CNN Indonesia.id – Oleh : PUTRA MANDAILING PANTAI BARAT PESISIR / Putra Asli Batang Natal. H. SYAHRIR NASUTION S.E, M.M Gelar. Sutan Kumala Bulan yang juga Wakil Ketua HIKMA – SUMUT.
Medan (Sumut) l CNN Indonesia.Id–
Wacana pemekaran wilayah Pantai Barat Mandailing Natal kembali menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Aspirasi yang selama ini hidup di tengah warga pesisir bukan sekadar soal pemisahan administratif, melainkan lahir dari keinginan menghadirkan pemerataan pembangunan, pelayanan publik yang lebih dekat, serta perhatian nyata terhadap daerah-daerah yang selama ini dinilai tertinggal dari pusat pemerintahan kabupaten.
Di tengah situasi tersebut, muncul berbagai pandangan kritis dari masyarakat mengenai posisi pemimpin daerah yang berasal dari Mandailing Natal sendiri. Sebagian masyarakat menilai, status sebagai “putra daerah” tidak cukup apabila kepemimpinan yang dijalankan belum mampu menjawab kebutuhan rakyat secara menyeluruh, khususnya masyarakat Pantai Barat.
Gubernur Sumatera Utara saat ini diketahui berasal dari wilayah Gunung Baringin, Mandailing Natal. Namun bagi sebagian kalangan masyarakat dan tokoh pesisir, kedekatan emosional maupun asal-usul daerah tidak akan memiliki arti apabila persoalan pembangunan dan ketimpangan wilayah masih terus dirasakan masyarakat.
Tokoh masyarakat Pantai Barat menyebutkan, sejak dahulu orang tua di Mandailing memiliki petuah sederhana namun penuh makna:
“Walaupun seorang pemimpin berasal dari kampung sendiri, bila kehadirannya menjadi beban bagi rakyat, maka tidak ada gunanya bagi kemajuan daerah.”
Pernyataan tersebut kini kembali ramai diperbincangkan di tengah munculnya tuntutan pemerataan pembangunan di wilayah pesisir Mandailing Natal.
Masyarakat menilai bahwa Pantai Barat memiliki potensi besar di sektor perikanan, kelautan, pariwisata, hingga perdagangan lintas wilayah.
Namun ironisnya, berbagai persoalan infrastruktur dasar masih menjadi keluhan utama masyarakat, mulai dari akses jalan, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga minimnya perhatian investasi daerah.
Beberapa tokoh pemuda dan putra daerah juga mulai angkat bicara terkait wacana pemekaran Pantai Barat Mandailing Pesisir. Mereka menilai, pemekaran bukanlah bentuk perlawanan terhadap pemerintah daerah induk, tetapi langkah strategis untuk mempercepat pembangunan kawasan pesisir.
Salah seorang tokoh putra daerah Pantai Barat mengatakan:
“Kami tidak anti kepada pemimpin putra daerah. Tetapi rakyat hari ini membutuhkan keberpihakan nyata, bukan hanya simbol dan kedekatan emosional. Jika daerah pesisir terus tertinggal, maka wajar muncul tuntutan pemekaran sebagai jalan percepatan pembangunan.”
Ia juga menambahkan bahwa masyarakat sudah terlalu lama mendengar janji pembangunan tanpa realisasi yang dirasakan secara merata.
Menurut sejumlah pemerhati daerah, isu pemekaran Pantai Barat harus dipandang secara objektif dan konstitusional.
Pemekaran wilayah di Indonesia pada prinsipnya diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan dapat dilakukan apabila memenuhi syarat administratif, teknis, serta kewilayahan demi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Masyarakat berharap pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten tidak alergi terhadap aspirasi pemekaran.
Sebaliknya, dialog terbuka dinilai penting agar keresahan masyarakat pesisir tidak berkembang menjadi kekecewaan sosial yang lebih luas.
Di sisi lain, sejumlah kalangan mengingatkan bahwa pemimpin daerah seharusnya hadir sebagai solusi, bukan sekadar kebanggaan identitas.
“Rakyat tidak butuh slogan putra daerah apabila jalan rusak tetap dibiarkan, ekonomi masyarakat pesisir stagnan, dan ketimpangan pembangunan terus terjadi,” ujar salah seorang tokoh masyarakat dalam diskusi informal masyarakat Pantai Barat.
Wacana pemekaran Pantai Barat Mandailing Pesisir diperkirakan akan terus menguat apabila pemerintah tidak segera menunjukkan langkah konkret dalam pemerataan pembangunan.
Sebab bagi masyarakat pesisir, yang paling utama bukan siapa yang memimpin, tetapi sejauh mana pemimpin tersebut mampu menghadirkan keadilan dan kemajuan bagi seluruh wilayah Mandailing Natal tanpa terkecuali.
(M.SN)
