Aceh Timur, CNN Indonesia.id-
Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Investigasi Badan Advokasi Indonesia (BAI) Aceh mendesak aparat penegak hukum (APH) dan Inspektorat Kabupaten Aceh Timur untuk memeriksa pengelolaan Dana Desa Meunasah Keutapang, Kecamatan Darul Aman, Minggu (8/3).
Desakan tersebut muncul setelah tim investigasi Satgasus BAI menemukan sejumlah warga miskin yang diduga belum pernah menerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan sembako.
Aktivis Hak Asasi Manusia sekaligus anggota Satgasus Investigasi BAI, Razali alias Nyakli Maop, mengatakan pihaknya telah melakukan investigasi lapangan sejak sekitar dua tahun lalu.
Menurutnya, dalam investigasi tersebut ditemukan adanya warga yang hidup dalam kondisi ekonomi sangat memprihatinkan namun tidak tercatat sebagai penerima bantuan sosial.
“Kami melihat adanya indikasi ketidakadilan dalam penyaluran bantuan sosial di desa tersebut. Bantuan yang seharusnya menyasar masyarakat miskin justru diduga tidak sepenuhnya tepat sasaran,” kata Nyakli Maop kepada media.
Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya pernah merekomendasikan satu keluarga miskin di desa tersebut untuk diprioritaskan menerima bantuan Rumah Layak Huni (RLH).
Rekomendasi tersebut disampaikan langsung kepada pemerintah desa, bahkan proposal bantuan disebut juga diketahui oleh pihak Kecamatan Darul Aman serta pendamping dari Dinas Sosial saat itu.
Namun hingga kini, keluarga tersebut dilaporkan belum menerima bantuan apa pun, bahkan tidak tercatat sebagai penerima bantuan sosial seperti PKH maupun bantuan sembako.
Atas temuan tersebut, Satgasus BAI meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk melakukan audit terhadap administrasi dan penggunaan Dana Desa Meunasah Keutapang.
“Kami meminta pihak Polres Aceh Timur dan instansi terkait untuk memeriksa pengelolaan Dana Desa tersebut karena kami menduga ada yang tidak beres,” ujarnya.
Sementara itu, awak media telah berupaya meminta klarifikasi kepada Sekretaris Desa Meunasah Keutapang terkait temuan tersebut.
Namun hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah desa belum memberikan tanggapan resmi.
Rasyidin
