses panjang perkara dugaan korupsi yang melibatkan korporasi PT Tanimbar Energi dan menyeret sejumlah petinggi perusahaan tersebut.
Dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan, majelis hakim tidak hanya memvonis Petrus Fatlolon, tetapi juga dua terdakwa lain yakni Johana Lolouan selaku Direktur Utama dan Karel Lusnarnera selaku Direktur Keuangan PT Tanimbar Energi.
Ketiganya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum.
Dalam amar pertimbangannya, majelis hakim merujuk pada ketentuan Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, hakim juga mengaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 20 huruf c serta Pasal 126 ayat (1).
Majelis hakim menyatakan bahwa Petrus Fatlolon selaku pemegang saham PT Tanimbar Energi memiliki peran dalam perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.
Namun demikian, dalam putusannya, hakim mempertimbangkan bahwa yang bersangkutan tidak secara langsung menikmati aliran dana hasil korupsi tersebut.
Karena itu, selain menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp 150 juta dengan ketentuan subsider 70 hari kurungan, majelis hakim juga memutuskan untuk membebaskan Petrus Fatlolon dari kewajiban membayar denda, dengan alasan tidak terbukti menikmati hasil tindak pidana tersebut.
Sementara itu, terdakwa Johana Lolouan dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan, serta denda sebesar Rp150 juta dengan subsider 70 hari kurungan. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp2.978.121.749, dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun.
Adapun terdakwa Karel Lusnarnera divonis pidana penjara selama 3 tahun 4 bulan, disertai denda sebesar Rp150 juta subsider 70 hari kurungan. Sama seperti Johana, Karel juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp2.978.121.749 dengan subsider pidana penjara selama 1 tahun.
(Mas).
